Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum untuk kembali merefleksikan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai potensi perpecahan.
Menguatnya intoleransi, konflik horizontal, sentimen kesukuan, hingga semakin terbatasnya ruang dialog menjadi sejumlah persoalan yang disoroti dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Doktoral Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
FGD bertema “Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dan Cinta Tanah Air di Tengah Potensi Masyarakat Terbelah” tersebut digelar pada Sabtu (15/8/2026) di GKB IV Kampus 3 UMM.
Kegiatan itu menghadirkan tokoh lintas agama dan pemerhati sosial untuk membahas berbagai langkah dalam mencegah perpecahan sekaligus memperkuat persatuan.
Para narasumber menekankan bahwa perbedaan perlu dipandang sebagai modal sosial yang harus dijaga melalui toleransi, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
Pendeta David Tobing, Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), menggambarkan kondisi masyarakat saat ini seperti rumput kering yang mudah terbakar.
Menurutnya, berbagai fenomena seperti tindakan main hakim sendiri, sentimen kesukuan, hingga intoleransi menunjukkan perlunya upaya bersama untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik sejak dari lingkungan masyarakat.
“Indonesia hari-hari ini seperti taman rumput yang sedang kering, gampang sekali terbakar. Satu pemantik kecil saja sudah dapat membuat begitu banyak huru-hara dan ujung-ujungnya korban jiwa,” tegasnya.
David menilai momentum kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk menghadirkan kabar baik di tengah masyarakat.
Tokoh agama dan tokoh masyarakat, menurutnya, memiliki peran dalam menjadi jembatan untuk memperkuat kebhinekaan sekaligus meredam berbagai provokasi yang berpotensi memecah persatuan.
“Apalagi dengan momen 17 Agustus ini, diharapkan kehadiran kita di tengah masyarakat bisa memberikan good news, kabar baik bahwa di Indonesia masih ada yang peduli akan kebhinekaan dan kemanusiaan,” lanjutnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Mufidah dari Perempuan Antar Umat Beragama (PAUB) menyoroti pentingnya keadilan sosial sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan.
Menurutnya, rasa aman dan keadilan perlu dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan yang masih menghadapi persoalan kekerasan serta budaya patriarki.
“Di ulang tahun Indonesia yang ke-81, yang seharusnya sudah menjadi ‘mbah buyut’ dan sudah mapan, sudah tinggal lungguh nang pojokan sambil mantuk-mantuk, ternyata masih menangis. Indonesia pada saat ini adalah dari sakti menjadi sakit,” ungkapnya.
Ia menegaskan persatuan akan sulit terwujud apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang merasa tidak aman, tidak didengar, maupun belum memperoleh keadilan.
Karena itu, menurutnya, upaya merawat kebhinekaan perlu berjalan seiring dengan penguatan keadilan sosial.
Di sisi lain, Dr. George Da Silva dari Lembaga Analisis Politik dan Otonomi Daerah (LAPOLDA) menilai komunikasi publik dan ruang demokrasi turut berperan dalam menjaga kokohnya persatuan bangsa.
Ia menyoroti pentingnya komunikasi pejabat publik yang konsisten serta ruang kebebasan berpendapat agar masyarakat memiliki saluran yang sehat dalam menyampaikan kritik maupun perbedaan pandangan.
“Potensi perpecahan adalah sumber dari dinamika internal ruwet yang diciptakan kita sendiri. Langkah-langkah ini dapat terhindar apabila kita menciptakan komunikasi yang terbuka, bukan dengan membatasi ruang diskusi masyarakat,” papar Dr. George.
FGD Program Doktoral Sosiologi UMM tersebut menegaskan bahwa menjaga persatuan bangsa menjadi tanggung jawab bersama.
Momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa kebhinekaan perlu dirawat melalui toleransi, dialog lintas kelompok, kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap kemanusiaan, serta keadilan sosial.
Dengan demikian, perbedaan diharapkan tetap menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa, bukan menjadi sumber perpecahan.
0 Tanggapan
Empty Comments