Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab V berjudul “Muhammadiyah Masa Kebangkitan (1956-2004)”, halaman 162 s/d sebagian 166.
Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 60
***
Halaman 162
Sedangkan di Banyuwangi warga Muhammadiyah yang sudah lanjut usia banyak yang tidak aktif dalam kegiatan politik menyusul Masyumi membubarkan diri dan PKI merajalela. Tetapi mereka tetap membantu gerakan pemudanya, terutama saat ada acara pengajian. Pemuda Muhammadiyah juga banyak yang ikut serta dalam pengajian GPII. Setelah GPII dibubarkan, pengajian diadakan dengan saling anjangsana ke rumah-rumah warga.
Guna mengimbangi gerakan komunis yang tampak semarak, terutama di bidang kesenian, atas prakarsa Armaya, budayawan Banyuwangi, dibentuklah organisasi HSBI (Himpunan Seni Budaya Islam) dengan pengurus: Ketua Hasnan Singodimayan, Wakil Ketua Masluri, Sekretaris M. Thoyib H (TH.Panthika), Wakil Sekretaris Chozin Djauhari, Bendahara A.Noor Ibrahim. Beberapa anggota kemudian menyusul antara lain: Sukardi, Moh.Rodji, Farouq Lahmadi, dan Ahwan Edrisy.
Hampir 90 persen anggota HSBI adalah warga Muhammadiyah. Beberapa aktivitas yang pernah dilakukan: (1) Lomba Qira’ah,
Halaman 163
deklamasi dan penulisan prosa dan puisi; (2) Mementaskan drama “Ayahku Pulang” dan “Makkah Al-Mukarramah”; (3) Kerja sama dengan pengusaha bioskop, memutar film Maulidur-Rasul dan Jamilah Al-Jazair di dua gedung bioskop Banyuwangi dan Rogojampi. Hasil usaha ini disumbangkan untuk: (a) Pembangunan Masjid Baiturrahman Banyuwangi; (b) BKIM Muhammadiyah Rogojampi; (c) SDI Muhammadiyah, Al-Khairiyah dan Al-Irsyad. Menjelang meletusnya G30S/PKI tahun 1965, segala kegiatan selalu berurusan dengan Nasakom, yang kemudian pengertiannya disempitkan menjadi PNI, PNU dan PKI.
Pada saat itu warga Muhammadiyah terkena getahnya, seperti menjelang dilaksanakannya KIAA di Jakarta. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari unsur partai dan ormas. Tapi Muhammadiyah tidak diikutsertakan. Pengurus Muhammadiyah Banyuwangi menghadap Bupati saat itu mempertanyakan mengapa Muhammadiyah tidak diikutsertakan, sementara PKI dilibatkan. Jawaban Bupati saat itu adalah “karena situasi.”
Demikian pula, saat menyambut tamu wisata, pemerintah membentuk panitia penyambutan, terdiri dari ormas dan budayawan. Akan tetapi HSBI tidak disertakan, dengan alasan HSBI onderbouw Masyumi yang kontra revolusi. HSBI menanggapi dengan surat protes, yang isinya agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.
Pertarungan kian memanas. Menjelang peristiwa G30S/PKI, tampak masing-masing orpol di Banyuwangi menunjukkan kekuatan, perebutan pengaruh lewat karnaval hari besar nasional, pawai drumband dan sebagainya, yang menyebabkan terjadinya: (a) Aksi sepihak yang dilakukan PKI/BTI; (b) Beras dan minyak tanah sulit didapat atau hilang dari pasaran; (c) Corat-coret di beberapa tembok yang berbunyi: ganyang Hamid Ibrahim, Sastradihardjo (tokoh Muhammadiyah), M.Tirto Said (warga Muhammadiyah pensiunan ABRI) dan Slamet Kartowidagdo (Kepala Japen PSI);
(d) PNU termakan fitnah adu domba pecah menjadi dua: PNU Utara bawah pimpinan KH Ali Manshur pro-PKI, dan PNU Selatan di bawah pimpinan KH Abdul Latif yang pro-PNI. Pada pemilihan Bupati terdapat dua calon: Suwarso Hanafi SH (Kajari) dicalonkan PKI, dan Joko Supaat Slamet (ABRI) dicalonkan PNI. Pemenang pemilihan bupati adalah calon dari PKI yang dibantu oleh PNU,
Halaman 164
PSII dan sebagainya. Pada saat pelantikan, pendopo kabupaten dikuasai oleh pihak yang menolak calon Suwarso Hanafi SH. Huru hara terjadi, walaupun tidak ada korban manusia, namun pendopo berantakan. Pelantikan pun dibatalkan. Di saat suasana agak tenang muncul gerakan perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang dikenal G30S/PKI.
Pada saat itu ada beberapa peristiwa yang perlu dicatat: (a) Pembunuhan orang-orang PKI dan onderbouw-nya di mana-mana; (b) Di Banyuwangi tokoh PNI dan PNU membentuk badan koordinansi untuk mengatasi gejolak, dengan dipimpin KH Abdul Latif Sy (PNU) yang saat itu sudah menyatu, dan Ja’far Ma’ruf (PNI), sekretaris Sanimin (PNI), Chozin Djauhary (Muhammadiyah), bendahara M. Thoha (PNU); (c) Terjadi peristiwa besar, yakni bentrok antara rakyat dan ABRI dengan pemberontak G30S/PKI di Yosomulyo, Cemetuk, Kecamatan Gambiran. Peristiwa itu menelan banyak korban dari kedua pihak. Tetapi kemenangan berada di pihak ABRI dan rakyat; (d) Joko Supaat Slamet diangkat menjadi PD Bupati Banyuwangi; (e) Muncul organisasi KAMI, KAPPI, KAWI dan lain-lain.
Anggota Muhammadiyah banyak yang ikut di dalamnya. Sementara itu pada masa epilog G30S/PKI, masalah baru muncul, yaitu (a) Bentrok antara organisasi agama dengan nasionalis, (b) Pemurtadan umat Islam ke agama Hindu/Budha; (c) Bentrokan antara anak-anak organisasi Islam dengan anak-anak marhaenis. Beberapa anak dari keduanya ditangkapi. Anak-anak Islam ditahan di kantor polisi, digebuki, sedang anak marhaenis ditahan di kantor Polisi Militer, tapi tidak diapa-apakan;
(d) Ditahannya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Semuanya ditahan di markas CPM. Tiga orang pimpinan Muhammadiyah daerah meminta konfirmasi kepada Bupati, Kodam VIII Brawijaya di Surabaya dan Danrem Malang. Mereka mendapat keterangan bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meredam suasana; (e) Dibentuk Front Pancasila yang diketuai Moh. Sholihin dari PNU. Kerja pertama adalah konsultasi ke Muspida untuk mengatasi keadaan. Muhammadiyah meminta agar anak-anak yang ditahan diperlakukan sama, dan hendaknya ABRI melindungi rakyat; (f) Rumah beberapa warga Muhammadiyah dilempari batu
Halaman 165
oleh orang yang tidak bertanggung jawab; (g) Di beberapa tempat papan nama Muhammadiyah dirusak orang. Tidak berhenti di situ. Muhammadiyah Ranting Panataban Giri Cabang Banyuwangi difitnah dan dituduh merencanakan pembunuhan terhadap sisa-sisa G30S/PKI dan ABRI. Fitnah berdasar surat yang masuk ke Kodim. Karena masalah ini warga Muhammadiyah Ranting Panataban H. Hanafi dipanggil Kodim untuk dimintai keterangan tentang benar tidaknya surat kaleng tersebut. Sayangnya pihak Kodim tidak bersedia menunjukkan surat tersebut tatkala ditantang ke pengadilan.
Pada saat ada pertemuan orpol, ormas dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Giri di Ketapang, pembicara dari Kodim menyatakan bahwa Muhammadiyah itu sarang partai terlarang Masyumi. Pimpinan Ranting Panataban melaporkan ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang diwakili Chozin Djauhari yang mencoba mengklarifikasi dengan menjelaskan kepada pihak Kodim, bahwa Muhammadiyah berdiri lebih awal dari pada Masyumi, dengan memastikan bahwa warga Muhammadiyah merupakan anggota istimewa Masyumi.
Ketika Masyumi bubar pada 1960, partai itu banyak yang bergabung ke Muhammadiyah. Itu semua merupakan suatu kewajaran. Yang mengatakan sarang tersebut adalah orang PKI/PNI yang tidak mengetahui sejarah. Kejadian yang hampir sama juga menimpa warga Muhammadiyah di Kabupaten Malang.
Pada waktu itu usaha PKI untuk menguasai Indonesia mencapai titik kulminasi. Menghadapi hal itu, PP Muhammadiyah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pada 6 Oktober 1965 PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan bahwa GESTAPU adalah bencana nasional; (2) Pada 27 Oktober 1965 Muhammadiyah berkoordinasi dengan Jendral Soeharto sebagai Pangkostrad untuk saling membantu menumpas PKI; (3) Pada 9-11 November 1965 konperensi kilat Muhammadiyah memutuskan untuk berbulat tekad menuntut pembubaran PKI.
Menanggapi kebijakan PP Muhammadiyah ini, Angkatan Muda Muhammadiyah Malang segera menggabungkan diri dengan KAMI dan KAPPI dan akhirnya membentuk KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah). KOKAM Malang
Halaman 166
termasuk terbesar, terdiri dari empat batalyon. Ketua KOKAM Daerah Malang Fathur Rahman, Ketua Pemuda Muhammadiyah Mustafa Kamal, Ketua NA Dra. Khautsar Shacheh, Ketua IMM Rustam Efendi Panggabean, Ketua IPM Halimus, Ketua HW Ahyad Wongga, bertugas membantu pemerintah menumpas G30S/PKI.
Dengan KOKAM, Muhammadiyah kian populer, baik di mata pemerintah maupun masyarakat. Anggota KOKAM dilatih ala militer, dan pernah mengadakan latihan bersama KOKAM se Jawa Timur di Malang (Donomulyo dan Sumber Manjing Wetan). Melalui pendekatan ABRI bahwa KOKAM berada di bawah dan di belakang ABRI, keberadaan KOKAM dibutuhkan dan dipercaya oleh pemerintah. Bersama-sama ABRI dan kekuatan pemuda yang lain KOKAM giat terlibat membasmi PKI.
***
Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.
0 Tanggapan
Empty Comments