Belajar Adil dalam Menilai Pemimpin

Tidak semua orang memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. Sebagian masyarakat bahkan masih menyimpan kritik terhadap berbagai kebijakan maupun gaya komunikasinya. Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Meski demikian, masyarakat seharusnya tidak hanya menilai seorang pemimpin berdasarkan sentimen politik, tetapi juga berdasarkan fakta yang dapat secara nyata terlihat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan berbagai program yang menyentuh masyarakat kecil.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menjadi harapan bagi banyak keluarga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.

Pemerintah juga memberikan bantuan becak bagi para tukang becak di sejumlah daerah sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok masyarakat yang sering berada pada lapisan ekonomi bawah.

Masyarakat tentu dapat memperdebatkan efektivitas maupun pelaksanaan program-program tersebut, tetapi keberadaannya menunjukkan adanya upaya untuk menjawab kebutuhan rakyat kecil.

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari juga dapat membantu masyarakat memahami posisi seorang pemimpin.

Banyak orang pernah berada dalam situasi ketika mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki keadaan, membuat aturan lebih teratur, atau menghadirkan perubahan yang dianggap lebih baik.

Namun, kenyataannya, niat baik tersebut tidak selalu mendapat sambutan positif. Berbagai kritik datang.

Cacian muncul dari berbagai arah. Ironisnya, orang yang berusaha bekerja sering mendapat sorotan lebih besar daripada mereka yang tidak melakukan apa pun.

Fenomena tersebut sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Ketua panitia acara kampung yang berusaha mengatur kegiatan sering menjadi sasaran keluhan warga.

Guru yang mencoba menerapkan metode baru di kelas kerap dianggap merepotkan.

Ketua RT yang menegakkan aturan lingkungan tidak jarang mendapat cap pilih kasih.

Padahal, tujuan mereka adalah menciptakan kondisi yang lebih baik.

Perubahan memang sering menghadirkan rasa tidak nyaman karena masyarakat terbiasa dengan pola lama.

Situasi serupa juga dapat terjadi pada seorang pemimpin negara. Kebijakan baru sering menimbulkan keterkejutan.

Masyarakat terkadang menolak sebelum melihat hasil akhirnya. Kesalahan kecil dalam berbicara, salah menyebut angka, atau kekeliruan ketika tampil di depan publik kemudian menjadi bahan olokan.

Padahal, seorang pemimpin menghadapi tekanan yang tidak ringan.

Bayangkan seseorang harus berdiri di hadapan ribuan orang, mengetahui bahwa sebagian dari mereka tidak menyukainya, bahkan menunggu kesalahannya.

Kondisi psikologis seperti itu tentu dapat memengaruhi konsentrasi. Banyak orang biasa mengalami hal serupa ketika melakukan presentasi di depan kelas, mengikuti wawancara kerja, menjalani sidang skripsi, atau berbicara di hadapan atasan.

Mulut bisa salah mengucapkan kata. Pikiran tiba-tiba kosong. Angka yang sebenarnya sudah dihafal mendadak terlupakan.

Kesalahan semacam itu bukan selalu menunjukkan kebodohan, melainkan reaksi manusiawi ketika menghadapi tekanan.

Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dalam menilai orang lain, termasuk para pemimpin. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berarti, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, serta pemegang kekuasaan di antara kalian.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat perlu menghormati keberadaan ulil amri atau pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan.

Masyarakat juga hendaknya menyikapi kekhawatiran mengenai masa depan bangsa secara proporsional.

Rezeki pada hakikatnya berada dalam kuasa Allah. Surah Hud ayat 6 menjelaskan bahwa tidak ada satu makhluk melata satu pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya.

Keyakinan tersebut mengajarkan sikap tawakal setelah manusia melakukan ikhtiar terbaik, bukan terus-menerus tenggelam dalam kecemasan maupun ketakutan yang berlebihan.

Islam juga melarang umatnya membangun prasangka buruk tanpa dasar yang jelas.

Surah Al-Hujurat ayat 12 menyatakan, “Jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa.”

Ayat ini mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh langsung mencurigai setiap kebijakan yang belum dipahami sebagai sebuah niat buruk.

Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi kritik yang sehat berbeda dengan kebencian yang membuat seseorang menolak melihat fakta.

Bangsa yang maju bukan hanya memiliki pemimpin yang baik, tetapi juga masyarakat yang mampu bersikap adil.

Masyarakat layak memberikan apresiasi ketika pemimpin menghadirkan hal yang baik. Masyarakat juga tetap perlu menyampaikan kritik ketika terdapat kekurangan.

Keseimbangan antara apresiasi dan kritik merupakan sikap yang lebih dekat dengan nilai keislaman dibandingkan penilaian yang hanya berdasarkan kebencian maupun prasangka semata.***