Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur terus memperkuat tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi LKS. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sosial sekaligus mempersiapkan lembaga menghadapi proses akreditasi sesuai standar pemerintah.
Bimtek yang digelar di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan pada Ahad (26/7/2026) ini diikuti 45 pengelola LKS Muhammadiyah dan Aisyiyah dari wilayah koordinasi Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Gresik.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur, M. Himawan Sutanto, menegaskan, peningkatan mutu layanan sosial harus diawali dengan penyamaan persepsi dan standarisasi tata kelola di seluruh LKS Muhammadiyah.
Menurutnya, LKS Muhammadiyah tidak cukup hanya memberikan pelayanan sosial yang baik, tetapi juga harus memenuhi standar kelembagaan yang sesuai dengan regulasi pemerintah.
“Standarisasi menjadi fondasi penting agar seluruh LKS di lingkungan Muhammadiyah memiliki kualitas pelayanan yang setara, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian dari upaya membangun budaya mutu dalam pelayanan sosial,” ujarnya.
Dia menambahkan, tata kelola yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapan lembaga dalam mengikuti proses monitoring, evaluasi, dan akreditasi.
Selain pemaparan materi, peserta juga mengikuti simulasi pengisian instrumen monitoring dan evaluasi serta evaluasi akreditasi LKS.
Melalui sesi praktik ini, para pengelola memperoleh pendampingan langsung untuk memahami indikator penilaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki di lembaga masing-masing.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu membantu setiap LKS menyusun langkah perbaikan secara sistematis sehingga proses akreditasi dapat dilalui dengan lebih optimal.
Narasumber utama, Fadli Yulianto, menekankan pentingnya keberadaan Pekerja Sosial dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, profesi tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan berjalan secara profesional, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan penerima manfaat.
“Pekerja Sosial memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen, menyusun intervensi, melakukan pendampingan, hingga mengevaluasi hasil pelayanan. Karena itu, keberadaannya menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan mutu layanan sekaligus pemenuhan standar akreditasi LKS,” jelasnya.
Dia menilai, keberadaan tenaga profesional akan memperkuat kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan pemerintah.
Melalui bimbingan teknis ini, MPKS PWM Jawa Timur berharap seluruh LKS Muhammadiyah di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Gresik semakin siap menghadapi proses monitoring, evaluasi, maupun akreditasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam membangun sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional, terstandar, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments