Buku Menembus Benteng Tradisi – 62

Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab V berjudul “Muhammadiyah Masa Kebangkitan (1956-2004)”, halaman 166 s/d sebagian 170.

Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 61

***

Halaman 166

Pada awal pemerintahan Orde Baru Muhammadiyah mengalami berbagai “goyangan” menyusul serangkaian penataan sistem dan kelembagaan yang dicanangkan penguasa baru. Kran politik mulai ditutup rapat-rapat dengan sejumlah kebijakan yang mengarah pada de-ideologisasi, de-politisasi, bahkan dalam beberapa hal dirasakan ada nuansa de-Islamisasi. Masyarakat digiring mengarah pada kesatuan yang monolitik dan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Salah satunya adalah kebijakan monoloyalitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setelah diberlakukan monoloyalitas oleh Pemerintah, mulai terasa adanya kepincangan jalannya Persyarikatan. Hal ini karena adanya tekanan terhadap pengurus yang berstatus pegawai negeri agar memilih menjadi pengurus Muhammadiyah atau tetap menjadi pegawai negeri. Bahkan tidak sedikit anggota yang pegawai negeri juga mendapat tekanan yang sama. Sementara itu pada masa ‘bulan madu’ Orde Baru, di Banyuwangi beberapa warga Muhammadiyah dipanggil Panrawil Glagah untuk datang ke Koramil Kecamatan Glagah. Padahal Panataban bukan wilayah Glagah, tetapi wilayah Kecamatan Giri. Kantor Danramil berdomisili di Panataban Kecamatan Giri.

Kejadian itu dilaporkan ke cabang. Pimpinan cabang melarang untuk memenuhi panggilan itu dan sanggup bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa. Beberapa hari berikutnya Chozin Djauhari dipanggil Kodim dan dipertemukan dengan Danramil Glagah untuk klarifikasi

Halaman 167

pelarangan panggilan anggotanya. Dijelaskan bahwa pemanggilan itu tidak pada tempatnya karena persoalan wilayah kerja yang berbeda. Setelah ditelusuri, persoalan yang muncul sebenarnya disebabkan ketika pengajian seorang warga Muhammadiyah itu menjelaskan bahwa akan berdiri Parmusi. Parmusi akhirnya berdiri tanpa hambatan apapun. Muhammadiyah mendapat posisi ketua III yang dipercayakan kepada Chozin Djauhari. Di cabang-cabang banyak warga Muhammadiyah menjadi anggota pengurus Parmusi. Karena pemerintah Orde Baru mewajibkan monoloyalitas pegawai negeri, maka berdasarkan keputusan Muktamar Makasar, banyak wakil dari Muhammadiyah keluar dari Parmusi.

Menjelang 1967, Muhammadiyah memprakarsai usaha rehabilitasi Masyumi, namun gagal. Karena kegagalan itu, ormas-ormas Islam dan umat Islam memprakarsai berdirinya Parmusi dari pusat sampai daerah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah Banyuwangi yang memimpin pada saat itu secara langsung menjadi ketua Parmusi, di antaranya Achmad Hasyim (1965-1968).

Informasi tentang kebijakan PP Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah Malang bukanlah hal yang sulit, sebab dipastikan setiap ada sidang Tanwir atau pertemuan sejenis yang diadakan oleh PP Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah Malang K. Bedja Dermaleksana pasti diundang dan hadir. Usaha PP Muhammadiyah bersama umat Islam untuk mendirikan partai Islam baru juga dapat diikuti dengan cermat oleh warga Muhammadiyah Malang yang dipelopori Takruni, Orient Maksum, Amir Hamzah Wiryosukarto dan Fathurrahman. Ternyata menjelang Pemilu 1971 lahirlah partai Islam, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), yang dipimpin pertama kali oleh Djarnawi Hadikusumo. Kota Malang sendiri adalah tempat pelaksanaan kongres pertama Parmusi.

Pada 1980-an marak berbagai gejolak politik yang sangat menyita perhatian dan energi, seperti Komando Jihad, Gerakan Sawito Kartowibowo, Kasus Tanjung Priok, dan RUU Ormas dengan azas tunggal Pancasila. Isu-isu tersebut selalu dibarengi dengan berbagai teror psikologis dan sedikit mempengaruhi semangat para aktivis. Banyak warga Muhammadiyah di beberapa daerah ditangkap pemerintah dan ditahan di lembaga pemasyarakatan karena dituduh terlibat Komando Jihad. Mereka ditahan selama kurang lebih 7 bulan.

Halaman 168

Di antaranya; KH. Zain Farid dari Banyuwangi, K.H. Machbub Ichsan dari Tuban, K.H. Abdurrahman, Ahmad Munir, dan A. Nadjih dari Lamongan, serta K.H. Aunur Rofiq Mansur dari Surabaya.

Sebagian besar di antara yang ditahan, dibebaskan tanpa proses pengadilan. Sementara K.H. Aunur Rofiq ketika sedang dalam proses pemberkasan, jaksa yang menangani mendadak sakit dan meninggal. Kemudian, jaksa kedua saat melakukan pemberkasan juga jatuh sakit, lalu dilimpahkan pada jaksa ketiga. Jaksa yang terakhir ini pun akhirnya gagal melakukan pemberkasan karena ketakutan. Akhirnya Aunur Rofiq dibebaskan tanpa proses pengadilan. Beberapa waktu kemudian, beliau wafat ketika sedang berceramah.

Setelah fitnah politik itu mereda, roda organisasi kembali bergerak meski telah menguras energi besar. Namun demikian, pada 2001 datang gejolak baru, yaitu pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sempat menjadi satu di antara korban sasaran amuk massa pendukung Gus Dur yang tidak menghendaki Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan.

Gejolak yang sama terjadi di Pasuruan. Meskipun PDM Pasuruan telah berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai pendekatan dan pencegahan namun tindakan tersebut tidak mendapat tanggapan, hingga terjadilah peristiwa yang tidak diharapkan, yaitu teror pada 28-29 Mei 2001. Kejadian tersebut diawali pada 18 Mei 2001 berupa ancaman dan teror yang ditujukan kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah di Pasuruan. Pada hari berikutnya, tanggal 29 Mei 2001 massa pendukung Presiden melakukan aksi amuk dengan melempari batu Kantor PDM Kota Pasuruan, memecahkan kaca masjid Darul Arqam, merusak gedung SLTP, SMU dan SMK Muhammadiyah Pasuruan. Akibatnya kegiatan Ebtanas dan kegiatan pembelajaran lainnya menjadi terganggu. {10}

Dalam suatu kesempatan, Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi menawarkan beaya pembangunan kembali aset-aset Muhammadiyah yang dirusak massa NU. Akan tetapi tawaran tersebut secara halus ditolak Muhammadiyah, karena musibah tersebut telah dapat diatasi. Dalam hal ini, PWM Jawa Timur menghimbau kepada PB NU agar dana yang ditawarkan itu diberikan kepada panitia pembangunan

Halaman 169

masjid-masjid yang pendanaannya dicari dengan cara meminta sumbangan kepada pengemudi atau penumpang kendaraan-kendaraan di berbagai jalan raya, agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Berbagai aksi kerusuhan dari mereka yang mengatasnamakan pendukung Gus Dur memang banyak terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur yang secara geopolitik kerap disebut wilayah Tapal Kuda. Berbagai aksi teror dan pembakaran aset Muhammadiyah berlangsung tanpa dapat dicegah aparat keamanan. Teror itu berupa ancaman telepon, silang tanda X di rumah-rumah pimpinan Muhammadiyah dan perusakan papan nama, seperti di Banyuwangi, Jember, Besuki, Lumajang dan Bondowoso. Bahkan di Situbondo sebuah gedung SMU Muhammadiyah terbakar habis. Mengenai peristiwa ini, PWM Jatim telah menerbitkan buku khusus yang berjudul Muhammadiyah Korban Kekerasan Politik.

A. Pertumbuhan Organisasi.

1. Kabupaten Banyuwangi.

Pada akhir 1950-an Muhammadiyah Banyuwangi dipimpin Ma’sum Edrisy. Bagian Pendidikan dan Pengajaran dipegang oleh R. Abdul Azis Kdn dan Bagian Dakwah Chasbullah. Hj. Zubaidah

Halaman 170

Ma’sum memimpin Bagian Aisyiyah. Kegiatan yang utama adalah mengelola pendidikan dan pengajian, melaksanakan Shalat ‘Id di lapangan dan mengelola zakat dan daging korban.

Kegiatan Persyarikatan dimulai dengan menata kepemimpinan cabang yang diketuai Jasman Yosodihardjo dan Chozin Djauhari, dengan Sekretaris Moelyono. Kegiatan pengajian bagi orang-orang dewasa seminggu sekali terus berkembang, diikuti semua ranting. Shalat ‘Id dipindah dari stadion ke lapangan Taman Blambangan. Usai shalat, dilakukan penyembelihan ternak korban. Untuk pendistribusian zakat fitrah dan ternak korban dibentuk pos di ranting-ranting dan tempat-tempat tertentu agar lebih dekat dengan mustahiq. Sebulan sekali diadakan pengajian dan arisan.

Kini ada 17 cabang dan 87 ranting Muhammadiyah yang berada dalam pembinaan daerah Banyuwangi. Pada 1960-an, pengajian Pemuda Muhammadiyah diadakan secara bergiliran di rumah-rumah warga. Ketua Pemuda Muhammadiyah waktu itu Al-Masuni, kemudian diteruskan Musthofa H. Arifin.

Nasyiatul Aisyiyah dibentuk dan diketuai Faizi Suwito. Pada periode berikutnya, terpilih sebagai ketua Rukiah Ahmad A.A. dan Atikah/Masyitah sebagai Sekretaris. Kegiatan utama kedua ortom ini adalah pengajian rutin seminggu sekali. Ranting Singotrunan menyelenggarakan pengajian anak-anak di mushalla H. Irsyad. Konsolidasi cabang-cabang terus dilakukan, misalnya dengan menghadirkan pimpinan wilayah.

***

Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.