IMM Sidoarjo Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Kebijakan Ekonomi dan Legislasi Nasional

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sidoarjo menyatakan mosi tidak percaya terhadap arah kebijakan ekonomi dan legislasi nasional. Sikap tersebut disampaikan setelah organisasi mahasiswa tersebut menggelar diskusi dan kajian literatur yang membahas berbagai isu nasional, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).

Dalam pernyataan sikap yang dirilis, IMM Sidoarjo menilai sejumlah kebijakan pemerintah dan keputusan legislasi yang berkembang belakangan ini berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu isu yang disoroti adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Menurut hasil kajian yang dilakukan, kenaikan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 dinilai berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang. IMM Sidoarjo juga menyoroti fenomena peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi yang berpotensi meningkatkan antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ketua Bidang Organisasi PC IMM Sidoarjo, M. Masy’al Diya’ulhaq, S.Pd., menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.

“Kenaikan harga Pertamax secara mendadak ini adalah bukti nyata hilangnya kepekaan sosial pemerintah. Alih-alih merumuskan jaring pengaman fiskal yang kreatif, pemerintah justru melempar seluruh beban kegagalan pasar global langsung ke pundak rakyat kelas menengah ke bawah. Di Sidoarjo, dampak migrasi konsumen ke Pertalite sudah memicu kepanikan dan kelangkaan di akar rumput. Struktur internal organisasi IMM Sidoarjo dari tingkat cabang hingga komisariat di seluruh universitas kini dikonsolidasikan secara total untuk mengawal dan mengadvokasi jeritan ekonomi masyarakat ini.”

Selain persoalan energi, IMM Sidoarjo juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor, termasuk kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo.

Pada saat yang sama, IMM Sidoarjo turut menanggapi pengesahan revisi UU Polri oleh DPR RI yang menurut mereka memuat sejumlah pasal yang menimbulkan perdebatan di ruang publik, khususnya terkait keterlibatan anggota kepolisian aktif dalam jabatan sipil.

Ketua Umum PC IMM Sidoarjo, Satria Buana Putra, S.T., menyampaikan pandangannya terkait dua isu tersebut.

“Negara saat ini sedang mengalami disorientasi prioritas yang sangat akut. Ketika Rupiah terus terdepresiasi dan membuat biaya bahan baku industri di sektor manufaktur Sidoarjo membengkak hingga mengancam nasib ratusan ribu buruh lokal dari jerat PHK, elite politik di parlemen justru sibuk memikirkan perpanjangan masa jabatan dan konsolidasi kekuasaan lewat pengesahan Revisi UU Polri. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap supremasi sipil dan amanat reformasi 1998. IMM Sidoarjo menuntut dengan tegas agar elite penguasa kembali fokus mengurus stabilitas ekonomi rakyat, bukan sibuk mengamankan instrumen kekuasaan!”

Menurut IMM Sidoarjo, situasi tersebut membutuhkan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, agar ruang partisipasi publik tetap terjaga dalam proses pengambilan kebijakan.

Menutup pernyataan sikap organisasi, Ketua Bidang KPK PC IMM Sidoarjo, M. Dipo Marihdina P., S.Psi., menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan.

“Kondisi negara yang sedang karut-marut hari ini adalah ujian bagi integritas mahasiswa. Kaum intelektual tidak boleh dan tidak punya hak untuk bersikap apatis atau sekadar menjadi penonton pasif di tengah kesengsaraan rakyat mustadh’afin. Menolak peduli di saat negara sedang salah arah adalah bentuk kejahatan akademik. Kajian literatur yang kami lakukan hari ini bukan sekadar pemenuhan formalitas ruang diskusi, melainkan bahan bakar intelektual yang wajib kami konversi menjadi gelombang tekanan massa di atas aspal jalanan. IMM Sidoarjo akan tetap konsisten mengalirkan kesadaran kritis ini demi menjaga hak-hak rakyat yang terampas.”

Melalui rilis tersebut, PC IMM Sidoarjo juga menyampaikan rencana untuk mengonsolidasikan kader di berbagai komisariat guna menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo. Aspirasi yang akan disuarakan antara lain terkait pemulihan daya beli masyarakat, perlindungan terhadap pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penolakan terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam revisi UU Polri. (*)