Digitalisasi pembelajaran tidak cukup hanya dengan membagikan perangkat digital. Listrik yang memadai menjadi syarat utama agar teknologi benar-benar bisa digunakan di ruang kelas.
Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penyediaan dan penguatan pasokan listrik di satuan pendidikan, terutama sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menerima Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Sinergi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.
Fajar mengatakan, distribusi perangkat digital harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur pendukung.
“Jangan sampai Papan Interaktif Digital sudah sampai di sekolah, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena listrik belum tersedia atau dayanya tidak mencukupi,” ujar Fajar.
Pada 2026, pemerintah menyiapkan sekitar 713 ribu unit Papan Interaktif Digital (PID) untuk mendukung pembelajaran. Perangkat tersebut membutuhkan daya sekitar 2.200 hingga 3.500 VA.
Namun, kebutuhan listrik di sekolah masih menjadi tantangan. Hasil verifikasi Kemendikdasmen mencatat 227.365 satuan pendidikan membutuhkan dukungan kelistrikan. Rinciannya, 26.162 sekolah membutuhkan penyambungan listrik baru, sedangkan 201.203 sekolah memerlukan penambahan daya.
Persoalan lebih kompleks terdapat pada 9.544 satuan pendidikan yang belum terjangkau jaringan PLN eksisting. Untuk wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan alternatif, antara lain pembangkit tenaga surya berbasis baterai dan sistem listrik off-grid.
Fajar menegaskan, digitalisasi pembelajaran tidak boleh berhenti pada pengadaan perangkat.
“Menteri Abdul Mu’ti terus mengingatkan agar digitalisasi pembelajaran tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi benar-benar memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran,” katanya.
Sementara itu, Yuliot Tanjung menyatakan kebutuhan listrik sekolah dapat disinergikan dengan Program Listrik Desa (Lisdes) Kementerian ESDM. Sinergi tersebut dinilai dapat mempercepat penyambungan sekaligus mengoptimalkan program pemerintah yang sudah berjalan.
“Sampai 2029 kami menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Tentu ada sarana-sarana pendidikan yang perlu mendapat percepatan penyambungan listrik,” ujar Yuliot.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga memungkinkan kebutuhan kelistrikan untuk digitalisasi pendidikan ditangani lebih cepat dan efisien.
Fajar menyambut komitmen tersebut. Ia berharap kolaborasi Kemendikdasmen, Kementerian ESDM, dan PLN dapat memastikan sekolah di pelosok tidak tertinggal dalam transformasi pembelajaran.
Dengan demikian, digitalisasi pendidikan dan pemerataan listrik tidak berjalan sendiri-sendiri. Keduanya dipadukan agar program pemerintah benar-benar dirasakan siswa, termasuk mereka yang belajar di wilayah 3T.
Dalam pertemuan tersebut, Fajar didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen. Sementara Yuliot didampingi jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). (*)
0 Tanggapan
Empty Comments