Wajib Belajar 13 Tahun, Kemendikdasmen Perluas Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, bantuan revitalisasi taman kanak-kanak (TK), Program Indonesia Pintar (PIP), serta peningkatan kualifikasi akademik guru.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas kesempatan anak memperoleh pendidikan sejak dini sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini berperan penting dalam menentukan keberhasilan anak pada jenjang pendidikan berikutnya.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan,” ujarnya dalam perayaan Milad TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) ke-107 dan Milad Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) ke-29 di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu momentum untuk menegaskan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu layanan PAUD.

Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah mendorong pemberian layanan pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum anak memasuki sekolah dasar (SD).

Menurut Abdul Mu’ti, Indonesia memiliki 103.221 satuan TK dengan jumlah murid mencapai 3.808.734 anak. Namun, sekitar 1.372.947 murid kelas I SD tercatat belum pernah mengikuti pendidikan anak usia dini.

Data tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses terhadap layanan PAUD. Karena itu, perluasan kesempatan belajar sebelum masuk SD menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Pendidikan prasekolah diharapkan membantu anak membangun kesiapan belajar, mengembangkan kemampuan sosial, serta mengenal lingkungan pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan revitalisasi bagi 13.831 TK pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan alokasi 1.355 TK pada 2025.

Selain perbaikan sarana pendidikan, pemerintah juga menyalurkan Program Indonesia Pintar kepada murid TK. Pada 2026, program tersebut dialokasikan untuk 888.000 murid dengan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun bagi setiap penerima yang memenuhi kriteria.

Bantuan revitalisasi dan PIP diharapkan dapat mendukung penyediaan lingkungan belajar yang lebih baik sekaligus membantu memperluas kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini.

Upaya peningkatan mutu PAUD juga dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik pendidik.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan program peningkatan kualifikasi S1/D4 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 12.500 guru yang belum memiliki pendidikan sarjana atau diploma empat.

Pada 2026, alokasi program tersebut direncanakan meningkat menjadi 150.000 guru. Abdul Mu’ti mendorong para peserta mengikuti proses pendidikan dengan baik agar kualifikasi dan kompetensi pendidik semakin meningkat.

Peningkatan kualitas guru menjadi bagian penting dari penguatan PAUD karena pendidik berperan dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Selain akses dan kualitas pendidik, pemerintah menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini.

“Semua teori pendidikan mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu prinsip pedagogisnya adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain,” kata Abdul Mu’ti.

Ia mengingatkan agar anak tidak dibebani hafalan berlebihan maupun pekerjaan rumah yang tidak sesuai dengan usianya. Proses pembelajaran perlu memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik, bersosialisasi, dan berimajinasi.

Kemendikdasmen juga mengenalkan pendekatan STEAMS, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Sport, untuk memperkenalkan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga melalui kegiatan yang menyenangkan.

Pengenalan matematika, misalnya, dapat dilakukan melalui lagu dan permainan yang membantu anak mengenal angka, warna, gerakan, serta nilai berbagi. Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran diharapkan mendukung perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan karakter anak secara menyeluruh.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menekankan peran pendidikan dalam membangun sumber daya manusia dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun memberikan bantuan pendidikan kepada 5.000 anak. Bantuan tersebut mencakup dukungan kebutuhan sekolah, seperti pakaian, buku, dan seragam.

Program itu dilaksanakan melalui 139 sekolah untuk membantu anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan.

Dukungan pemerintah daerah tersebut melengkapi upaya perluasan akses pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat. Sinergi berbagai pihak diperlukan agar semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar yang layak sejak usia dini.

Abdul Mu’ti mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini.

Dukungan pemerintah, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pendidikan, serta penerapan pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan anak menjadi bagian penting dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap pendidikan sejak usia dini dapat membantu mempersiapkan generasi yang berkarakter dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.