Menurut hemat saya, keterlambatan itu tidak serta-merta menunjukkan lemahnya ketertiban organisasi. Ada kemungkinan ini terkait dengan jabatan KH Mas Mansur. Pada masa kepemimpinan KH Ibrahim, dia diangkat sebagai Penasihat PP Muhammadiyah sejak 1927. Kedudukan itu membuat perannya tidak hanya terbatas pada urusan Cabang Surabaya.
Dalam laporan Suara Muhammadiyah, Mas Mansur tercatat mengunjungi sejumlah cabang di luar Surabaya. Pada 1929, misalnya, ia diketahui berkunjung ke Pamekasan dan Probolinggo.
Saya menduga kunjungan itu dilakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Muhammadiyah Surabaya. Ada kemungkinan ia hadir sebagai perwakilan PP Muhammadiyah, mengingat kedudukannya sebagai Penasihat.
Dugaan itu makin menarik ketika memperhatikan pertemuan di Probolinggo. Pertemuan itu merupakan Konferensi Daerah Muhammadiyah –cikal bakal Konsul– yang melibatkan Muhammadiyah Cabang se-Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo.
Barulah setelah kepemimpinan PP Muhammadiyah beralih kepada KH Hisyam, pembentukan konsul di Surabaya dan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur mulai dilakukan. Pada 1934, Mas Mansur dipercaya menjadi Ketua Konsul Muhammadiyah Surabaya.
Lantas, apakah pada saat menjadi Ketua Konsul Muhammadiyah Surabaya, Mas Mansur juga masih menjabat Ketua Cabang Surabaya?
Sebagai pengetahuan, Konsul Muhammadiyah Surabaya dan Muhammadiyah Cabang Surabaya memang sama-sama menggunakan nama Surabaya. Tapi keduanya merupakan entitas organisasi yang berbeda. Cabang Surabaya merupakan struktur yang menjadi cikal bakal Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya. Wilayahnya meliputi sejumlah kawasan yang kini menjadi bagian dari Kota Surabaya.
Sementara Konsul Surabaya merupakan struktur koordinasi yang membawahi sejumlah cabang. Jangkauannya lebih luas daripada satu cabang, tetapi tidak mencakup seluruh wilayah Jawa Timur. Kedudukannya kurang lebih dapat dibandingkan dengan wilayah keresidenan pada masa kolonial. Konsul Surabaya membawahi Cabang dan ranting yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, dan pada suatu masa juga Bojonegoro.
Jawaban atas teka-teki tersebut akhirnya saya temukan dalam sebuah publikasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yaitu Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche Pers. Sebuah publikasi berkala yang berisi rangkuman, kutipan, dan terjemahan berita dari berbagai surat kabar, majalah, serta pamflet yang terbit dalam bahasa lokal maupun Melayu-Tionghoa. Pemerintah kolonial menggunakannya untuk memantau perkembangan pers dan opini publik di Hindia Belanda.
Dalam terbitan Sabtu, 16 Maret 1935 halaman 164, terdapat laporan mengenai peresmian poliklinik baru Muhammadiyah Cabang Surabaya di Kampementstraat 47 pada 2 Maret 1935. Poliklinik tersebut kini dikenal sebagai RSU PKU Muhammadiyah KH Mas Mansyur. Laporan kolonial itu mengutip Surat Kabar Soeara Oemoem yang didirikan dr Soetomo edisi 4 Maret.
Dalam laporan itu, terdapat dua penyebutan jabatan yang sangat penting. Pertama, laporan menyebut Mas Mansur sebagai Konsul Muhammadiyah. Kutipan bahasa Belandanya berbunyi:
“Door Mas H. Mansoer, consul van het hoofdbestuur van Moehammadijah, werd in zijn rede op de Islamwetten inzake de zorg voor gezondheid en zindelijkheid gewezen.”
“Dalam pidatonya, Mas H. Mansoer, Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah, mengingatkan tentang ajaran Islam mengenai pemeliharaan kesehatan dan kebersihan,” begitu terjemahan kutipan itu.
Kedua, laporan yang sama menyebut nama Moh. Saleh sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya. Tertulis:
“In zijn openingswoord verklaarde de voorzitter der afdeeling Moehammadijah Soerabaja, Moh. Saleh, o.m. dat de polikliniek het eigendom is van alle Moslims en slechts onder beheer staat van de vereeniging Moehammadijah.”
“Dalam sambutan pembukaan, Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya, Moh. Saleh, antara lain menyatakan bahwa poliklinik tersebut merupakan milik seluruh umat Islam dan berada di bawah pengelolaan organisasi Muhammadiyah,” begitu terjemahan bebasnya.
Dua kutipan itu memberikan petunjuk yang jelas. Pada Maret 1935, Mas Mansur menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah Surabaya. Sedangkan Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya adalah Moh. Saleh. Saleh yang dimaksud jika menilik pada para tokoh awal Muhammadiyah Surabaya adalah HM Saleh Ibrahim. Anggota Walirongpuluh, yang juga Ketua PW Muhammadiyah Jatim 1959-1965.
Dengan demikian, anggapan bahwa Mas Mansur merangkap kedua jabatan tersebut pada masa itu perlu dikoreksi. Jika dirunut, jabatan KH Mas Mansur di Muhammadiyah adalah Ketua Cabang Surabaya (1921-1925 dan 1927-1934), Penasehat PP Muhammadiyah (1927-1934), Ketua Konsul Daerah Surabaya (1934-1937), Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (1928-1937), serta Ketua Umum PP Muhammadiyah (1937-1942).
Kisah rangkap jabatan Mas Mansur menjadi pengingat bahwa sejarah Muhammadiyah perlu dibaca dengan ketelitian terhadap waktu, jabatan, dan struktur organisasi. Mas Mansur memang pernah memimpin Muhammadiyah Cabang Surabaya dan kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Surabaya. Namun, keduanya tidak serta-merta berlangsung bersamaan.
Membetulkan periodesasi bukan berarti mengurangi peran KH Mas Mansur. Justru sebaliknya, ketepatan sejarah membantu kita menempatkan setiap tokoh sesuai amanah dan zamannya. Apalagi harus diakui bahwa besarnya ketokohan Mas Mansur memang hampir menutupi peran para tokoh lainnya dalam perjalanan Muhammadiyah Surabaya sejak 1921 hingga 1937.
0 Tanggapan
Empty Comments