Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya peran Muhammadiyah dalam menangani persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Upgrading AUMSos di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Jumat (15/5/2026).
Dalam pidatonya, Mariman menyebut berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terdapat sekitar 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan.
“Tidak boleh ada satu pun anak di Indonesia yang tidak sekolah,” tegasnya di hadapan peserta upgrading yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Menurutnya, Muhammadiyah sebagai bagian dari civil society memiliki potensi besar untuk terlibat aktif menyelesaikan persoalan tersebut melalui penguatan pendidikan formal maupun nonformal.
Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non-Formal yang dapat bersinergi dengan MPKS untuk menjangkau anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal.
Mariman mencontohkan anak-anak yang tidak bisa mengikuti sekolah pagi karena harus membantu orang tua bekerja di ladang. Menurutnya, kelompok tersebut dapat dijangkau melalui sistem pendidikan nonformal yang lebih fleksibel.
Selain itu, konsep homeschooling juga dinilai menjadi peluang strategis untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang fokus menekuni bidang olahraga dan tidak memungkinkan mengikuti sekolah formal secara reguler.
“Konsep homeschooling harus kita maksimalkan karena tidak boleh ada anak di Indonesia yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peran strategis MPKS Muhammadiyah tidak hanya menyediakan sistem pendidikan nonformal, tetapi juga melakukan edukasi, pendampingan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak.
Mariman juga menekankan pentingnya pemetaan data anak tidak sekolah di setiap daerah agar program pendampingan lebih tepat sasaran.
“Kita perlu memetakan anak tidak sekolah dari tiap daerah. Setelah dijangkau, kita fasilitasi agar mereka mendapatkan pendidikan formal maupun nonformal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pendampingan komprehensif agar anak-anak tersebut tidak kembali putus sekolah. Pendampingan itu melibatkan pendidik, keluarga, serta tokoh masyarakat Muhammadiyah di masing-masing wilayah.
Melalui kegiatan upgrading ini, MPKS PP Muhammadiyah berharap lahir langkah nyata dan program berkelanjutan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan formal. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments