Ketua PD IGABA Bojonegoro yang juga mewakili Koordinator Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dari unsur Aisyiyah, Dwi Anjarwati, S.Pd, mengikuti diskusi peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kamis (30/7/2026).
Mengusung tema “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak”, kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kebijakan, organisasi masyarakat, relawan, serta pemerhati anak untuk merumuskan langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Ketua Umum LPA, Hj. Mitroatin, S.Pd., M.M., dalam sambutannya mengingatkan pentingnya tanggung jawab bersama dalam melindungi generasi penerus. Ia mengutip firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 9 yang mengajarkan agar setiap orang tidak meninggalkan generasi yang lemah dan senantiasa berkata benar demi masa depan anak-anak.
Menurutnya, LPA bukanlah organisasi pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya perlindungan anak. Karena itu, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan relawan, menjadi kunci keberhasilan pencegahan kekerasan terhadap anak.
“LPA hadir dengan semangat kerelawanan dan keikhlasan untuk mengawal terpenuhinya hak-hak anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan tiga tugas utama LPA, yakni mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, memantau pemenuhan hak-hak anak di daerah, serta melakukan pendekatan preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan.
Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Mahmudi, yang hadir mewakili Wakil Bupati Bojonegoro, menyampaikan bahwa predikat Kabupaten Layak Anak harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar penghargaan.
Ia mengungkapkan bahwa tren kasus kekerasan terhadap anak di Bojonegoro mengalami peningkatan, dari 14 kasus menjadi 24 kasus. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan (bullying), kekerasan verbal, hingga kekerasan di ruang digital (cyber).
“Kasus kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es. Banyak yang tidak terlihat, tetapi tiba-tiba muncul menjadi persoalan besar. Bisa terjadi di rumah, lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat,” ungkapnya.
Pencegahan Kekerasan pada Anak
Meski pemerintah telah memiliki satuan tugas perlindungan anak, menurutnya upaya pencegahan harus diperkuat dari hulu melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dunia pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
Beberapa langkah strategis yang menjadi fokus diskusi antara lain penguatan sekolah orang tua melalui program parenting yang lebih aplikatif, deteksi dini di sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman, peningkatan layanan ramah anak di fasilitas kesehatan, serta penguatan sistem pelaporan agar masyarakat berani melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap anak.
Para peserta juga membahas pentingnya program yang realistis dan terintegrasi di tingkat masyarakat, termasuk pembentukan kelompok-kelompok penggerak yang mampu menjadi pemantik budaya peduli terhadap perlindungan anak.
Ketua PD IGABA Bojonegoro Dwi Anjarwati menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya forum diskusi tersebut. Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Semoga hasil diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi gerakan bersama untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi setiap anak di Bojonegoro. Anak-anak membutuhkan kehadiran, kepedulian, dan aksi nyata dari kita semua,” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan komitmen bersama bahwa tujuan utama bukan sekadar mengejar angka nol kasus, melainkan memastikan setiap kasus kekerasan terhadap anak dapat dicegah, ditangani secara cepat, serta memperoleh pendampingan yang tepat. Sebab, masa depan Bojonegoro ditentukan oleh anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan penuh kasih sayang. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments