Indonesia dan Malaysia mulai mendorong gagasan masyarakat dan negara madani tidak sekadar sebagai wacana kebangsaan, tetapi sebagai agenda peradaban Asia Tenggara. Gagasan itu mengemuka dalam Persidangan Kedua Majelis Cendekiawan Madani Malaysia-Indonesia (Madani Malindo) yang mempertemukan 110 cendekiawan dari kedua negara di Jakarta, 20–23 Agustus 2026.
Forum yang diinisiasi Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) tersebut menghasilkan kesepakatan penting mengenai perlunya revitalisasi nilai-nilai keutamaan madani dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Para cendekiawan Indonesia dan Malaysia menilai nilai-nilai tersebut sesungguhnya bukan gagasan yang sepenuhnya baru. Di Indonesia, nilai keutamaan itu memiliki titik temu dengan Pancasila, sedangkan di Malaysia memiliki keterkaitan dengan Rukun Negara.
Tantangannya adalah bagaimana nilai tersebut tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi diwujudkan secara konsisten dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua Pembina CDCC sekaligus inisiator Madani Malindo, Din Syamsuddin, mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak kebangkitan peradaban Islam dari Asia Tenggara.
“Dunia Arab, Persia, Afrika telah menjalankan tugas peradabannya. Kini giliran Asia Tenggara,” katanya.
Menurut Din, posisi Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara dengan akar budaya Melayu-Islam yang kuat membawa konsekuensi sejarah. Keduanya, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk ikut merumuskan arah kebangkitan peradaban Islam di tengah perubahan dunia yang berlangsung cepat.
Perubahan tersebut tidak hanya berlangsung dalam bidang keagamaan dan kebudayaan, tetapi juga menyentuh konfigurasi geopolitik dan ekonomi global. Karena itu, kebangkitan peradaban tidak cukup dibangun melalui kekuatan ekonomi atau politik, melainkan membutuhkan fondasi nilai yang mampu membentuk masyarakat berkeadaban.
“Umat Islam serantau Malaysia dan Indonesia harus merasa memiliki tanggung jawab kesejarahan untuk menjadi pemrakarsa kebangkitan kembali peradaban Islam dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, terutama di tengah arus perubahan geostrategis dunia dalam bidang ekonomi dan politik,” ujar Din.
Dari Nilai ke Strategi
Persidangan Madani Malindo kedua menegaskan pentingnya mengubah gagasan madani dari konsep normatif menjadi agenda strategis.
Para peserta sepakat bahwa Madani Virtues atau nilai-nilai keutamaan madani perlu dihidupkan kembali dalam praktik sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi titik temu antara dua pengalaman kebangsaan yang berbeda. Indonesia dan Malaysia tidak diarahkan untuk meninggalkan kerangka negara bangsa masing-masing, tetapi justru memperkuatnya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai keutamaan yang telah menjadi bagian dari fondasi nasional.
Dengan pendekatan itu, wawasan Negara Madani dipandang relevan untuk mendorong kebangkitan peradaban Melayu-Islam tanpa harus menghapus identitas dan konstruksi kenegaraan yang telah berkembang di masing-masing negara.
Para peserta juga melihat bahwa jika nilai-nilai keutamaan madani dapat diwujudkan secara nyata di kawasan Malindo, pengalaman tersebut berpotensi menjadi model yang dapat diperluas ke kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia.
Artinya, agenda Madani Malindo tidak berhenti pada hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Forum ini diarahkan menjadi ruang untuk membangun gagasan bersama mengenai masa depan masyarakat Asia Tenggara yang berakar pada nilai kemanusiaan, keadaban, tanggung jawab sosial, dan kehidupan kebangsaan yang bermartabat.
Libatkan Tokoh Politik, Akademisi hingga Pemerintah
Persidangan kedua Madani Malindo juga menunjukkan bahwa gagasan masyarakat madani tidak hanya menjadi perhatian kalangan akademisi. Forum tersebut mempertemukan cendekiawan, akademisi, pemimpin organisasi Islam, tokoh politik, serta unsur pemerintahan dari kedua negara.
Dari Malaysia, hadir Menteri Agama Malaysia Zulkifli Hasan, yang sebelumnya turut memprakarsai dan meresmikan Madani Malindo pada persidangan pertama di Kuala Lumpur. Delegasi Malaysia juga dipimpin Direktur Jenderal IKIM Mohamed Azam, bersama sejumlah akademisi Islam, pimpinan lembaga kajian, dan organisasi keislaman.
Dari Indonesia, forum dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR RI Jazuli Juwaini, serta Kepala BRIN Arif Satria.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut memberikan ceramah kunci. Sejumlah menteri dan pejabat pemerintah juga berpartisipasi, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, serta Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek Ahmad Najib Burhani.
Keterlibatan lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa gagasan madani mulai ditempatkan sebagai isu yang melampaui batas forum keilmuan. Ia bersinggungan langsung dengan arah kebijakan negara, pendidikan, kebudayaan, hubungan internasional, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga masa depan peradaban.
Pertemuan kedua Madani Malindo pada akhirnya memperkuat apa yang disebut sebagai silaturahim dan silatulfikri antara cendekiawan Indonesia dan Malaysia. Dari hubungan intelektual tersebut, lahir kesepakatan dan peta jalan untuk mendorong terwujudnya masyarakat dan negara madani di kawasan Asia.
Bagi Indonesia dan Malaysia, agenda tersebut memiliki arti strategis karena keduanya berada di kawasan Asia Tenggara yang semakin penting dalam peta geopolitik dunia.
Karena itu, gagasan kebangkitan peradaban Islam yang ditawarkan Madani Malindo tidak diarahkan pada romantisme sejarah, melainkan pada kemampuan Asia Tenggara melahirkan gagasan baru untuk menjawab persoalan masa depan.
Di titik inilah nilai-nilai madani mendapatkan relevansinya. Pancasila dan Rukun Negara tidak hanya dipandang sebagai simbol kebangsaan, tetapi sebagai sumber nilai yang perlu diaktualisasikan untuk membangun masyarakat yang berkeadaban.
Jika agenda tersebut berhasil diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sosial dan kebijakan publik, Indonesia dan Malaysia berpeluang menjadikan kawasan Malindo sebagai salah satu pusat lahirnya gagasan peradaban baru dari Asia Tenggara.
Madani Malindo dengan demikian tidak sekadar mempertemukan 110 cendekiawan dua negara. Forum ini sedang mencoba menjawab pertanyaan yang lebih besar: dapatkah Indonesia dan Malaysia menjadikan kekuatan intelektual, nilai kebangsaan, dan warisan Melayu-Islam sebagai modal untuk menawarkan arah baru bagi peradaban Asia Tenggara? (*)
0 Tanggapan
Empty Comments