Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Ahad (2/5/2026), Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo melalui Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) menyampaikan catatan kritis terkait kondisi tenaga pendidik di Indonesia. Sorotan tersebut menitikberatkan pada aspek kesejahteraan mental dan finansial guru yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah.
Ketua Bidang KPK PC IMM Sidoarjo, Muhammad Dipo Maridhinata Purwanto, S.Psi., menyampaikan bahwa peringatan Hardiknas seharusnya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum refleksi terhadap kondisi nyata para pendidik di lapangan.
Menurutnya, terdapat kesenjangan antara konsep kebijakan pendidikan yang digaungkan dengan realitas yang dihadapi tenaga pendidik, baik di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), maupun di daerah perkotaan seperti Kabupaten Sidoarjo.
Dipo menjelaskan bahwa dari perspektif psikologis, guru di wilayah 3T menghadapi tekanan yang kompleks. Selain menjalankan tugas utama sebagai pendidik, mereka juga kerap memikul tanggung jawab sosial lain di tengah keterbatasan sarana dan kondisi geografis yang menantang.
“Mereka mengalami burnout kronis akibat beban ‘Guru Serba Bisa’. Tidak hanya mengajar, mereka menjadi benteng sosial negara di tengah keterbatasan fasilitas dan isolasi geografis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyebutan guru sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” kerap dimaknai secara simbolik tanpa diiringi pemenuhan hak-hak yang memadai.
Selain menyoroti kondisi di wilayah 3T, PC IMM Sidoarjo juga menilai tekanan serupa dialami tenaga pendidik di daerah urban, meskipun dalam bentuk yang berbeda.
Dipo menyebut kondisi tersebut sebagai burnout industri, yakni tekanan psikologis yang muncul akibat tingginya biaya hidup, tuntutan adaptasi teknologi, serta perubahan sistem pembelajaran yang berlangsung cepat.
“Di Sidoarjo, guru menghadapi tantangan biaya hidup yang tinggi sebagai wilayah penyangga kota besar. Mereka mungkin tidak terisolasi secara geografis seperti di daerah 3T, namun mereka terisolasi secara psikologis karena tekanan gaya hidup urban dan kecemasan teknologi (technostress) akibat digitalisasi yang terlalu cepat,” tambah Dipo.
Dalam catatan reflektif Hardiknas tahun ini, PC IMM Sidoarjo menyoroti tiga persoalan utama.
Pertama, persoalan kesejahteraan guru honorer, khususnya di sekolah swasta dan madrasah, yang menurut mereka masih berada di bawah standar kebutuhan hidup di wilayah perkotaan.
Kedua, ketidakpastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik yang belum masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus berjalan.
Ketiga, aspek kesehatan mental pendidik yang dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.
Menurut PC IMM Sidoarjo, kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Dipo mewakili PC IMM Sidoarjo mendorong pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperluas perhatian terhadap kesejahteraan guru, tidak hanya pada aspek infrastruktur pendidikan.
“Kesejahteraan guru adalah investasi, bukan beban anggaran. Jika pemerintah ingin mencetak generasi unggul, maka mulailah dengan memanusiakan manusia yang mendidiknya. Kami menuntut standarisasi upah layak dan dukungan kesehatan mental bagi seluruh guru, tanpa terkecuali,” tegasnya menutup pernyataan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments