Teka-teki kepemimpinan Muhammadiyah Cabang Surabaya pada akhir 1930-an akhirnya mulai menemukan titik terang. Selama bertahun-tahun, sejumlah peneliti dan pemerhati sejarah Muhammadiyah membuat dugaan yang sulit. Dugaan mengerucut pada pengganti KH Mas Mansur sebagai Ketua Muhammadiyah Surabaya adalah KH Fakih Usman atau S. Wondowidjojo.
Dugaan itu muncul karena minimnya sumber primer yang secara eksplisit menyebut siapa yang memimpin cabang Surabaya setelah Mas Mansur terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada 1937. Namun penelusuran terhadap arsip surat kabar kolonial Belanda menunjukkan fakta berbeda. Nama yang muncul sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya justru bukan Fakih Usman maupun Wondowidjojo.
Temuan ini penting bukan hanya untuk meluruskan satu nama dalam daftar kepemimpinan. Tapi juga untuk memahami struktur organisasi Muhammadiyah pada masa kolonial yang sering kali menimbulkan salah tafsir antara “Cabang Surabaya” dan “Konsul Surabaya”.
Sebelum ditemukan data baru, dugaan terkuat saya mengarah kepada S. Wondowidjojo. Dugaan itu bukan tanpa alasan. Wondowidjojo merupakan salah satu tokoh senior Muhammadiyah Surabaya. Termasuk generasi awal yang ikut merintis organisasi tersebut bersama Mas Mansur. Jejak keterlibatannya dapat ditelusuri sejak awal 1920-an.
Ketika Klinik Muhammadiyah di Jalan Sidodadi 57 Surabaya mulai beroperasi dan diresmikan pada 14 September 1924, Wondowidjojo dipercaya menjadi ketua pengurus operasional sehari-hari. Namanya juga tercatat sebagai salah satu anggota Walirongpuluh, kelompok dua puluh tokoh yang dideklarasikan oleh Mas Mansur pada 1927.
Faktor lain yang memperkuat spekulasi adalah posisi Wondowidjojo sebagai satu-satunya Wakil Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya ketika Mas Mansur menjabat ketua pada 1930. Bahkan rumahnya pernah dijadikan pusat administrasi organisasi Muhammadiyah Surabaya.
Namun penelusuran arsip berikutnya justru menunjukkan bahwa Wondowidjojo memang pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Surabaya. Tetapi bukan pada 1937–1942.
Data menunjukkan bahwa ia menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya pada periode 1925–1927. Masa kepemimpinannya berkaitan erat dengan aktivitas Mas Mansur di tingkat nasional dan internasional.
Pada pertengahan 1920-an, dunia Islam sedang diguncang oleh peristiwa besar: runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pada 1924. Peristiwa itu memicu berbagai kongres dan pertemuan umat Islam untuk membahas masa depan kepemimpinan dunia Islam. Mas Mansur terlibat aktif dalam forum-forum tersebut, termasuk dalam keputusan Kongres Al-Islam.
Karena fokus pada urusan tersebut, Mas Mansur tidak memimpin langsung Muhammadiyah Surabaya untuk sementara waktu. Pada periode itulah Wondowidjojo dipercaya menggantikannya sebagai ketua cabang. Sementara Mas Mansur duduk sebagai penasehat. Setelah Mas Mansur kembali ke Surabaya, pada awal 1927 dia kembali memimpin Muhammadiyah Cabang Surabaya.
Peran Wondowidjojo semakin terlihat ketika Kongres (Muktamar) ke-15 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Surabaya pada 25 Februari – 3 Maret 1926. Muktamar tersebut memiliki arti historis karena menjadi muktamar pertama Muhammadiyah yang digelar di luar Yogyakarta.
Pada saat itu, Wondowidjojo menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya sekaligus ketua panitia pelaksana muktamar. Laporan beberapa surat kabar kolonial menyebut keterlibatannya dalam pengaturan sidang, rapat umum, hingga penyambutan delegasi dari berbagai daerah.
Persoalan utama sebenarnya bukan apakah Wondowidjojo pernah menjadi ketua. Tapi siapa yang memimpin Muhammadiyah Cabang Surabaya setelah Mas Mansur terpilih sebagai Ketua (Umum) Pengurus Besar –sekarang Pimpinan Pusat– Muhammadiyah pada 1937.
Untuk menjawab pertanyaan itu, penelusuran diarahkan pada arsip surat kabar tahun 1939. Dua surat kabar menjadi kunci penting, yakni De Indische Courant edisi 20 Desember 1939 dan Soerabaijasch Handelsblad edisi 21 Desember 1939.
Keduanya melaporkan pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) Konsul Muhammadiyah Surabaya yang berlangsung di Mojokerto pada 16–18 Desember 1939. Konferensi tersebut merupakan pertemuan penting Muhammadiyah wilayah Surabaya yang saat itu membawahi sejumlah cabang di Jawa Timur.
Konferensi Daerah di Mojokerto
Puncak acara berlangsung pada Minggu, 18 Desember 1939 di sebuah gedung bioskop di Mojokerto. Menurut laporan surat kabar, pengajian umum itu dihadiri sekitar 1.500 peserta, jumlah yang sangat besar untuk ukuran masa kolonial.
“Zondag, den 18en dezer, had een openbare vergadering van de vereeniging Moehammadijah plaats in het bioscoopgebouw alhier, op welke vergadering ± 1500 personen aanwezig waren. Sprekers waren o.a. de heeren Abdoelhadi, Voorzitter van de vereeniging Moehammadijahafdeeling Soerabaja, de heer Radjabgani uit Malang en de heer Fakih Oesman, consul van het hoofdbestuur,” begitu tulis Indische Courant dan Soerabaijasch Handelsblad.
“Pada Minggu, tanggal 18, Muhammadiyah mengadakan rapat umum di gedung bioskop setempat yang dihadiri sekitar 1.500 orang. Para pembicara antara lain Abdulhadi, Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya; Radjabgani dari Malang; dan Fakih Usman, Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah.”
Di sinilah letak temuan pentingnya. Kalimat “Abdoelhadi, Voorzitter van de vereeniging Moehammadijah afdeeling Soerabaja” secara harfiah berarti “Abdulhadi, Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya.” Penyebutan jabatan itu sangat eksplisit dan tidak menyisakan ruang tafsir.
Abdulhadi diketahui lahir di Pekalongan dan kemudian aktif dalam gerakan Muhammadiyah di Surabaya. Namanya memang tidak seterkenal Mas Mansur atau Fakih Usman yang sama-sama pernah jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tapi Abdulhadi juga memegang peranan penting dalam perkembangan Muhammadiyah Jawa Timur.
Data organisasi menunjukkan bahwa Abdulhadi menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya hingga 1942. Pada masa pendudukan Jepang menjelang 1942, terjadi perubahan struktur kepemimpinan. Ketika KH Fakih Usman berpindah ke Jakarta, posisi Ketua Konsul Muhammadiyah Surabaya dipercayakan kepada Abdulhadi. Sementara itu, jabatan Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya kemudian dipegang oleh Wisatmo.
Karier Abdulhadi tidak berhenti di tingkat cabang dan Konsul. Setelah Indonesia merdeka dan Muhammadiyah menata ulang struktur organisasinya, ia dipercaya menjadi Ketua Muhammadiyah Jawa Timur. Saat itu namanya masih Perwakilan PP Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, cikal bakal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM). (Biografi singkatnya, baca: 6 Fakta Ketua Pertama PWM Jatim)
Abdulhadi memimpin selama tiga periode berturut-turut: 1950–1953, 1953–1956, serta 1956–1959. Pada periode tersebut, jabatan Konsul Surabaya kemudian dipegang oleh H M. Saleh Ibrahim. Saleh Ibrahim pula yang menggantikan Abdulhadi sebagai Ketua PWM Jatim pada tahun 1959-1962 dan 1962-1965. (Biografi singkatnya, baca: M. Saleh Ibrahim, Ketua Muhammadiyah Jatim yang Ikut Rumuskan Kepribadian Muhammadiyah)
“Muhammadiyah Konsul Surabaya” dan “Muhammadiyah Cabang Surabaya” memang sama-sama memuat kata “Surabaya”. Tetapi keduanya adalah entitas organisasi yang berbeda. Cabang Surabaya merupakan cikal bakal Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya. Meliputi berbagai wilayah yang hari ini menjadi bagian besar dari kota Surabaya.
Adapun Konsul Surabaya adalah struktur wilayah yang membawahi banyak cabang, tapi tidak sampai seluruh provinsi. Kedudukan Konsul kurang-lebih setara dengan Keresidenan. Untuk Konsul Surabaya sendiri misalnya, ia membawahi Cabang Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerjo, Jombang, dan pernah juga Bojonegoro.
Dengan benderangnya periodesasi kepemimpinan S. Wondowidjojo dan Abdulhadi, maka sejarah struktur Muhammadiyah Surabaya adalah sebagai berikut. Urutannya KH Mas Mansur (1921-1925), S. Wondowidjojo (1925-1927), KH Mas Mansur (1927-1937), KH Abdul Hadi (1937-1942), dan Wisatmo (1942-1953).
Setelah periode kepemimpinan berdurasi 3 tahun, Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya selanjutnya adalah dr Mohamad Soewandhie (1953-1962), HM. Anwar Zain (1962-1968), HM. Ainurrofiq Mansyur (1968-1971 dan 1971-1974), dan Wisatmo (1974-1978). Pada masa Anwar Zain periode kedua (1965-1968), struktur kepemimpinannya menjadi Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD).
Setelah durasi kepemimpinan berubah menjadi 5 tahunan, Ketua PMD Surabaya selanjutnya adalah Drs Ec. Lubis Arsyad Muthaher (1978-1985), dan Abdillah (1985-1990). Pada masa Abdillah inilah struktur PMD berubah lagi menjadi PDM hingga kini.
Ketua selanjutnya adalah Muhammad Yazid (1990-1995), Drs H Abdurrachman Azis Marzuki, MSi (1995-2000), Drs H Abdul Wahid Syukur (2000-2005), Drs Syaifuddin Zaini MAg (2005-2010), Dr HM. Zayin Chudlori, M.Ag (2010-2015), Dr Mahsun MAg (2015-2021) yang dilanjutkan Drs Hamri Al Jauhari M.Pd.I hingga 2022, serta Prof Dr Ridlwan MA (2022-2027).
Penyebutan tahun itu merujuk pada periode kepemimpinan, terutama untuk periode kepemimpinan 3 dan 5 tahunan, mengikuti struktur di tingkat PP sesuai pelaksanaan Muktamar. Namun, biasanya struktur tingkat PDM baru terbentuk setahun kemudian. Begitu juga struktur di Surabaya itu, rerata pembentukannya dilakukan setahun setelah muktamar.
***
Tulisan ini secara lebih lanjut juga me-nasakh tulisan sebelumnya: Bukan KH Faqih Usman: S. Wondowidjoyo Ketua Muhammadiyah Pasca KH Mas Mansur
0 Tanggapan
Empty Comments