Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, 27–31 Agustus 2026, tidak semestinya hanya dibaca sebagai forum memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Lebih dari itu, Muktamar adalah ruang untuk menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: NU hendak dibawa ke mana, dan dengan karakter kepemimpinan seperti apa?
Tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa” menjadi penting justru karena NU sedang berhadapan dengan persimpangan zaman. Politik semakin dekat dengan organisasi keagamaan.
Ekonomi umat membutuhkan keberpihakan dan terobosan. Teknologi mengubah cara generasi muda beragama dan berorganisasi.
Di saat yang sama, masyarakat membutuhkan ulama yang bukan hanya mampu berbicara tentang hukum agama, tetapi juga sanggup menghadirkan solusi atas persoalan kehidupan.
Di tengah hiruk-pikuk kontestasi itulah kita perlu menengok kembali sosok KH Sahal Mahfudh.
Bukan untuk mencari “Kiai Sahal kedua”. Apalagi menghidupkan kembali masa lalu. Tetapi untuk menemukan kembali kompas moral kepemimpinan NU yang pernah beliau tunjukkan.
Sebab, persoalan kepemimpinan NU sesungguhnya bukan hanya soal siapa yang paling kuat memperoleh dukungan. Bukan pula semata siapa yang memiliki jaringan paling luas atau kedekatan politik paling strategis.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang memiliki kapasitas untuk memegang kekuasaan organisasi tanpa kehilangan akhlak kepemimpinan?
Di situlah jejak Kiai Sahal menjadi relevan.
Ketika Ilmu Harus Turun ke Bumi
Kiai Sahal mengajarkan bahwa ulama tidak boleh berhenti di ruang kajian. Ilmu harus turun ke bumi, menyentuh kehidupan manusia.
Gagasan fikih sosial yang dikembangkannya menunjukkan bahwa agama tidak cukup hanya menjawab persoalan halal dan haram secara tekstual. Fikih harus mampu membaca kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan berbagai problem sosial yang dihadapi masyarakat.
Dengan cara pandang seperti itu, kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memberikan nasihat. Kepemimpinan harus menghasilkan perubahan.
Inilah tantangan NU hari ini. NU memiliki sumber daya manusia yang besar, jaringan pesantren yang luas, lembaga pendidikan yang terus berkembang, serta basis sosial yang kuat.
Tetapi semua modal itu akan kehilangan makna jika tidak diterjemahkan menjadi kerja nyata bagi kemaslahatan umat.
Karena itu, pemimpin NU ke depan membutuhkan lebih dari sekadar kecakapan mengelola organisasi. Ia membutuhkan kedalaman ilmu sekaligus kepekaan sosial.
Kiai Sahal menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan bersama.
Dekat dengan Kekuasaan, Tidak Larut dalam Kekuasaan
Ada pelajaran lain dari Kiai Sahal yang terasa semakin penting di tengah kehidupan politik hari ini: hubungan ulama dengan kekuasaan.
NU tentu tidak mungkin steril dari politik. Sebagai kekuatan sosial-keagamaan terbesar, NU selalu bersinggungan dengan negara dan kekuasaan. Persoalannya bukan apakah NU harus dekat atau jauh dari pemerintah.
Persoalan utamanya adalah: ketika dekat dengan kekuasaan, apakah NU masih mampu menjaga jarak moral?
Kiai Sahal memberikan teladan bahwa ulama dapat berdialog dengan pemerintah tanpa kehilangan independensinya. NU dapat berkontribusi kepada negara tanpa berubah menjadi subordinat kekuasaan.
Ini bukan perkara sederhana. Kekuasaan selalu membawa godaan. Ada akses, fasilitas, pengaruh, dan berbagai kepentingan yang mengitarinya.
Karena itu, semakin besar posisi seseorang dalam organisasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap kontrol moral.
Jabatan dalam NU semestinya tidak menjadi tujuan. Jabatan hanyalah alat untuk memperluas khidmah.
Di sinilah makna “menjaga marwah” menemukan relevansinya.
Marwah NU tidak hanya dijaga melalui simbol, tradisi, dan kebesaran sejarah. Marwah juga dijaga melalui sikap para pemimpinnya ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Muktamar Bukan Arena Perebutan Kursi
Muktamar adalah demokrasi organisasi. Kontestasi adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan pilihan adalah bagian dari dinamika jam’iyyah.
Namun, ada batas yang tidak boleh dilewati.
Jangan sampai perebutan posisi justru membuat NU kehilangan substansi perjuangannya.
Jangan sampai energi yang semestinya digunakan untuk mengurus pendidikan, pesantren, ekonomi umat, kemiskinan, kesehatan, dan persoalan sosial habis untuk mengurus kontestasi.
Sebab, organisasi sebesar NU tidak boleh kehilangan orientasi hanya karena terlalu sibuk dengan perebutan jabatan. Di sinilah akhlak kepemimpinan diuji.
Seorang pemimpin sejati bukan hanya terlihat ketika menang. Karakter kepemimpinan justru terlihat ketika menghadapi perbedaan, ketika kalah dalam kontestasi, ketika mendapat kritik, dan ketika memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuasaan.
Maka, Muktamar Jombang seharusnya tidak hanya menghasilkan pemimpin yang kuat secara politik, tetapi juga pemimpin yang kuat menahan diri.
Kuat menghadapi godaan kekuasaan. Kuat menjaga independensi. Kuat menerima kritik. Kuat merawat persaudaraan. Dan kuat mengembalikan jabatan kepada hakikatnya: khidmah.
Jangan Mencari Kiai Sahal Kedua
Kita tentu tidak perlu mencari Kiai Sahal kedua. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Setiap generasi melahirkan pemimpinnya sendiri.
Tetapi nilai-nilai kepemimpinan Kiai Sahal tetap dapat menjadi ukuran.
Kita membutuhkan pemimpin yang alim tetapi rendah hati; kritis tetapi santun; dekat dengan pemerintah tetapi tetap mandiri; kuat secara organisasi tetapi tidak haus kekuasaan; serta mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam menjadi kerja nyata bagi masyarakat.
Itulah barangkali bentuk paling relevan untuk membaca kembali warisan Kiai Sahal menjelang Muktamar ke-35 NU .
Bukan menjadikannya sebagai figur yang harus ditiru secara harfiah, tetapi menjadikan akhlak kepemimpinannya sebagai cermin.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam Muktamar bukan sekadar nama yang akan mengisi kursi Rais Aam atau Ketua Umum PBNU.
Yang dipertaruhkan adalah karakter NU lima tahun ke depan. Apakah NU akan semakin kuat sebagai kekuatan moral bangsa atau semakin larut dalam tarik-menarik kepentingan politik?
Apakah NU akan semakin dekat dengan persoalan nyata umat atau justru lebih sibuk dengan urusan internal?
Apakah jabatan akan menjadi jalan khidmah atau khidmah berubah menjadi jalan menuju jabatan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya mengiringi Muktamar Jombang.
Dan mungkin, di tengah riuh kontestasi, kita perlu sejenak berhenti untuk bertanya kepada diri sendiri: apa yang sebenarnya kita cari dari seorang pemimpin NU?
Jika jawabannya hanya kekuasaan, kita akan memilih berdasarkan kekuatan.
Jika jawabannya adalah masa depan NU, kita akan memilih berdasarkan karakter.
Jika jawabannya adalah kemaslahatan bangsa, kita akan mencari pemimpin yang mampu menggabungkan ilmu, akhlak, independensi, dan pengabdian.
Di Jombang, NU akan menentukan siapa yang memimpin. Tetapi yang jauh lebih penting, Jombang harus menjadi tempat NU menentukan bagaimana kepemimpinan itu dijalankan. Di situlah jejak Kiai Sahal menemukan maknanya.
Bukan sebagai kenangan masa lalu, melainkan sebagai etika untuk masa depan: ilmu yang membumi, kekuasaan yang terkendali, organisasi yang mandiri, dan khidmah yang berpihak kepada kemaslahatan.
Sebab NU tidak kekurangan orang pintar. Yang selalu dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu membuat kepintaran tunduk kepada akhlak dan kekuasaan tunduk kepada khidmah. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments