Melihat Kemeriahan Muktamar ke-15 Muhammadiyah 1926 di Surabaya (2)

Muhammadiyah menyelenggarakan Muktamar ke-15 di Surabaya pada tanggal 25 Februari – 3 Maret 1926. Saat itu, namanya masih kongres, dan diselenggarakan setiap tahun. Surabaya tercatat sebagai tuan rumah yang pertama acara di luar Yogyakarta. Suasana muktamar terekam cukup rinci dalam berbagai surat kabar yang terbit pada masa itu.

***

Masih hari kedua Muktamar, 26 Februari 1926, sidang anggota diselenggarakan di Stadstuin-Theater. Lahan yang kini di atasnya berganti menjadi Gedung Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, diapit Jalan Bubutan dan Jalan Pahlawan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua (Umum) PP Muhammadiyah KH Ibrahim, melaporkan tentang perkembangan struktur organisasi. Disebutkan bahwa hingga 1925, Muhammadiyah telah memiliki 38 cabang dengan satu cabang di luar Pulau Jawa. Sepanjang tahun 1925 saja, Muhammadiyah berhasil mendirikan 15 cabang baru.

Aktivitas organisasi juga berlangsung sangat intensif. Dalam setahun, Muhammadiyah menyelenggarakan tidak kurang dari 140 pertemuan. Artinya, hampir setiap dua hingga tiga hari terdapat kegiatan organisasi yang digelar di berbagai daerah.

Di bidang dakwah, Muhammadiyah juga memperlihatkan aktivitas yang luar biasa. Laporan Muktamar menyebutkan bahwa sebanyak 430 titik di berbagai daerah yang telah dikunjungi oleh para mubaligh Muhammadiyah.

Untuk mendukung kebutuhan kader dakwah, Persyarikatan juga menyelenggarakan 22 kursus dakwah. Tujuannya adalah menyiapkan mubaligh-mubaligh baru dalam menjawab tantangan dakwah keagamaan di masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal tidak hanya mengirim dai, tetapi juga membangun sistem kaderisasi yang terencana.

Perhatian besar juga diberikan kepada dunia pendidikan. Dalam laporan Muktamar ditegaskan bahwa setiap cabang Muhammadiyah diwajibkan berupaya mendirikan sekolah sebanyak mungkin. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi utama Persyarikatan dalam mencerdaskan masyarakat sekaligus memperluas dakwah melalui jalur pendidikan.

Hasilnya mulai terlihat. Saat itu Muhammadiyah telah memiliki 16 Hollandsch-Inlandsche School (HIS), satu Schakelschool atau sekolah peralihan, 40 Sekolah Desa, serta dua Kweekschool atau sekolah pendidikan guru.

Angka itu cukup mengesankan karena mendirikan sekolah pada masa kolonial bukan perkara mudah. Dibutuhkan tenaga pengajar, biaya operasional, serta izin dari pemerintah Hindia Belanda.

Tidak hanya sekolah, Muhammadiyah juga membangun perpustakaan. Dalam laporan itu disebutkan empat cabang yang telah membuka. Yaitu Surabaya, Yogyakarta, Pekalongan, dan Batavia (Jakarta). Keberadaan perpustakaan menjadi bukti bahwa budaya membaca dan penyebaran ilmu pengetahuan sudah menjadi perhatian organisasi sejak masa-masa awal.

Upaya mencerdaskan masyarakat juga dilakukan melalui penerbitan buku. Dalam laporan muktamar disebutkan bahwa PP Muhammadiyah membagikan 10.000 buku Islam berbahasa Melayu secara cuma-Cuma alias gratis. Buku-buku itu berisi doa-doa Islam serta berbagai bacaan keagamaan lainnya.

Jumlah buku yang mencapai 10.000 itu tergolong sudah sangat besar pada saat itu. Sebab, ketika itu tingkat melek huruf masyarakat masih relatif rendah. Program ini menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga lewat literasi.

Agenda berikutnya membahas Dachlan Foundation atau Found-Dachlan. Kesempatan berbicara diberikan kepada H. Fachrodin yang menjelaskan mengenai dana itu. Dachlan Foundation merupakan program khusus untuk membantu pelajar-pelajar Islam yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Gagasan ini menunjukkan Muhammadiyah telah memikirkan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki wawasan internasional. Di tengah keterbatasan akses pendidikan pada masa kolonial, program semacam ini menjadi langkah yang cukup visioner.

Dalam muktamar, diilaporkan Dachlan Foundation menerima pemasukan sebesar 707,26 gulden. Kemudian pengeluaran yang telah digunakan sebesar 119,12½ gulden. Sehingga dana itu masih memiliki saldo senilai 588,13½ gulden.

Sidang kemudian menerima laporan keuangan yang disampaikan oleh sekretaris sekaligus bendahara. Sepanjang tahun itu, organisasi mencatat penerimaan sebesar 1.185,60 gulden dengan pengeluaran 146,20 gulden sehingga masih tersisa saldo 1.039,40½ gulden.

Laporan keuangan dipaparkan secara terbuka di hadapan peserta. Ini menunjukkan Muhammadiyah sejak awal telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi.

Menjelang penutupan sidang anggota, peserta muktamar memilih anggota Komisi Verifikasi. Anggota yang dipilih musyawarah terdiri atas satu wakil dari Garut, satu wakil dari Purbalingga, dan satu wakil dari Batavia (Jakarta). Komisi ini bertugas memeriksa berbagai laporan yang telah disampaikan selama muktamar.

Setelah doa penutup dibacakan, sidang hari kedua Muktamar resmi berakhir. (bersambung)

***

Tulisan sebelumnya: Melihat Kemeriahan Muktamar ke-15 Muhammadiyah 1926 di Surabaya (1)