Partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan desa menjadi fokus Musyawarah Desa Perempuan dan Kelompok Rentan yang diselenggarakan Tim Inklusi Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Karangsono, Kecamatan Dander, pada Jumat (26/6/2026), sebagai bagian dari penguatan pembangunan desa yang lebih inklusif.
Desa Karangsono dipilih sebagai desa percontohan (modeling) pelaksanaan Musyawarah Desa Perempuan dan Kelompok Rentan di Kabupaten Bojonegoro. Melalui kegiatan ini, berbagai unsur masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Musyawarah tersebut diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, tokoh masyarakat, kader desa, kader Inklusi Aisyiyah, anggota Balai Sakinah Aisyiyah (BSA), perwakilan penyandang disabilitas, lansia, serta remaja.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, Kepala Desa Karangsono, Sutrisno, menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses pembangunan desa.
“Pembangunan desa yang berkelanjutan perlu dan harus melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa. Masyarakat juga perlu memberikan aspirasinya dalam rangka pembangunan desa dan tidak hanya manut apa kata kepala desa,” ujarnya.
Sambutan berikutnya disampaikan Senior Program Inklusi PDA Bojonegoro, Dra. Siti Nurhayati. Ia menjelaskan bahwa Desa Karangsono menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan sebagai pilot project Program Inklusi PDA Bojonegoro pada 2026 untuk pelaksanaan Musyawarah Desa Perempuan dan Kelompok Rentan.
“Desa Karangsono merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Bojonegoro yang pada tahun 2026 menjadi pilot project Inklusi Pimpinan Daerah Aisyiyah Bojonegoro untuk melaksanakan Musyawarah Desa Perempuan dan Kelompok Rentan. Kami berharap unsur-unsur yang kami dampingi dapat diundang dan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),” tuturnya.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam seluruh siklus pembangunan desa sekaligus mendorong pemerintah desa mengagendakan Musyawarah Desa maupun Musrenbangdes yang lebih inklusif.
Pada sesi materi, Sumantri dari DPMD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan paparan mengenai partisipasi bermakna perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan desa yang berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Materi tersebut dilanjutkan dengan forum penyampaian aspirasi dari peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.
Berbagai masukan yang disampaikan peserta memperoleh tanggapan dari Kepala Desa Karangsono maupun perwakilan DPMD. Diskusi berlangsung sebagai ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan serta usulan pembangunan yang lebih responsif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai penanda berakhirnya Musyawarah Desa Perempuan dan Kelompok Rentan di Desa Karangsono. Program ini diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bojonegoro dalam memperluas partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan desa. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments