Tim Inklusi Pimpinan Daerah Aisyiyah Bojonegoro menggelar Lokakarya Mendorong Musyawarah Desa (Musdes) Inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musyawarah Desa Inklusif” tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.
Lokakarya dihadiri berbagai unsur, mulai dari kepala desa, tenaga ahli pendamping desa tingkat kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa, kader inklusi, PPDI, hingga anggota BSA Disabilitas Desa Margomulyo dan Desa Panjang.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BAPPEDA dan DP3AKB, yakni Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd dan Endah Setiyorini.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Selain itu, peserta juga diajak memahami kebijakan dan strategi partisipasi bermakna perempuan serta kelompok rentan melalui Musrenbangdes dan Musyawarah Desa Inklusif.
Dalam sambutannya, perwakilan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, Nelly Asnifati, menyampaikan bahwa lokakarya tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong praktik Musdes Inklusif di desa-desa.
“Lokakarya hari ini sangatlah penting untuk dibahas dan didiskusikan, kami berharap setelah pertemuan ini ada praktik baik yang dapat diterapkan di desa yaitu pelaksanaan Musdes Inklusif Perempuan dan Kelompok Rentan, dengan ini maka tujuan kesejahteraan dan penguatan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Agus Raharjo, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa berdasarkan regulasi Kemendagri Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sebanyak 40 persen unsur yang diundang dalam Musyawarah Desa harus melibatkan perempuan dan kelompok rentan.
Menurutnya, inovasi Musyawarah Desa Inklusif sangat penting untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terwakili secara optimal.
“Terkait dengan inovasi Musyawarah Desa Inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan sangat diapresiasi karena bisa jadi dalam praktik di lapangan pada saat musyawarah desa berlangsung ada unsur-unsur yang tidak terwakilkan suaranya,” ujarnya.
Dalam sesi materi, Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd dari BAPPEDA memaparkan tentang kebijakan dan strategi partisipasi bermakna perempuan dan kelompok rentan dalam Musrenbangdes serta Musyawarah Desa Inklusif.
Sementara itu, Endah Setiyorini dari DP3AKB menjelaskan strategi mainstreaming isu perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa.
Kegiatan yang dimoderatori Muhammad Aris dari DPMD tersebut berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta.
Lokakarya kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan partisipatif.
0 Tanggapan
Empty Comments