Hari Pahlawan dan Krisis Integritas, Ketika Panggung Depan Berbeda dengan Meja Belakang

Ironi di Bulan Pahlawan

Delapan puluh satu tahun setelah pertempuran Surabaya, publik kembali dihadapkan pada persoalan yang mengusik kepercayaan terhadap lembaga negara.

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Menurut keterangan penyidik, penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan menyalahgunakan sistem penyadapan resmi, tanpa keterkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan yang sah.

Sasaran yang disebut dalam perkara tersebut mencakup nomor Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Penyidik juga menduga terdapat perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Proses hukum tentu harus dihormati. Asas praduga tak bersalah wajib dijunjung. Dugaan yang disampaikan penyidik harus diuji melalui proses peradilan, bukan diperlakukan sebagai putusan akhir.

Namun, persoalan ini tetap menyisakan keprihatinan mendalam.

Alat yang dirancang negara untuk menegakkan hukum diduga digunakan di luar hukum. Sistem yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru diduga menjadi sarana pelanggaran.

Prosedur dan perangkat resmi memang tampak dijalankan. Namun, di baliknya, dugaan penyimpangan justru berlangsung.

Ironi lain muncul pada 5 November 2026. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam perkara suap tata kelola pertambangan nikel.

Dalam dakwaan jaksa, pemberian uang dan barang berkaitan dengan upaya mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman semasa ia menjabat anggota periode 2021–2026.

Hery ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari setelah dilantik sebagai ketua dan kemudian diberhentikan tidak dengan hormat oleh majelis etik.

Putusan tersebut masih berada pada tingkat pertama dan harus ditempatkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Namun, ironi kelembagaannya sulit diabaikan. Ombudsman dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik dan mencegah maladministrasi. Ketika pejabat yang memimpinnya terseret perkara suap, kepercayaan terhadap lembaga pengawas ikut dipertaruhkan.

Dua perkara tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar perilaku individu.

Kita sedang berhadapan dengan pertanyaan tentang integritas: bagaimana mungkin lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi, melindungi, dan menegakkan aturan justru menghadapi dugaan penyimpangan dari dalam?

Di sinilah krisis integritas menemukan bentuknya.

Bukan semata-mata ketika seseorang melanggar aturan, melainkan ketika pelanggaran dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga aturan itu sendiri.

Membaca Panggung Kekuasaan dengan Kacamata Sosiologi

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui teori dramaturgi Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959).

Goffman memandang kehidupan sosial seperti panggung pertunjukan. Setiap orang memainkan peran tertentu sesuai harapan lingkungan. Dalam kehidupan kelembagaan, pejabat tampil sebagai pelayan publik, penegak hukum, pengawas, atau pemimpin yang dipercaya masyarakat.

Ada dua ruang penting dalam dramaturgi Goffman: panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage).

Panggung depan adalah tempat seseorang menampilkan peran yang diharapkan publik. Di sana, pejabat mengenakan seragam, berbicara tentang prosedur, menyampaikan komitmen terhadap hukum, dan menegaskan bahwa segala sesuatu akan diserahkan kepada proses yang berlaku.

Panggung belakang adalah ruang yang tidak selalu terlihat oleh publik. Di sana, persiapan dilakukan, keputusan dirancang, dan perilaku yang tidak ditampilkan di hadapan masyarakat bisa berlangsung.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara kedua panggung itu merupakan bagian wajar dari interaksi sosial. Seseorang tentu tidak menampilkan seluruh sisi kehidupannya kepada orang lain.

Masalah muncul ketika panggung belakang digunakan untuk menyusun tindakan yang bertentangan dengan nilai dan komitmen yang ditampilkan di panggung depan.

Di depan berbicara tentang penegakan hukum, tetapi di belakang diduga melakukan penyadapan tanpa dasar hukum.

Di depan berbicara tentang pelayanan publik yang bersih, tetapi di belakang diduga mengatur laporan demi imbalan.

Di depan menjanjikan kepatuhan, tetapi di belakang justru mencari cara untuk menghindari aturan.

Inilah yang dapat disebut sebagai kepatuhan semu: tampak taat secara prosedural, tetapi diduga menyimpang secara substantif.

Penyimpangan tidak lagi selalu tampil dalam bentuk pelanggaran yang kasar dan terang-terangan. Ia bisa dibungkus dengan surat, stempel, sistem resmi, dan bahasa administratif yang meyakinkan.

Dari luar terlihat tertib. Dari dalam, substansinya justru bermasalah.

Persoalan ini juga dapat dibaca melalui konsep anomie yang dikembangkan Émile Durkheim dan kemudian diperluas oleh Robert K. Merton.

Anomie menggambarkan keadaan ketika norma kehilangan daya ikatnya dalam kehidupan sosial.

Merton menjelaskan bahwa penyimpangan dapat muncul ketika masyarakat sangat mengagungkan tujuan tertentu, seperti kekayaan, kekuasaan, dan keberhasilan, tetapi tidak semua orang menempuh cara yang sah untuk mencapainya.

Dalam kondisi tersebut, sebagian orang memilih jalan yang menyimpang. Tujuan tetap dikejar, tetapi aturan yang seharusnya menjadi batas justru diabaikan.

Bahaya yang muncul sekarang adalah penyimpangan dapat berlangsung melalui mekanisme yang terlihat sah.

Sistem tidak selalu ditinggalkan. Prosedur tidak selalu diabaikan. Bahkan, keduanya bisa digunakan untuk menyamarkan tindakan yang bertentangan dengan tujuan awal lembaga.

Dengan demikian, persoalannya bukan hanya apakah aturan tersedia, tetapi apakah aturan itu sungguh menjadi pedoman perilaku.

Max Weber juga mengingatkan bahwa negara modern bertumpu pada otoritas legal-rasional. Masyarakat menerima kewenangan pejabat karena percaya bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan semata-mata kehendak pribadi.

Ketika kepercayaan tersebut runtuh, yang tergerus bukan hanya citra satu atau dua lembaga. Fondasi legitimasi negara ikut dipertaruhkan.

Rakyat kemudian bertanya: jika penjaga hukum dan pengawas pelayanan publik saja diduga bermain di panggung belakang, kepada siapa kami harus percaya?

Pertanyaan itu bukan sekadar ungkapan kekecewaan. Ia menyentuh hubungan mendasar antara negara dan masyarakat.