Peristiwa yang terjadi di Sampang, Madura, beberapa hari lalu, semestinya tidak berhenti sebagai persoalan antarkelompok masyarakat. Lebih dari itu, peristiwa tersebut layak dibaca sebagai alarm bagi Indonesia: kohesi sosial kita masih rentan diguncang disinformasi, provokasi digital, dan politik identitas.
Beruntung, klarifikasi dan komunikasi dari berbagai pihak dapat meredakan persoalan. Namun, kita tidak boleh lengah. Sebab, di era media sosial, sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat berubah menjadi kemarahan bersama hanya dalam hitungan menit.
Di sinilah pelajaran penting dari Madura itu perlu diletakkan.
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah jangan sampai menjadi korban adu domba. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu memiliki sejarah panjang dalam merawat kehidupan kebangsaan. Keduanya bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan kekuatan sosial yang selama lebih dari satu abad ikut membangun, mendidik, dan menjaga Indonesia.
Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912 dan NU yang didirikan KH Hasyim Asy’ari pada 1926 telah melahirkan kontribusi besar bagi bangsa.
Muhammadiyah berkembang melalui jaringan pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai amal usaha yang tersebar di banyak daerah.
NU pun memiliki kekuatan sosial yang sangat luas melalui jaringan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, masjid, serta komunitas warga hingga ke pelosok desa. Kekuatan itu tidak lahir secara tiba-tiba.
Dalam sejarah perjuangan bangsa, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah berada dalam arus perjuangan yang sama menghadapi kolonialisme.
KH Hasyim Asy’ari dengan Resolusi Jihad-nya serta KH Ahmad Dahlan melalui gerakan pendidikan dan pembaruan Islam menunjukkan bahwa agama dan kebangsaan tidak pernah harus dipertentangkan.
Keduanya memiliki jalan perjuangan yang khas, tetapi bertemu dalam cita-cita yang sama: membangun manusia Indonesia yang beriman, berilmu, dan bermartabat.
Setelah Indonesia merdeka, kontribusi tersebut tidak berhenti. NU dan Muhammadiyah terus hadir dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, kebencanaan, hingga penguatan kehidupan demokrasi.
Karena itu, menjadi ironis apabila dua organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam membangun bangsa justru dipertentangkan oleh isu yang belum tentu benar.
Perbedaan dalam masalah keagamaan adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan manhaj, tradisi, maupun praktik keagamaan tidak semestinya berubah menjadi permusuhan.
Berbeda dalam khilafiyah tidak berarti berbeda dalam kebangsaan. Justru di situlah kedewasaan umat diuji.
Pola konflik masyarakat hari ini juga telah berubah. Jika dahulu provokasi membutuhkan pertemuan, selebaran, atau kabar dari mulut ke mulut, kini sebuah video berdurasi beberapa detik, potongan pernyataan, judul yang menyesatkan, atau unggahan anonim dapat menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang.
Masalahnya, kecepatan penyebaran informasi sering kali jauh lebih tinggi daripada kecepatan melakukan klarifikasi.
Sebuah potongan video dapat menghilangkan konteks. Sebuah foto dapat diberi narasi berbeda. Sebuah komentar pribadi bisa dipersepsikan sebagai sikap organisasi. Pada titik inilah disinformasi menjadi berbahaya.
Perbedaan fikih yang dahulu selesai dalam ruang pengajian dapat berubah menjadi pertengkaran identitas di ruang digital.
Karena itu, tabayun tidak boleh berhenti menjadi ajaran yang hanya diucapkan di mimbar. Tabayun harus menjadi etika bermedia sosial.
Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Sebelum mempercayai sebuah tuduhan, cari konteksnya. Sebelum marah kepada kelompok lain, pastikan informasi yang diterima memang benar.
Inilah bentuk sederhana menjaga persaudaraan di zaman digital.
Indonesia tidak boleh menghabiskan energi untuk konflik internal yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi.
Bangsa ini sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar: transformasi digital, kecerdasan artifisial (AI), perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, persoalan pendidikan, pengangguran, hingga ancaman ekstremisme dan disinformasi.
Di sisi lain, Indonesia juga sedang menuju momentum penting pada 2045. Generasi muda yang hari ini tumbuh dalam ekosistem digital akan menjadi penentu wajah Indonesia pada masa depan.
Pertanyaannya, apakah energi generasi tersebut akan dihabiskan untuk saling mencurigai dan mempertentangkan identitas, atau diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, ekonomi, pendidikan, dan peradaban?
NU dan Muhammadiyah memiliki modal sosial yang sangat besar untuk mengambil peran dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Tidak ada satu organisasi pun yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa sendirian. Karena itu, hubungan NU dan Muhammadiyah perlu bergerak lebih jauh: dari sekadar menjaga kerukunan menuju kolaborasi strategis.
Lima Agenda Kolaborasi
Setidaknya ada lima agenda yang dapat diperkuat bersama. Pertama, membangun gerakan literasi digital. NU dan Muhammadiyah dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun budaya bermedia sosial yang sehat.
Gerakan ini bukan sekadar melawan hoaks, tetapi juga mengajarkan masyarakat mengenali manipulasi informasi, ujaran kebencian, provokasi, dan propaganda ekstremisme.
Kedua, memperkuat pendidikan karakter dan moderasi beragama. Pendidikan agama tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan. Anak-anak juga perlu dibekali kemampuan berdialog, menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Ketiga, memperkuat ekonomi umat. Kekuatan warga NU dan Muhammadiyah yang tersebar hingga tingkat akar rumput dapat menjadi modal besar untuk mengembangkan UMKM, kewirausahaan sosial, ekonomi syariah, dan berbagai model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Keempat, memperluas kolaborasi sosial. Bidang kesehatan, kebencanaan, kemiskinan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan kelompok rentan merupakan ruang luas bagi kerja sama.
Pengalaman Muhammadiyah dalam layanan kesehatan dan kebencanaan dapat bertemu dengan kekuatan sosial NU yang mengakar melalui pesantren dan komunitas.
Kelima, menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Generasi muda Indonesia membutuhkan teladan bahwa keberagamaan dan kebangsaan dapat berjalan beriringan. Mereka harus didorong menjadi generasi yang religius, toleran, berilmu, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global.
Modal sosial untuk kolaborasi itu sebenarnya sudah tersedia. Dalam banyak momentum kebangsaan, NU dan Muhammadiyah mampu duduk bersama meskipun memiliki perbedaan pandangan keagamaan.
Karena itu, persoalannya sekarang bukan apakah NU dan Muhammadiyah bisa bekerja sama, tetapi seberapa jauh kerja sama itu dapat diturunkan dari tingkat elite hingga akar rumput.
Peristiwa di Sampang memberi pelajaran penting. Komunikasi antarpemimpin organisasi harus diperkuat, tetapi komunikasi itu juga harus menjangkau warga di tingkat cabang, ranting, desa, masjid, pesantren, sekolah, dan komunitas.
Masyarakat akar rumput perlu dibiasakan menyelesaikan persoalan melalui tabayun, musyawarah, dan dialog. Bukan dengan mobilisasi emosi, apalagi dengan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Inilah tradisi yang seharusnya terus dirawat. Sebab, Indonesia tidak kekurangan perbedaan. Yang sering kali kurang adalah kesediaan untuk duduk bersama dan mencari titik temu.
Indonesia telah melewati berbagai fase sejarah: kolonialisme, kemerdekaan, pergolakan politik, Orde Baru, Reformasi, hingga era digital. Dalam setiap fase tersebut, bangsa ini selalu menghadapi tantangan yang berbeda.
Hari ini tantangannya mungkin bukan lagi penjajahan dalam bentuk fisik. Tantangannya bisa berupa polarisasi, disinformasi, fanatisme sempit, kesenjangan sosial, dan perang narasi di ruang digital.
Karena itu, energi besar umat harus diarahkan kepada persoalan yang lebih mendesak: membangun pendidikan, memberantas kemiskinan, memperkuat ekonomi masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan, menjaga lingkungan, dan menyiapkan generasi masa depan.
Jangan mau diadu domba oleh informasi yang belum tentu benar. Jangan biarkan perbedaan fikih berubah menjadi permusuhan sosial. Jangan pula membiarkan provokasi digital merusak persaudaraan yang telah dibangun selama puluhan bahkan ratusan tahun.
NU dan Muhammadiyah boleh berbeda dalam banyak hal. Tetapi dalam urusan menjaga Indonesia, keduanya memiliki rumah yang sama. Rumah itu bernama Indonesia.
Ketika NU dan Muhammadiyah memilih berjalan berdampingan, yang menang bukan salah satu dari keduanya. Yang menang adalah Indonesia. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments