Kebijakan Industri di Era Digital Kawasan Asia Timur dan Pasifik

Kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) tengah menghadapi ujian struktural yang semakin kompleks. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan ini akan melambat menjadi 4,2 persen pada 2026, turun dari 5,0 persen pada 2025.

Tekanan global menjadi faktor utama. Konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi yang membebani negara-negara importir, sementara hambatan tarif dari Amerika Serikat serta ketidakpastian kebijakan global turut menekan iklim investasi. Di tengah kondisi tersebut, kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menawarkan peluang baru, meski belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan oleh negara-negara di kawasan ini.

Laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update April 2026 mengungkap fakta penting: pertumbuhan ekonomi kawasan selama dua dekade terakhir lebih banyak ditopang oleh akumulasi modal, bukan peningkatan produktivitas.

Tenaga kerja justru berpindah dari sektor pertanian ke sektor jasa dengan produktivitas rendah. Sementara itu, perusahaan-perusahaan unggulan nasional tertinggal dari standar global, khususnya dalam sektor berbasis digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan kawasan dalam meningkatkan produktivitas, bukan sekadar menambah investasi.

Di tengah tekanan tersebut, banyak pemerintah di kawasan EAP memilih langkah cepat melalui subsidi, insentif pajak, dan proteksi industri.

Namun, Bank Dunia memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko tinggi jika tidak didukung fondasi institusi yang kuat. Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memicu retaliasi perdagangan, mendistorsi pasar, dan melindungi perusahaan yang tidak kompetitif.

Alih-alih memperbaiki struktur ekonomi, kebijakan ini justru berpotensi memperparah ketimpangan produktivitas.

Bank Dunia menawarkan pendekatan yang lebih strategis melalui tiga pilar utama:

1. Penyediaan Barang Publik
Pemerintah harus memperkuat infrastruktur, pendidikan, dan kualitas institusi. Keberhasilan transformasi ekonomi di China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan pentingnya fondasi ini.

2. Deregulasi dan Perbaikan Kebijakan
Pembukaan sektor jasa seperti transportasi, telekomunikasi, dan keuangan menjadi kunci peningkatan produktivitas. Vietnam menjadi contoh bagaimana deregulasi mampu mendorong efisiensi sektor manufaktur.

3. Intervensi yang Tepat Sasaran
Subsidi dan insentif hanya boleh digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar yang spesifik. Kebijakan ini harus transparan, memiliki batas waktu (sunset clause), dan dilengkapi indikator kinerja yang jelas.

Rantai nilai AI menjadi ujian nyata bagi kawasan ini. Beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam memang menikmati lonjakan ekspor perangkat keras AI.

Namun, secara umum adopsi teknologi AI di kawasan EAP masih tertinggal. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, kekurangan tenaga kerja terampil, serta ekosistem startup yang belum berkembang optimal.

Memberikan insentif besar untuk investasi pusat data tidak akan efektif tanpa dukungan infrastruktur listrik, jaringan internet, dan sistem perizinan yang efisien.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan industri di era digital tidak ditentukan oleh besarnya subsidi, melainkan oleh kekuatan fondasi ekonomi.

Pemerintah perlu fokus pada pembangunan manusia, infrastruktur, serta menciptakan ekosistem persaingan yang sehat. Tanpa itu, kawasan Asia Timur dan Pasifik berisiko tertinggal dalam revolusi ekonomi global yang semakin berbasis teknologi.