Satgas PPKPA Bojonegoro Perkuat Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak hingga Desa

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro diperkuat melalui koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa. Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (28/8/2026).

Pertemuan yang digelar Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi tersebut berlangsung di Creative Room Lantai 6 Pemkab Bojonegoro.

Kegiatan difokuskan pada penguatan peran masing-masing pihak di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan sambutan PDA Bojonegoro yang diwakili Senior Program Inklusi Dra. Siti Nurhayati serta arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutannya, Siti Nurhayati menjelaskan bahwa PDA Bojonegoro telah mendapatkan Program Inklusi sejak Maret 2022. Program tersebut merupakan kerja sama Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan DFAT Australia.

Menurutnya, program tersebut telah menghasilkan STRADA PPA pada 2024. Produk tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Dengan program inklusi Aisyiyah, kita sudah menghasilkan STRADA PPA pada tahun 2024. Dalam rangka ikut serta dalam upaya penanganan perkawinan anak, kami harap produk ini dapat ditindaklanjuti menjadi Perbup PPA,” ujarnya.

Siti Nurhayati juga menyampaikan bahwa Aisyiyah merupakan bagian dari Tim Satgas PPKPA. Dalam pertemuan tersebut, Kecamatan Balen dan Kecamatan Dander turut diundang karena terdapat desa binaan Aisyiyah di wilayah tersebut.

“Hari ini kami mengundang Kecamatan Balen dan Kecamatan Dander karena terdapat desa binaan kami didalamnya. Kemudian bahwasannya nanti kita akan mempertajam tupoksi masing-masing peran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro atas fasilitas yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan.

Sekda Bojonegoro Edi Susanto menyoroti data perkawinan anak berdasarkan data terkini dari DP3AKB. Ia menyebut Bojonegoro masih menempati peringkat keenam di Jawa Timur.

“Kalau kita mengikuti data terkini dari DP3AKB, data perkawinan anak Kabupaten Bojonegoro masih menempati ranking ke-6 se Jawa Timur. Sehingga kegiatan kita pada siang hari ini sangat luar biasa, mudah-mudahan dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir perkawinan anak yang ada di Bojonegoro,” ujarnya.

Menurut Edi, Satgas PPKPA tidak boleh hanya berfokus pada penanganan kasus. Pencegahan perlu ditempatkan sebagai prioritas dan dilakukan sedini mungkin, termasuk dari lingkungan keluarga.

“Perkawinan dan kekerasan anak biasanya dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga, kurangnya pemahaman reproduksi, faktor budaya dan lain-lain karena itu pencegahan harus dilakukan sedini mungkin dari keluarga,” jelasnya.

Edi juga meminta seluruh anggota tim memahami alur layanan agar korban tidak harus berulang kali menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada dinas yang berbeda.

Selain alur layanan, ia menekankan pentingnya SOP yang jelas, kerahasiaan korban, pendampingan psikologis, keberlanjutan pendidikan, serta penguatan kanal pelaporan agar masyarakat mengetahui saluran yang tersedia.

Dalam arahannya, Edi juga menyampaikan perkembangan regulasi perlindungan anak di Kabupaten Bojonegoro.

“Raperda terkait perlindungan anak dan kekerasan saat ini sudah proses di DPRD, tahapan selanjutnya adalah pengharmonisasian dengan Kemenkumham. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera bisa ditindaklanjuti dengan ke Perbup,” katanya.

Setelah sesi arahan, kegiatan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Ketua PDM Bojonegoro Suwito. Selanjutnya, materi disampaikan Heny Hikmawati, S.E. dari Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Endah Susilorini, S.KM., M.Kes.

Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui sesi diskusi yang melibatkan sejumlah unsur terkait.

Dalam diskusi, perwakilan Kodim menyampaikan bahwa mulai 2026 Kodim telah masuk dalam alur Satgas PPKPA.

“Peran dan tugas kami terkait pencegahan perkawinan anak yang sudah dilakukan adalah monitoring kekerasan dan penanganan perkawinan anak melalui Babinsa bekerja sama dengan Kades,” ungkapnya.

Dukungan juga datang dari Polres Bojonegoro. Sebelumnya belum tergabung dalam Satgas PPKPA, unsur tersebut kini ikut mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.

“Kami di unit PPA sebelumnya memang belum tergabung dalam satgas ini, namun dalam prosesnya kami sudah melakukan upaya pencegahan dan penanganan melalui penegakkan hukum,” ujar perwakilan Polres.

Sementara itu, UPT PPA DP3AKB menjelaskan perannya dalam penanganan korban, termasuk menerima pengaduan dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan.

“Selama ini kami selalu menerima pengaduan kemudian kami rujuk sesuai dengan kebutuhan korban, psikolog atau advokasi. Untuk kasus non litigasi kami akan melakukan mediasi,” jelasnya.

Ke depan, Satgas PPKPA Bojonegoro akan menjalankan alur yang telah dibentuk dengan pembagian peran yang lebih jelas. Langkah tersebut diharapkan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus di lapangan.

Pertemuan kemudian ditutup dengan foto bersama.