Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab IV berjudul “Muhammadiyah Masa Pergolakan (1942-1956)”, sebagian halaman 111, 112, 113 dan 114.
Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 45
***
Halaman 111
Dua bulan setelah berdirinya Peta, pada 4 Desember 1943, Tentara Jepang mengizinkan Ulama mendirikan oraganisasi semi militer yang diberi nama Hizbullah. Tentara Jepang mengizinkan merekrut 400.000 sampai 500.000 orang anggota terlatih, 500 orang di antaranya dididik menjadi tenaga pimpinan.
Mereka dipilih dari setiap Karesidenan 25 orang pemuda yang berumur antara 17–20 tahun. Mereka dilatih di Bogor selama dua bulan. Latihan kemiliteran diberikan oleh dan di bawah komando Jepang, dibantu anggota-anggota Peta. Sedangkan pelajaran agama diberikan oleh ulama. Biaya untuk latihan ini dibebankan kepada kas Masyumi.
Sekembalinya dari latihan mereka diminta untuk mengorganisasikan unit-unit lokal. Sebagai korps, mereka tidak dibayar. {38} Sebagai komandan pertama Hizbullah ditunjuk Zainul Arifin. Pemimpin lainnya antara lain Mohammad Rum, Anwar Cokroaminoto, Yusuf Wibisono dan Prawoto Mangkusasmito, dan yang bertindak sebagai supervisor adalah H. Suzuki. {39}
Sejak 1 Mei 1945, Gunseikan mengumumkan bahwa pada hari Jum’at, kantor-kantor pemerintah masuk setengah hari. Sebulan kemudian, penguasa Jepang mencetak al-Qur’an yang pertama. Ini suatu kejadian penting dalam sejarah umat Islam di Jawa atau Indonesia. Tiga minggu kemudian, penguasa Jepang menunjukkan “kemurahan” hati dengan mengijinkan berdirinya Institut Islam di Jakarta. {40}
Menjelang berakhirnya Perang Pasifik, Tentara Jepang mengijinkan organisasi massa melakukan aktivitasnya kembali seperti sebelum adanya larangan. Perubahan sikap ini diambil oleh
Halaman 112
Jepang sebagai akibat kekalahan Bala Tentara Jepang yang bertubi-tubi di hampir semua lini pertahanan di Lautan Pasifik, sehingga mereka merasa terjepit. Agar umat Islam sepenuhnya membantu pertahanan mereka, Tentara Jepang lalu melakukan rujuk dengan segenap pimpinan organisasi masyarakat dan partai politik Islam. {41}
Dari uraian di atas, Benda menilai bahwa kalau politisasi ulama adalah aspek yang terpenting dari kebijakan Jepang terhadap Islam pada 1943, maka hal itu bukan satu-satunya aspek. Sejak pertengahan tahun dan seterusnya, konsesi-konsesi diberikan kepada kelompok-kelompok di Jawa, dan di dalam konfigurasi politiko administratif yang baru, elite Islam memperoleh bagian yang lebih besar dan lebih mencolok dibandingkan dengan yang pernah diperolehnya pada jaman pemerintahan Belanda. {42}
- Peran dan Kiat Pemimpin Muhammadiyah Masa pendudukan Tentara Jepang adalah masa yang sulit, serba dilematis, sebagai akibat Penguasa Tentara Jepang yang menerapkan sikap ganda yang antagonistis, yaitu sikap kejam dan lunak.
Para pemimpin Muhammadiyah, begitu pula pemimpin umat Islam lainnya, bahkan para pemimpin nasionalis seperti Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Muh. Yamin dan Ki Hajar Dewantoro terjepit di antara dua sikap penguasa Tentara Jepang itu. Mereka tampaknya serba sulit mencari jalan keluar, karena mereka selain berjuang untuk suatu tujuan yang luhur, juga tidak mau mati sia-sia sebelum cita-cita perjuangannya terwujud.
Penguasa Jepang ternyata tidak percaya sepenuhnya kepada para pemimpin Indonesia, yang telah menunjukkan sikap kooperatif. Sekalipun mereka tetap dimata-matai secara ketat. {43} Selain itu, sekalipun pemimpin itu sudah sekaliber K.H. Wahid Hasyim, dia tetap dipandang rendah oleh opsir (perwira) rendah Jepang. Bahkan dihina dengan sikap melecehkan yang menyakitkan hati. {44}
Para pemimpin Muhammadiyah tentu saja tidak takut mati, tetapi keselamatan umat di belakang mereka dan amal usahanya yang tersebar di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke tidak akan dikorbankan, dan wajib diselamatkan. {45} Untuk alasan ini agaknya
Halaman 113
pemimpin Muhammadiyah mengambil sikap kooperatif terhadap Pemerintah Militer Jepang, apa pun resikonya.
Menjelang pecahnya Perang Pasifik, setahun sebelum Bala Tentara Jepang mendarat di Indonesia, Muhammadiyah menyelenggarakan Sidang Tanwir di Surabaya. Para pemimpin Muhammadiyah telah memprediksi, cepat atau lambat Perang Pasifik akan pecah. {46}
Agenda utama Sidang Tanwir adalah untuk mengantisipasi kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari Perang Pasifik. Sidang Tanwir menelorkan keputusan strategis untuk keselamatan persyarikatan ke depan yang diprediksi akan mengalami masa-masa sulit dan kritis.
Sidang Tanwir Surabaya memutuskan: a. Jika Perang Pasifik benar-benar terjadi dan Pengurus Besar Muhammadiyah yang berkedudukan di Jogjakarta terputus hubungannya dengan Muhammadiyah di luar Jawa, maka tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Konsul Pengurus Besar di masing-masing daerah;
b. Di daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dibentuk pimpinan Muhammadiyah “al-dairah al-kubra” (daerah besar) untuk mengkoordinasikan konsul-konsul yang ada dalam daerahnya. Pimpinan al-dairah al-kubra bertindak sebagai Pengurus Besar untuk daerahnya jika hubungan itu benar-benar putus; c. Menetapkan A.
Halaman 114
Sutan Mansur untuk memimpin daerah Sumatera, H. Hasan Corong untuk daerah Kalimantan, dan H.S. Daeng Muntu untuk daerah Sulawesi dan wilayah Indonesia bagian timur. {47}
***
Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.
0 Tanggapan
Empty Comments