Sindrom Ketergantungan Institusional, AI, dan Sekolah Berkemajuan

Dunia pendidikan kita hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial sekaligus paradoks. Di satu sisi, pemerintah Republik Indonesia tengah gencar mendorong program revitalisasi satuan pendidikan, mulai dari rehabilitasi fisik, pemenuhan sarana teknologi informasi, hingga penguatan tata kelola sekolah. Namun, di sisi lain, sebuah patologi sosial-organisasi yang destruktif justru kerap tampak di permukaan, yakni sindrom ketergantungan institusional.

Fenomena ini menjadi kajian empiris yang memprihatinkan ketika program revitalisasi pemerintah yang bernilai triliunan rupiah sering kali disikapi secara pasif oleh pihak sekolah. Alih-alih memicu kemandirian dan peningkatan mutu layanan pendidikan secara swadaya, bantuan-bantuan tersebut tidak jarang justru memupuk ketergantungan. Banyak sekolah menjadi sangat piawai dalam menyusun proposal dan “mengetuk pintu” birokrasi, namun abai dalam melakukan evaluasi internal yang kritis serta mengoptimalkan bantuan tersebut demi perbaikan karakter dan kualitas pembelajaran murid.

Sebagai bukti nyata, berbagai studi evaluasi dampak kebijakan pendidikan di Indonesia—seperti riset yang kerap dirilis oleh lembaga independen SMERU Research Institute maupun Bank Dunia—secara konsisten menunjukkan adanya ketidakselarasan (mismatch) antara volume bantuan finansial dengan peningkatan mutu. Data empiris memperlihatkan bahwa korelasi antara besarnya kucuran dana hibah atau Dana BOS dengan peningkatan skor kompetensi literasi dan numerasi siswa sering kali sangat lemah. Energi manajemen sekolah di lapangan justru habis terserap pada aspek kepatuhan administratif, formalitas birokrasi, dan pelaporan, alih-alih dialokasikan secara kreatif untuk program peningkatan kapasitas guru.

Fenomena ini dalam psikologi organisasi dikenal sebagai learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari, yaitu kondisi ketika sekolah meyakini bahwa perubahan mutu tidak ditentukan oleh usaha internal mereka, melainkan mutlak oleh ada atau tidaknya stimulus berupa bantuan dari luar.

Ironisnya, ketika ekosistem pendidikan kita sedang dininabobokan oleh mentalitas pasif dan ketergantungan pada uluran tangan luar, tsunami teknologi bernama Artificial Intelligence (AI) datang menerjang tanpa ampun.

Kehadiran AI mengekspos kerapuhan sekolah-sekolah yang mengidap sindrom ketergantungan ini. Selama ini, alasan keterbatasan fasilitas selalu menjadi tameng atas mandeknya inovasi. Kini, ketika teknologi menyediakan peluang yang setara, ketidaksiapan adaptasi membuktikan bahwa masalah utamanya bukanlah kemiskinan finansial, melainkan kemiskinan mental dan imajinasi.

Sekolah yang bergantung pada stimulus luar akan gagap menghadapi AI bukan karena mereka tidak mampu membeli perangkat kerja, melainkan karena manajemennya tidak memiliki kapasitas mental untuk belajar dan berinovasi secara mandiri. Akibatnya, alih-alih melakukan lompatan kuantum, mereka justru semakin tertinggal dalam lingkaran setan ketidakberdayaan yang mereka pelihara sendiri.

Dalam konteks inilah, pemanfaatan kecerdasan buatan tidak boleh sekadar diarahkan pada penggunaan AI generatif gratisan yang bersifat instan. Penggunaan AI gratisan yang sekadar dipakai untuk membuatkan tugas atau perangkat pembelajaran secara otomatis justru kurang efektif, bahkan berbahaya karena berpotensi melahirkan komodifikasi kemalasan berpikir, baik bagi guru maupun murid.

Solusi visionernya adalah mengadopsi paradigma AI for education yang terstruktur dan terintegrasi dalam sistem pembelajaran. Pendekatan ini memposisikan AI bukan sebagai mesin pengganti berpikir, melainkan sebagai intellectual partner atau mitra berpikir ekosistem sekolah.

Melalui implementasi AI for education yang tepat, teknologi digunakan untuk memperkuat kemampuan abad ke-21. Karakteristik ini mencakup peningkatan kemampuan literasi melalui analisis data yang mendalam, stimulasi kreativitas lewat simulasi berbasis AI, serta pengasahan berpikir kritis (critical thinking) melalui metode debat interaktif atau pemecahan masalah kompleks, di mana AI bertindak sebagai pemantik ide, bukan pemberi jawaban mutlak. Dengan demikian, murid tetap menjadi subjek aktif yang mengendalikan teknologi, bukan objek pasif yang dikendalikan oleh algoritma.

Perspektif pemanfaatan teknologi yang emansipatif ini sejalan dengan konsep Muhammadiyah Future School (MFS) atau Sekolah Masa Depan Muhammadiyah, yang hadir sebagai antitesis segar terhadap sindrom ketergantungan. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah yang diinisiasi oleh KH. Ahmad Dahlan telah meletakkan batu pertama pendidikan modern di atas fondasi kemandirian, teologi welas asih, dan etos berkemajuan yang berakar pada semangat tangan di atas.

MFS dirancang bukan sebagai sekolah yang sekadar megah bangunannya karena tumpukan bantuan, melainkan sekolah yang memiliki kelenturan (agility) dalam merespons masa depan.

Sekolah Berkemajuan ini menolak keras mentalitas peminta-minta dengan menerapkan tiga pilar utama secara organik di dalam narasinya.

Pertama, sekolah membangun pendidikan berbasis ekosistem inovasi yang mengoptimalkan seluruh aset lokal dan bantuan pemerintah secara akuntabel demi kemandirian institusi.

Kedua, sekolah melakukan integrasi teknologi yang produktif dengan memposisikan AI for education sebagai pelayan kemanusiaan yang membantu guru menjadi mentor dan desainer pembelajaran sejati.

Ketiga, sekolah menanamkan karakter teologi Al-Ma’un yang kuat, yaitu mendidik siswa untuk menjadi pemecah masalah (problem solver) di masyarakat yang mandiri dan berdaya cipta, bukan menjadi pencari kerja pasif yang kelak memperpanjang rantai ketergantungan di level struktural.

Menghubungkan titik-titik antara kajian empiris ketergantungan institusional, disrupsi AI for education, dan visi MFS membawa kita pada sebuah konklusi penting mengenai masa depan pendidikan nasional. Program revitalisasi dari pemerintah hanya akan menjadi proyek fisik yang sia-sia dan usang dimakan zaman jika tidak dibarengi dengan revitalisasi mental para pengelola sekolah.

Untuk memutus rantai mentalitas ini, sekolah harus berani mengubah paradigma dari sekadar mencari sumber daya (resource-seeking) menjadi pengoptimalan sumber daya (resource-optimizing) secara profesional.

Guru-guru harus didorong untuk melakukan re-skilling agar mereka mampu berdiri setara dengan perkembangan teknologi, menyentuh aspek afektif, moral, serta pemikiran tingkat tinggi murid yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan sekeren apa pun.

Pada akhirnya, AI adalah cermin raksasa bagi peradaban pendidikan kita. Bagi Sekolah Berkemajuan yang mandiri, AI adalah akselerator kecerdasan murid. Namun, bagi sekolah yang masih memelihara kenyamanan dalam ketergantungan, AI hanya akan mempercepat kepunahan mereka karena ketidakmampuan beradaptasi.

Memilih menjadi institusi masa depan yang berdaya atau tetap menjadi sekolah masa lalu yang pasif adalah pilihan eksistensial yang harus dijawab secara konkret hari ini juga.