Pembangunan Nasional: Amanah, Integritas, dan Kesejahteraan

Pembangunan nasional tidak dapat hanya dimaknai sebagai kemampuan negara membangun proyek besar, meluncurkan program populis, atau menggerakkan anggaran dalam jumlah besar.

Pembangunan merupakan amanah moral, konstitusional, dan spiritual untuk menghadirkan keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memastikan kekayaan negara tidak disalahgunakan oleh praktik korupsi dan kepentingan politik jangka pendek.

Dalam perspektif religius, kekuasaan merupakan titipan, bukan kepemilikan. Jabatan menjadi ruang pengabdian, bukan sarana pencitraan. Anggaran negara merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap kebijakan—baik Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maupun proyek Giant Sea Wall Jakarta–Gresik/Pantura Jawa—perlu diuji berdasarkan manfaatnya bagi keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pencegahan korupsi.

Indonesia tidak kekurangan program pembangunan. Persoalan yang kerap muncul berkaitan dengan ketepatan prioritas, kualitas tata kelola, integritas pelaksanaan, serta konsistensi kebijakan. Dalam konteks ini, korupsi menjadi isu mendasar.

Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk penyimpangan terhadap amanah publik yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Data Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dalam Corruption Perceptions Index, dengan peringkat 109 dari 182 negara atau wilayah.

Angka tersebut mencerminkan masih tingginya persepsi terhadap korupsi sektor publik. Kondisi ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program berskala besar yang membutuhkan pengawasan ketat agar terhindar dari kebocoran anggaran.

Program MBG, misalnya, memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat. Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima manfaat dengan dukungan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan realisasi anggaran Rp44 triliun dari pagu Rp335 triliun. Skala tersebut memerlukan pengelolaan berbasis data, pengawasan mutu pangan, serta transparansi distribusi.

Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi dapat berperan dalam penyusunan standar gizi, evaluasi dampak program, serta pengembangan sistem pemantauan. Peran tersebut penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip ilmiah dan kebutuhan masyarakat.

Di bidang pendidikan, berbagai indikator menunjukkan masih adanya tantangan dalam peningkatan mutu pembelajaran. Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan capaian siswa Indonesia dalam literasi membaca, matematika, dan sains masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Hal ini menandakan perlunya penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pembelajaran.

Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan sebanyak 80.081 unit memiliki potensi dalam penguatan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan koperasi perlu didukung oleh kapasitas manajemen, transparansi keuangan, serta partisipasi anggota agar dapat berfungsi secara optimal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta jiwa atau 8,25 persen dari total populasi. Angka kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Namun, terdapat variasi antarwilayah yang memerlukan pendekatan kebijakan berbasis kondisi lokal, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar.

Adapun rencana pembangunan Giant Sea Wall Jakarta–Gresik/Pantura Jawa perlu dikaji secara komprehensif. Proyek ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan kombinasi antara infrastruktur teknis dan solusi berbasis alam, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, arah pembangunan nasional perlu menempatkan prinsip amanah, keadilan, dan kemanfaatan sebagai dasar kebijakan. Evaluasi terhadap program pembangunan tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran atau jumlah proyek, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan integritas dalam pengelolaan sumber daya, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta upaya berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing dapat tercapai secara bertahap dan berkesinambungan. (*)