Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia perlu dibaca secara bijak. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya data yang salah, melainkan berkaitan dengan garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, MM, P.Ma, mengatakan perdebatan mengenai angka kemiskinan justru berisiko mengaburkan persoalan yang lebih penting, yakni kondisi riil masyarakat dan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya.
“Jangan sampai masyarakat bingung atau bahkan menyimpulkan bahwa salah satu angka pasti salah. Keduanya memiliki fungsi dan metodologi yang berbeda. BPS lebih relevan untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk melihat posisi Indonesia dalam perspektif global,” ujar Suli Da’im yang juga dosen ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Senin (14/9/2026).
Menurutnya, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional. Pada Maret 2026, garis kemiskinan tersebut disebut sebesar Rp 669.235 per orang per bulan. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang dirancang untuk membandingkan standar hidup antarnegara.
Karena itu, Suli menilai kedua indikator tersebut seharusnya ditempatkan sesuai fungsinya. Angka kemiskinan nasional tetap penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun program, sementara indikator internasional dapat menjadi pembanding untuk melihat posisi kesejahteraan Indonesia dalam konteks global.
Jangan Berhenti pada Penurunan Angka
Suli menilai angka kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen patut diapresiasi karena menunjukkan penurunan dibandingkan 8,47 persen sebelumnya. Namun, penurunan tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti pada keberhasilan statistik.
“Penurunan kemiskinan dari 8,47 persen menjadi 8,07 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik,” tegasnya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pengentasan kemiskinan harus dilihat lebih jauh. Apakah daya beli masyarakat meningkat? Apakah pendapatan keluarga semakin aman? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak?
Apakah masyarakat memperoleh layanan kesehatan? Dan yang tidak kalah penting, apakah mereka memiliki pekerjaan yang berkelanjutan?
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah daya beli masyarakat meningkat, apakah pendapatan keluarga semakin aman, apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, apakah masyarakat memperoleh layanan kesehatan, dan apakah mereka memiliki pekerjaan yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi antara lain pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Suli menilai kemiskinan tidak cukup dipahami sebagai persoalan rendahnya pendapatan.
Kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, perlindungan sosial, serta kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Bank Dunia sebagai Alarm Kebijakan
Suli mengatakan indikator kemiskinan Bank Dunia semestinya tidak digunakan sebagai alat untuk menyalahkan pemerintah.
Sebaliknya, perbedaan angka tersebut dapat menjadi alarm agar pemerintah melihat lebih dalam kelompok masyarakat yang masih rentan.
“Kalau ada perbedaan angka yang sangat besar, justru ini harus menjadi bahan introspeksi. Artinya, meskipun secara statistik kemiskinan nasional menurun, masih ada kelompok masyarakat yang secara standar kehidupan belum memiliki tingkat kesejahteraan yang kuat. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut.
Suli menilai, kondisi kemiskinan di Jawa Timur juga tidak seragam. Karakteristik masyarakat miskin di perkotaan dapat berbeda dengan masyarakat di perdesaan.
“Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk semua wilayah dan kelompok masyarakat,” papar dia.
Program pemerintah, menurutnya, perlu menggabungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.
Bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penguatan UMKM, akses permodalan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
“Kita jangan hanya memindahkan masyarakat dari kategori miskin menjadi tidak miskin secara statistik. Yang kita inginkan adalah masyarakat benar-benar naik kelas secara ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Data Harus Menjawab Siapa yang Rentan
Selain kebijakan, Suli menekankan pentingnya kualitas data penerima program pemerintah. Perbedaan ukuran kemiskinan, menurutnya, seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki integrasi dan pemutakhiran data.
Data yang baik tidak cukup hanya menunjukkan jumlah masyarakat miskin. Data tersebut harus mampu membantu pemerintah memahami siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat.
“Data kemiskinan harus terus diperbarui dan diverifikasi sampai tingkat desa. Kita membutuhkan data yang mampu menjawab siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mereka,” katanya.
Ketua Umum IKAUmsura itu berharap pemerintah pusat dan daerah tidak terjebak dalam perdebatan mengenai indikator mana yang paling benar. Berbagai ukuran kemiskinan justru perlu digunakan secara saling melengkapi.
“Bagi saya, angka BPS dan Bank Dunia bukan untuk dipertentangkan. BPS memberikan cermin kondisi domestik kita, sementara Bank Dunia memberikan cermin dalam perspektif global. Dua-duanya penting, tetapi kebijakan harus tetap berpijak pada kondisi nyata masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Lebih jauh, politisi senior PAN Jatim itu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Timur tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau penurunan persentase kemiskinan.
Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan kehidupan masyarakat: semakin banyak warga memiliki pekerjaan layak, anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan keluarga memiliki kepastian sosial-ekonomi.
“Pada akhirnya, tugas pemerintah bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi mengurangi kerentanan masyarakat agar mereka tidak mudah kembali miskin ketika menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
0 Tanggapan
Empty Comments