Pada awal 1912, nama Muhammadiyah bahkan belum resmi disahkan sebagai organisasi. Namun, gaung perkumpulan baru yang dirintis KH Ahmad Dahlan ternyata sudah lebih dulu menarik perhatian media kolonial Belanda. Berita akan lahirnya Muhammadiyah dimuat surat kabar De Expres edisi 26 Maret 1912 dalam rubrik Vuurvliegjes.
Berita singkat yang berjudul “De Reactie” atau Kaum Reaksioner muncul di surat kabar De Expres halaman 2. Panjangnya hanya tiga paragraf. Pendek-pendek pula. Hanya 86 kata dengan judulnya. Atau 444 karakter huruf jika dihitung tanpa spasi. Namun maknanya jauh melampaui sekadar laporan tentang akan berdirinya sebuah organisasi Islam di Yogyakarta.
Berita itu memperlihatkan bahwa sejak sebelum kelahirannya, Muhammadiyah telah menjadi bagian dari perdebatan politik kolonial Hindia Belanda. Di bawah judul “De Reactie” (Kaum Reaksioner), De Expres menulis dengan nada satiris.
“Alweer een “perkoempoelan” op godsdienstigen grondslag onder de Javanen. Zij rijzen als paddestoelen uit den grond,” begitu isi laporan itu.
“Lagi-lagi muncul sebuah perkumpulan yang didirikan atas dasar agama di kalangan orang Jawa. Perkumpulan-perkumpulan semacam itu tumbuh bagaikan jamur di musim hujan,” begitu kira-kira terjemahan tulisan tersebut.
Kalimat pembuka itu tampak seperti kritik. Namun, makin dibaca hingga akhir, makin terlihat bahwa sasaran sindiran bukanlah Muhammadiyah. Melainkan pemerintah kolonial Belanda beserta para politisi konservatif di negeri induknya.
Surat kabar itu kemudian melaporkan, perkumpulan Muhammadiyah berdiri atas prakarsa para haji dan murid Sekolah Pendidikan Guru Pribumi (Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers) di Yogyakarta. Tujuannya adalah menyebarluaskan ajaran Nabi Muhammad kepada masyarakat Jawa dan mendorong umat Islam agar menghayati agamanya lebih mendalam dibandingkan sebelumnya.
Bagi pembaca masa kini, isi berita itu mungkin terdengar biasa. Namun, pada tahun 1912, berdirinya organisasi Islam modern merupakan peristiwa yang segera menarik perhatian berbagai kalangan. Termasuk pers berbahasa Belanda.
Yang paling menarik justru terdapat pada kalimat penutup berita itu. Nu, heer van Vlijmen en de uwen, hoe denken U er over? “Nah, Tuan Van Vlijmen dan rekan-rekan Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?”
Sepintas, kalimat itu hanya menyebut nama seseorang. Namun, bagi pembaca politik saat itu, penyebutan Van Vlijmen merupakan sindiran yang sangat tajam. Tokoh yang dimaksud hampir dapat dipastikan adalah Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen (1843–1918).
Van Vlijmen bukan tokoh sembarangan. Setelah lama berkarier sebagai perwira militer di Hindia Belanda (Indonesia), yang kemudian menjadi anggota Tweede Kamer atau parlemen Belanda. Ia dikenal berasal dari kalangan politik Katolik konservatif.
Di Belanda, kelompok Katolik konservatif pada awal abad ke-20 memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Belanda. Bersama partai-partai Protestan, kelompok ini membentuk kekuatan politik yang mendukung keberadaan organisasi-organisasi keagamaan di negeri Belanda. Karena itulah, penyebutan nama Van Vlijmen dalam berita tentang Muhammadiyah bukanlah kebetulan.
De Expres sengaja “mengajak bicara” Van Vlijmen sebagai simbol dari para politisi Belanda yang mendukung kebebasan berserikat berdasarkan agama di Eropa. Tapi pada saat yang sama, mereka sering memandang curiga munculnya organisasi Islam di tanah jajahan di Hindia Belanda.
Kalimat penutup itu sejatinya merupakan pertanyaan retoris. Jika di Belanda organisasi keagamaan memperoleh kebebasan berkembang, mengapa ketika masyarakat Jawa mendirikan organisasi Islam justru menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial?
Rubrik Vuurvliegjes dalam De Expres merupakan kolom pendek. Isinya komentar ringan, sindiran, pengamatan sosial, atau tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang berkembang di Hindia Belanda. Kata vuurvliegjes dalam bahasa Belanda berarti “kunang-kunang”, sebuah metafora yang menggambarkan kilatan-kilatan kecil berupa catatan singkat yang menyoroti berbagai isu aktual.
Berbeda dengan laporan berita utama yang bersifat faktual dan panjang, rubrik ini lebih menyerupai opini redaksi atau catatan editorial dengan gaya satiris, jenaka, dan kadang provokatif. Isinya bisa membahas politik kolonial, organisasi pribumi, persoalan sosial, hingga dinamika kehidupan masyarakat.
Selama ini banyak orang mengira bahwa berdirinya Muhammadiyah hanya dipandang sebagai organisasi dakwah dan pendidikan. Berita De Expres justru menunjukkan kenyataan yang berbeda.
Bahkan sebelum memperoleh pengesahan badan hukum dari pemerintah kolonial pada 18 November 1912, keberadaan Muhammadiyah sudah menjadi bahan diskusi politik di kalangan pers berbahasa Belanda. Artinya, kelahiran Muhammadiyah tidak hanya dipahami sebagai fenomena keagamaan. Ia juga dibaca sebagai fenomena sosial dan politik.
Pada masa itu, pemerintah kolonial memang sedang menghadapi munculnya berbagai organisasi bumiputra. Kebijakan Politik Etis yang diterapkan Belanda sejak pergantian abad membuka kesempatan lebih luas bagi pendidikan bumiputra. Muncul kelompok terpelajar baru yang mulai menyadari pentingnya berhimpun dalam organisasi modern.
Muhammadiyah hadir dalam gelombang kebangkitan organisasi itu. Namun, ia menawarkan pendekatan yang berbeda. Organisasi ini tidak mengusung perlawanan politik secara langsung. Fokusnya adalah pembaruan pemahaman Islam melalui pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, dan penguatan kehidupan umat.
Menariknya, De Expres secara khusus menyebut bahwa Muhammadiyah lahir atas prakarsa para haji dan murid sekolah guru pribumi. Penyebutan ini menunjukkan bahwa sejak awal Muhammadiyah dipandang sebagai hasil pertemuan antara pendidikan modern dan tradisi keislaman. Dua unsur tersebut kemudian menjadi ciri khas organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan.
Bagian paling penting dari berita ini juga terletak pada kritik yang tersembunyi di balik kalimat-kalimatnya. De Expres pada masa itu dikenal sebagai surat kabar yang dekat dengan gagasan-gagasan progresif dan nasionalis. Koran yang dipimpin Ernest Douwes Dekker itu kerap mengkritik kebijakan pemerintah kolonial.
Lewat berita singkat itu, De Expres seolah ingin mengatakan bahwa pemerintah Belanda menerapkan standar yang berbeda antara negeri induk dan tanah jajahannya. Di Belanda, organisasi yang didasarkan pada agama Kristen diterima sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Sebaliknya, ketika masyarakat Jawa mendirikan organisasi Islam dengan tujuan memperdalam ajaran agama, pemerintah kolonial justru menunjukkan sikap waspada.
Sindiran kepada Van Vlijmen menjadi simbol kritik terhadap inkonsistensi tersebut. Jika kebebasan berserikat memang merupakan prinsip yang dijunjung tinggi di Belanda, kenapa prinsip yang sama tidak diberikan kepada penduduk Hindia Belanda?
Berita De Expres edisi 26 Maret 1912 memiliki arti yang sangat penting. Ia menjadi bukti penting bahwa kabar mengenai akan berdirinya Muhammadiyah telah menyebar luas. Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan lokal di Kampung Kauman Yogyakarta. Kelahirannya segera memasuki ruang perdebatan mengenai hubungan antara Islam, kebebasan berorganisasi, dan kebijakan kolonial Belanda.
Penyebutan nama Van Vlijmen memperlihatkan bahwa diskusi tentang Muhammadiyah bahkan dikaitkan dengan politik di parlemen Belanda. Organisasi yang baru lahir itu telah menjadi simbol pertanyaan yang lebih mendasar. Yaitu, apakah pemerintah kolonial benar-benar bersedia memberikan hak yang sama kepada rakyat jajahannya sebagaimana yang mereka nikmati di negeri Belanda?
Kini, lebih dari satu abad kemudian. Tulisan kecil di rubrik Vuurvliegjes di De Expres itu menjadi dokumen sejarah yang menarik. Bukan karena panjangnya berita, melainkan karena ia merekam momen ketika sebuah organisasi yang akan lahir sudah mulai diperbincangkan.
Sejarah kemudian membuktikan bahwa perkumpulan itu justru tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tentu dengan jaringan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan dakwah yang menjangkau seluruh pelosok negeri.
0 Tanggapan
Empty Comments