Kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, doa, air mata, serta keteguhan hati para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting perjalanan bangsa, tetapi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan.
Ketua Kwartir Wilayah Hizbul Wathan Jawa Timur, Fathurrahim Syuhadi, menegaskan bahwa kemerdekaan justru menjadi awal dari tanggung jawab besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Kemerdekaan adalah awal dari tanggung jawab besar untuk membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Ketua Kwarwil HW Jatim periode 2023-2028 ini
Menurutnya, cita-cita tersebut telah dirumuskan secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Fathurrahim Syuhadi menilai cita-cita tersebut tetap relevan di tengah perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat. Kemajuan teknologi, perubahan sosial, perkembangan ekonomi, hingga tantangan global membutuhkan arah pembangunan yang tetap berpegang pada tujuan bernegara.
“Cita-cita yang dirumuskan para pendiri bangsa harus menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman. Kemajuan harus tetap bermuara pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,” ujar penulis buku Jejak Sejarah Hizbul Wathan Jawa Timur ini
Ia mengakui Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan. Pembangunan infrastruktur berkembang, teknologi semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, perekonomian terus bertumbuh, dan akses pendidikan semakin terbuka.
Namun, menurut Fathurrahim, berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat bangsa Indonesia menutup mata terhadap persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Ketimpangan sosial dan ekonomi, kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, akses terhadap pendidikan berkualitas, persoalan kesejahteraan petani dan nelayan, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
“Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau kemegahan pembangunan fisik. Ukuran keberhasilan pembangunan yang paling penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” jelasnya
Ia mencontohkan, pembangunan jalan seharusnya mampu membuka akses ekonomi masyarakat. Sekolah harus menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Rumah sakit harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat. Sementara perkembangan teknologi harus menciptakan kesempatan dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya.
“Jalan yang dibangun harus membuka akses ekonomi. Sekolah harus membuka masa depan. Rumah sakit harus menghadirkan kesehatan. Teknologi harus menciptakan kesempatan. Dan pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas jurnalis PWMU.CO ini
Kedaulatan Harus Dibangun dari Berbagai Sektor
Fathurrahim Syuhadi berpandangan bahwa makna kedaulatan tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan politik dan pertahanan negara. Kedaulatan juga harus dibangun melalui kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang memiliki kemampuan menentukan masa depannya sendiri dan tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
“Kedaulatan tidak hanya dijaga di medan politik dan pertahanan. Kedaulatan juga dibangun melalui pangan, energi, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, dan kualitas manusia,” ungkapnya.
Demikian pula dengan keadilan. Keadilan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berkembang dan memperoleh kehidupan yang layak.
“Keadilan bukan hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang kesempatan. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berkembang, dan hidup secara bermartabat,” ujar anggota Dewan Pendidikan Lamongan ini.
Sementara kemakmuran, lanjut Fathurrahim, tidak semata-mata diukur dari besarnya kekayaan negara atau pertumbuhan ekonomi. Kemakmuran harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi sebagian kelompok,” ujarnya.
Tanggung Jawab Lintas Generasi
Fathurrahim menekankan bahwa pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab lintas generasi. Karena itu, membangun bangsa tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melalui kebijakan publik, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Namun, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi, memperkuat gotong royong, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan ikut menyelesaikan persoalan di lingkungan masing-masing.
“Kita tidak boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah. Negara membutuhkan masyarakat yang aktif, kritis, berkarakter, dan memiliki semangat gotong royong. Pemerintah pun harus terus memperkuat kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan,” tutur aktifis yang tinggal di Babat Lamongan ini
Dalam konteks tersebut, generasi muda memiliki posisi strategis. Mereka bukan hanya penerima warisan kemerdekaan, tetapi juga calon penentu arah Indonesia pada masa mendatang.
Pendidikan karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial, semangat kebangsaan, dan kemampuan menghadapi perubahan menjadi bekal penting bagi generasi muda. Menurut Fathurrahim, semangat kebangsaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam slogan.
Indonesia, katanya, bukan sekadar wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan rumah bersama yang dibangun dari keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang masyarakat.
“Indonesia bukan sekadar sebuah wilayah di peta. Indonesia adalah rumah bersama, cita-cita bersama, dan masa depan yang harus kita perjuangkan bersama,” katanya.
Dari Kemerdekaan Menuju Kesejahteraan
Fathurrahim mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kembali memperkuat komitmen terhadap cita-cita para pendiri bangsa.
Kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kedaulatan. Kedaulatan harus melahirkan keadilan. Dan keadilan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang tidak meninggalkan siapa pun. Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujarnya.
Ia berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada upacara, peringatan, atau simbol-simbol kebangsaan. Semangat tersebut harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui kerja keras, kejujuran, kepedulian, gotong royong, serta keberanian untuk memberikan kontribusi bagi bangsa.
“Cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur hanya akan terwujud apabila kita tidak berhenti mencintai Indonesia dengan pikiran, perkataan, dan tindakan,” pungkas penulis buku Bangsa Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments