Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, akuntabilitas tidak lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi sebuah keharusan.
Semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Umsura Forum: Milad ke-42 “Harmoni Berkemajuan” Volume 2 yang digelar di At Taawwun Tower lantai 23, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Melalui forum tersebut, Umsura menegaskan komitmennya dalam mencetak insan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dalam tata kelola keuangan.
Transparansi Keuangan Bernilai Ibadah
Acara dibuka oleh Badan Pembina Harian (BPH) Umsura, Dr. Syamsuddin, M.Ag., yang menekankan pentingnya transparansi keuangan dalam perspektif Islam.
Menurutnya, prinsip akuntabilitas telah diajarkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis, termasuk dalam praktik pencatatan utang-piutang dan pengelolaan harta negara.
“Mencatat utang-piutang adalah perintah wahyu. Bahkan dalam sejarah zakat, dibedakan tegas antara hak negara dan hadiah bagi pejabat. Hadiah kepada pejabat adalah milik negara,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi mahasiswa ekonomi dan perbankan syariah bahwa integritas keuangan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral.
DPR dan BPK Jadi Pilar Pengawasan Anggaran
Hadir dalam forum tersebut anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, yang juga dosen sekaligus alumni Umsura.
Dalam pemaparannya, Ahmad Labib menjelaskan sinergi antara DPR dan BPK dalam proses politik anggaran dan pengawasan pembangunan nasional.
“Tugas kami ada tiga: menentukan prioritas alokasi anggaran, memastikan distribusi pembangunan merata ke seluruh pelosok negeri, dan menjaga stabilitas ekonomi lewat kebijakan fiskal serta moneter,” jelas Labib.
Kehadirannya menjadi bukti kiprah alumni Umsura yang mampu berkontribusi di tingkat nasional.
BPK RI Bedah Strategi Mengawal Keuangan Negara
Puncak acara diisi kuliah umum oleh anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi.
Dalam paparannya, Dr. Bobby menjelaskan peran BPK sebagai auditor eksternal tunggal negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Ia menegaskan bahwa BPK tidak mengintervensi politik anggaran, tetapi fokus pada pemeriksaan implementasi dan penggunaan anggaran negara.
Dr. Bobby juga menjelaskan tiga strategi utama BPK dalam mendeteksi kerugian negara, yakni total loss untuk proyek fiktif, mark-up harga, dan kekurangan volume atau kualitas pekerjaan.
“Setiap rupiah harus berdampak pada PDB (Produk Domestik Bruto)—yang merupakan cermin dari total nilai produksi barang dan jasa sekaligus kesehatan ekonomi bangsa—dan kesejahteraan masyarakat, seperti pada program strategis Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.
Umsura Siapkan Pemimpin Akuntabel
Momentum Milad ke-42 juga menjadi ajang penguatan peran Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) Umsura dalam mencetak generasi pemimpin yang akuntabel.
Forum tersebut dihadiri mahasiswa dari berbagai program studi unggulan, seperti S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1 Perbankan Syariah.
Dalam kesempatan itu, Umsura juga memperkenalkan program studi baru S2 Magister Manajemen sebagai jawaban atas kebutuhan publik terhadap pemimpin yang memiliki visi strategis dan pemahaman tata kelola keuangan modern.
Dengan kurikulum yang terus diselaraskan dengan standar global serta kolaborasi bersama praktisi tingkat nasional seperti BPK RI dan DPR RI, Umsura menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang berkemajuan dan berintegritas.
0 Tanggapan
Empty Comments