Kedekatan dengan Kekuasaan dan Ujian Independensi Muhammadiyah

Ekspektasi dan Karakter Muhammadiyah dalam mengkritik

Pada situasi ini  ketika terdapat kebijakan yang menurut masyarakat merugikan dan membutuhkan kritik yang lebih tegas, sebagian masyarakat berharap jika Muhammadiyah mampu menunjukkan dengan tegas bahwa itu kebijakan keliru, pengawasan telah gagal atau pemerintah harus bertangung jawab.

Pada titik ini terkadang muncul jarak ekspektasi masyarakat dan cara Muhammadiyah dalam menyampaikan kritik. Sebagian masyarakat berharap kritik Muhammadiyah lebih tegas dan terbuka. Padahal karakter Muhammadiyah cenderung santun dan mengedepankan dialog turut membentuk cara organisasi ini menyampaikan kritiknya.

Kritik Muhammadiyah tidak selalu harus dipahami dari seberapa keras bahasa yang digunakan. Kritik yang tenang pun dapat memiliki bobot yang kuat jika dengan argumentasi dan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat. Karakter inilah yang membuat kritik Muhammadiyah tidak semata-mata bersifat konfrontatif.

Oleh karenanya, yang perlu menjadi perhatian bukan soal mengubah karakter kritik menjadi lebih keras, melainkan memastikan bahwa argumentasi dan keberpihakan juga tersampaikan dengan sikap yang tegas.

Muhammadiyah tetap dapat mempertahankan tradisi kritik yang santun sembari memperjelas sikap ketika berhadapan dengan kebijakan yang keliru. Sehingga kritik yang dilahirkan mampu memberi pesan yang jelas dan apa yang keliru dan mengapa hal tersebut harus diperbaiki.

Kader dalam pemerintahan

Persoalan menjadi lebih menarik ketika banyak kader Muhammadiyah masuk dalam pemerintahan. Di satu sisi, ini merupakan keberhasilan kaderisasi. Muhammadiyah tentu boleh bangga ketika kader-kadernya dipercaya mengisi posisi penting dalam negara.

Tetapi di sisi lain, keberhasilan turut membawa tantangan baru. Ketika kader menjadi pejabat, ia tidak lagi hanya membawa identitas sebagai kader Muhammadiyah. Ia membawa tanggung jawab publik dan kebijakannya harus berdasarkan kepentingan masyarakat.

Karena itu, identitas sebagai “kader sendiri” tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi kritik. Yang seharunya dilakukan justru sebaliknya, semakin banyak kader Muhammadiyah yang berada dalam kekuasaan, semakin penting Muhammadiyah mempertahankan keberanian untuk memberikan saran ketika kebijakannya kurang tepat.

Disisi lain konflik kepentingan dapat hadir dalam bentuk rasa sungkan, solidaritas kelompok, hubungan rekan, senior-junior atau keinginan untuk menjaga nama baik organisasi. Dalam kultur seperti ini, kritik terhadap kader sendiri terkadang serasa lebih berat daripada mengkritik orang lain.

Padahal, kemaslahatan tidak mengenal dengan istilah “orang sendiri”. Jika muncul kebijakan yang kurang tepat, ia tetap wajib diluruskan meskipun kebijakan tersebut lahir dari kader Muhammadiyah.

Ujian independensi

Pemikiran ini tidak untuk membawa kita pada kesimpulan bahwa Muhammadiyah telah tunduk kepada pemerintah. Hingga kini Muhammadiyah masih memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan sikap korektif terhadap kebijakan pemerintah.

Persoalannya justru terletak pada bagaimana hubungan tersebut tetap terjaga secara sehat. Kedekatan dengan pemerintah dapat menjadi kekuatan jika digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat lewat kebijakan.

Namun kedekatan itu tetap membutuhkan jarak kritis sehingga kemitraan tidak berubah menjadi ketergantungan dan kaderisasi tidak menjadi alasan untuk mengurangi kritik.

Sebab independensi tidak selalu hilang karena tekanan dari luar. Ia juga bisa melemah secara perlahan ketika rasa sungkan membuat organisasi enggan mengoreksi pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengannya.***