Suyoto: MoU Kampus dan Pemda Jangan Hanya Jadi Formalitas

Gagasan agar perguruan tinggi tidak hanya menjadi “menara gading” kembali menguat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kampus hadir langsung membantu menyelesaikan persoalan nyata di daerah, mulai dari persoalan sampah, tata kota, hingga berbagai tantangan pembangunan lainnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyiapkan tim di setiap perguruan tinggi untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pembangunan.

Gagasan tersebut mendapat perhatian dari Suyoto, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik dan Bupati Bojonegoro periode 2008–2018.

Menurutnya, hubungan kampus dan pemerintah daerah selama ini masih sering berjalan sendiri-sendiri dan belum benar-benar menjadi kolaborasi pembangunan yang utuh.

Dalam pandangannya, perguruan tinggi selama ini biasanya hadir di daerah untuk kebutuhan penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengabdian masyarakat, atau penyusunan kajian akademik.

Sementara pemerintah daerah mengundang kampus untuk memenuhi kebutuhan administratif maupun kajian tertentu.

“Paradigma kepentingan masing-masing perlu diubah menjadi kolaborasi ekosistem. Problem pembangunan daerah harus dilihat sebagai tantangan bersama,” tulis Suyoto.

Ia menilai kerja sama kampus dan pemerintah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU semata.

Menurutnya, kerja sama harus menghasilkan pertukaran nilai atau value exchange yang benar-benar saling menguntungkan.

Suyoto menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki modal besar berupa ilmu pengetahuan, tenaga akademik, laboratorium, dan mahasiswa.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki data persoalan nyata, kewenangan anggaran, serta kemampuan menggerakkan berbagai pihak.

Karena itu, jika keduanya disinergikan, maka pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan dunia usaha, masyarakat, dan media dalam pembangunan daerah.

Konsep tersebut dikenal sebagai Penta Helix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Suyoto menyebut keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah setidaknya harus menyasar lima bidang utama.

Pertama, penguatan sumber daya manusia atau SDM.

Kedua, memperkuat modal sosial dan kepercayaan masyarakat.

Ketiga, menghadirkan solusi lingkungan hidup seperti penanganan sampah dan tata ruang.

Keempat, membangun infrastruktur sosial ekonomi agar masyarakat hidup lebih sehat, nyaman, dan produktif.

Kelima, memperkuat basis data pembangunan agar kebijakan pemerintah benar-benar berbasis fakta dan kebutuhan lapangan.

Menurutnya, kontribusi kampus dapat hadir melalui inovasi sosial, riset terapan, hingga keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

Suyoto kemudian menceritakan pengalamannya saat memimpin Bojonegoro.

Ia menyebut Bojonegoro pernah menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa Timur dengan berbagai persoalan seperti banjir, kekeringan, rendahnya pendidikan, hingga konflik sosial.

Dengan keterbatasan anggaran saat itu, ia mengaku aktif mengajak berbagai perguruan tinggi untuk ikut membantu pembangunan daerah.

Beberapa kampus yang terlibat antara lain Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, hingga perguruan tinggi lokal di Bojonegoro.

Salah satu program yang dinilai berhasil adalah Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dikembangkan Prof. Muladno dari IPB.

Program tersebut membantu peternak rakyat meningkatkan kualitas pengelolaan ternak dan memperkuat budaya belajar bersama.

Selain itu, berbagai persoalan pertanian, produktivitas hasil panen, hingga pengembangan ekonomi lokal juga menjadi ruang kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah.

“Hasilnya bukan hanya masalah teknis yang terselesaikan, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” tulisnya.

Suyoto menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi kampus dan daerah membutuhkan kesadaran bersama bahwa pembangunan tidak mungkin berjalan sendiri.

Ia menyebut dibutuhkan kepemimpinan ekosistem atau kepemimpinan holistik yang mampu menghubungkan semua pihak dalam satu tujuan pembangunan bersama.

Menurutnya, ketika kampus dan daerah benar-benar bekerja dalam satu frekuensi, maka ilmu pengetahuan akan berkembang, masalah masyarakat dapat diurai, dan pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar slogan.

“Masalah akan terurai, ilmu pengetahuan akan terus terasah, dan pembangunan berkelanjutan menjadi realitas yang dirasakan masyarakat,” tulisnya.