Ketahanan pangan nasional tidak dapat diwujudkan hanya melalui kebijakan pemerintah dan peningkatan produksi pertanian. Keterlibatan perempuan, khususnya perempuan muda yang berdaya dan berkemajuan, menjadi faktor penting dalam membangun sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, saat menjadi keynote speaker Musyawarah Wilayah (Musywil) XIII Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Jawa Timur di Expotorium Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Umpo), Sabtu (17/10/2026).
Mengangkat materi bertema “Perempuan Muda Berkemajuan untuk Gerakan Jawa Timur Berkelanjutan: Menguatkan Ketahanan Pangan melalui Pemberdayaan Perempuan”, Hanif menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia.
Ia mengaitkan persoalan pangan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya cita-cita mewujudkan kemandirian bangsa. Menurutnya, keberhasilan membangun ketahanan pangan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan yang berperan dalam pengelolaan pangan keluarga hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pangan lokal.
“Kemandirian dan ketahanan pangan tidak mungkin bisa terwujud tanpa keterlibatan kaum perempuan,” tegasnya.
Kedaulatan, Kemandirian, dan Ketahanan Pangan
Faisol menjelaskan bahwa pembangunan sektor pangan perlu memperhatikan tiga aspek penting, yakni kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketiganya saling berkaitan dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan.
Kedaulatan pangan berkaitan dengan kemampuan bangsa menentukan kebijakan pangannya sendiri. Kemandirian pangan menekankan kemampuan memenuhi kebutuhan melalui potensi dan produksi dalam negeri, sedangkan ketahanan pangan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.
Tantangan yang dihadapi Indonesia, lanjutnya, adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas pangan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi dalam negeri. Persoalan tersebut membutuhkan penguatan produksi, pengelolaan sumber daya alam, serta perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Kita masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian pangan karena beberapa komoditas masih bergantung pada impor. Karena itu, potensi pangan dalam negeri harus terus diperkuat agar kita semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tantangan perubahan iklim, khususnya fenomena El Niño yang dapat memengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air serta mendorong praktik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
“Persoalan El Niño menjadi salah satu tantangan yang harus kita hadapi dalam beberapa bulan ke depan. Penggunaan air harus semakin bijak karena ketersediaan air sangat menentukan keberlanjutan produksi pangan kita,” jelasnya.
Jawa Timur sebagai Kekuatan Pangan Nasional
Dalam pemaparannya, Hanif menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah strategis dalam mendukung ketersediaan pangan nasional. Potensi pertanian dan produksi pangan di daerah ini perlu dikelola secara optimal agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian pangan.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari banyaknya bahan pangan yang tersedia. Masyarakat juga harus mampu menjangkau pangan dengan harga yang wajar dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Ada tiga aspek yang menjadi perhatian dalam membangun ketahanan pangan.
Pertama, ketersediaan pangan, yakni kemampuan menghasilkan dan menyediakan bahan pangan dalam jumlah yang mencukupi. Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pangan sehingga perlu diperkuat melalui pengembangan produksi, perlindungan sumber daya pertanian, dan pemanfaatan potensi lokal.
Kedua, keterjangkauan pangan, yaitu kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang sesuai dengan daya beli. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan fluktuasi harga agar kebutuhan pangan tetap dapat dipenuhi masyarakat.
Ketiga, pemanfaatan pangan, yang berkaitan dengan kualitas konsumsi, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi. Aspek ini tidak terlepas dari pengetahuan keluarga dalam memilih, mengolah, dan menyajikan makanan yang sehat serta bergizi seimbang.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal pangan tersedia. Pangan juga harus terjangkau oleh masyarakat dan dimanfaatkan dengan baik. Di sinilah pengetahuan dan kecerdasan perempuan dalam mengelola serta menyajikan makanan bergizi memiliki peran yang sangat penting,” paparnya.
Nasyiatul Aisyiyah dan Pemberdayaan Perempuan Muda
Faisol menilai Nasyiatul Aisyiyah memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan melalui jaringan kader yang tersebar di berbagai wilayah. Organisasi perempuan muda ini dapat menjadi penggerak edukasi pangan, pemberdayaan keluarga, pengembangan usaha lokal, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu kunci agar perempuan muda mampu mengambil peran lebih luas. Pengetahuan tentang gizi, keamanan pangan, pengelolaan sumber daya, dan kewirausahaan dapat menjadi bekal untuk menghadirkan perubahan nyata di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
“Saya yakin keterlibatan kader muda Nasyiatul Aisyiyah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan di negeri ini. Perempuan muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat,” tuturnya.
Ia mendorong kader Nasyiatul Aisyiyah agar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif menyebarkan pengetahuan dan mengembangkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui edukasi gizi seimbang, kampanye konsumsi pangan lokal, pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran, serta pengembangan produk olahan pangan yang memiliki nilai ekonomi. Di lingkungan sekolah dan kampus, kader muda juga dapat menginisiasi edukasi tentang pola konsumsi sehat dan pentingnya mengurangi pemborosan makanan.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diperlukan agar program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan yang berkelanjutan.
Perempuan Muda untuk Pangan yang Berkelanjutan
Melalui Musywil XIII PWNA Jawa Timur, isu ketahanan pangan menjadi salah satu ruang aktualisasi gerakan perempuan muda berkemajuan. Kader Nasyiatul Aisyiyah dapat mengambil peran mulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga, hingga lingkungan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Pemanfaatan pekarangan, pengolahan bahan pangan lokal, edukasi gizi, serta pendampingan usaha pangan dapat menjadi langkah konkret yang disesuaikan dengan potensi daerah, termasuk di Ponorogo. Berbagai inisiatif tersebut berpeluang memperkuat kemandirian keluarga sekaligus membuka kesempatan ekonomi bagi perempuan.
Faisol menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kerja bersama dan kesadaran bahwa urusan pangan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau sektor pertanian. Seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian sesuai dengan kapasitasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa perempuan muda bukan sekadar pendukung, melainkan bagian penting dari solusi atas tantangan pangan nasional. Dengan pendidikan, keterampilan, inovasi, dan kolaborasi, kader Nasyiatul Aisyiyah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Musywil XIII PWNA Jawa Timur pun menjadi momentum untuk menerjemahkan semangat perempuan muda berkemajuan ke dalam aksi nyata. Gerakan yang berangkat dari keluarga, tumbuh di tengah masyarakat, dan bersinergi dengan berbagai pihak diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan daerah maupun nasional. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments