Jauh Sebelum Jadi Ketua Umum, KH Mas Mansur Ternyata Penasehat PP Muhammadiyah

Nama KH Mas Mansur selama ini lebih dikenal sebagai salah satu Ketua (Umum) Pengurus Besar –kini Pimpinan Pusat– Muhammadiyah. Ia memimpin persyarikatan pada periode 1937–1942. Kiprahnya pada masa itu menjadi tonggak penting dalam perkembangan Muhammadiyah menjelang masa pendudukan Jepang.

Namun, sebuah temuan dari surat kabar kolonial menunjukkan fakta mengejutkan. Ternyata kepercayaan Muhammadiyah terhadap ulama asal Surabaya itu telah diberikan jauh sebelum dirinya menjadi ketua umum. Bahkan kepercayaan ini hampir tidak pernah disinggung oleh pengamat Muhammadiyah sekalipun.

Kepercayaan terhadap KH Mas Mansur itu dimuat oleh surat kabar De Locomotief edisi 18 Maret 1927. Dalam kabar singkatnya, De Locomotief mengungkap bahwa Haji Mas Mansur ditunjuk sebagai adviseur atau penasehat Hoofdbestuur Muhammadiyah. Istilah yang pada masa itu digunakan untuk menyebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berita tersebut dimuat di halaman 9 dengan judul “Mohammaddijah”, yang tentu saja merujuk pada Muhammadiyah.

“Een onzer correspondenten meldt ons, dat tot adviseur van het hoofdbestuur van Mohammaddijah is aangewezen de heer H.M. Mansoer, voorzitter van de afdeeling Soerabaja van die vereeniging. Hadji Mansoer is afgevaardigde naar Mekka geweest, waar hij het Al Islam-congres bijwoonde,” begitu tulis De Locomotief

Dalam terjemahan bahasa Indonesia, berita tersebut berbunyi: “Salah seorang koresponden kami melaporkan bahwa Tuan H.M. Mansoer, Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya, telah ditunjuk sebagai penasehat Hoofdbestuur Muhammadiyah. Haji Mansoer sebelumnya pernah menjadi utusan ke Mekkah, di mana beliau menghadiri Kongres Al-Islam.”

Meski hanya terdiri dari beberapa kalimat, informasi itu memberikan gambaran penting. Terutama posisi KH Mas Mansur di lingkungan Muhammadiyah pada pertengahan dekade 1920-an. Kepercayaan dari PP menunjukkan bahwa pengaruhnya telah melampaui lingkup Surabaya dan diakui di tingkat nasional.

Penunjukan sebagai penasehat PP Muhammadiyah terjadi ketika persyarikatan dipimpin oleh KH Ibrahim. Penerus langsung pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.

Waktunya pun sangat menarik. Pengangkatan itu hanya berselang beberapa pekan setelah berakhirnya Muktamar ke-16 Muhammadiyah di Pekalongan 17–24 Februari 1927. Muktamar itu menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Muhammadiyah karena melahirkan gagasan pembentukan Majelis Tarjih.

Usulan pembentukan Majelis Tarjih berasal dari KH Mas Mansur. Gagasan itu lahir sebagai ikhtiar mengurangi perdebatan mengenai perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ikhtilaf dalam masalah furu’iyyah (cabang) yang ketika itu mulai berkembang di kalangan warga Muhammadiyah.

Melalui Majelis Tarjih, Muhammadiyah diharapkan memiliki mekanisme ilmiah dalam menentukan pendapat keagamaan. Sehingga energi persyarikatan dapat lebih difokuskan pada dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan amal usaha. KH Mas Mansur kemudian dipercaya menjadi Ketua Majelis Tarjih yang pertama.

Perjalanan KH Mas Mansur di Muhammadiyah sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya. Ia pertama kali mengenal gagasan pembaruan Islam yang dibawa Muhammadiyah sekitar tahun 1915 ketika bertamu langsung ke KH Ahmad Dahlan. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam perjalanan intelektual dan perjuangan dakwahnya.

Saat Muhammadiyah mulai berkembang ke berbagai daerah, Surabaya menjadi salah satu kota yang mendapat perhatian. Ketika Muhammadiyah Cabang Surabaya resmi berdiri pada 1921, KH Mas Mansur dipercaya sebagai ketua cabang pertamanya. Dan, sejarah mencatat Surabaya adalah cabang pertama Muhammadiyah di luar Yogyakarta.

Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah Surabaya berkembang. Menjadi salah satu cabang paling aktif di Hindia Belanda. Berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, pengajian hingga pelayanan sosial tumbuh pesat dan menjadi contoh bagi cabang-cabang lain.

Kepercayaan terhadap KH Mas Mansur tidak hanya datang dari Muhammadiyah. Pada penghujung 1924, Muktamar Al-Islam Hindia Belanda menunjuknya sebagai salah satu delegasi untuk menghadiri Kongres Al-Islam di Mekkah. Forum internasional itu diselenggarakan setelah berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Forum bertujuan untuk membahas berbagai persoalan umat Islam dunia, termasuk masa depan pengelolaan tanah suci dan isu kekhalifahan.

Karena harus menjalankan misi itu, KH Mas Mansur menyerahkan kepemimpinan Muhammadiyah Cabang Surabaya kepada S. Wondowidjojo. Sebab, perjalanan dari Hindia Belanda ke Timur Tengah bukanlah waktu yang singkat. Belum lagi menjadwal pertemuan di Mekkah, tentu butuh berbagai persiapan yang matang.

Pengalaman berinteraksi dengan para ulama dan tokoh Islam dari berbagai negara semakin memperluas wawasan keislamannya. Tidak heran jika De Locomotief secara khusus menyebut pengalaman internasasional itu sebagai berita yang mengiringi penunjukannya sebagai penasehat PP Muhammadiyah.

Sepulang dari Timur Tengah pada akhir 1926, KH Mas Mansur kembali aktif membina Muhammadiyah. Pada 1927, ia kembali dipercaya menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya. Sementara Wondowidjojo kembali sebagai Wakil Ketuanya.

Perannya semakin besar ketika Muhammadiyah membentuk sistem Konsul Muhammadiyah pada awal dekade 1930-an. Sebagai tindak lanjut keputusan Kongres Muhammadiyah di Minangkabau.

Dalam struktur baru itu, KH Mas Mansur dipercaya menjadi Ketua Konsul Muhammadiyah Surabaya. Wilayah kerjanya sangat luas. Meliputi cabang dan ranting Muhammadiyah di kawasan yang kini menjadi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, hingga Jombang. Melalui kepemimpinannya, koordinasi organisasi semakin tertata dan perkembangan Muhammadiyah di kawasan timur Jawa berlangsung semakin cepat.

Pengalaman panjang sebagai ketua cabang, penasehat PP, Ketua Majelis Tarjih, hingga Ketua Konsul menjadi bekal penting bagi KH Mas Mansur. Karena itu, ketika Muktamar Muhammadiyah ke-26 diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1937, dirinya dipercayai untuk memimpin PP. Menggantikan KH Hisyam. Ia kemudian memimpin persyarikatan hingga tahun 1942. Sebuah periode yang penuh tantangan menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda dan masuknya pendudukan Jepang.

Besarnya kontribusi KH Mas Mansur bahkan diakui oleh ulama dan cendekiawan besar Indonesia, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Dalam tulisannya berjudul “Encyclopaedi Islam Indonesia: Orang-orang Besar Islam: K.H.A. Dahlan” yang diterbitkan pada 1952, HAMKA menempatkan KH Mas Mansur sebagai salah satu tokoh utama yang menjadi penggerak Muhammadiyah setelah wafatnya KH Ahmad Dahlan.

“Diantara pemimpin-pemimpin jang mendjadi djiwa dan tenaga kuat Muhammadijah sepeninggal beliau ialah H. Fachruddin di Jogjakarta, K.H.M. Mansur di Surabaja, K.H. Muchtar Buchari di Solo dan K.H. Abdul Mu’thi di Madiun,” tulis HAMKA.

Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa KH Mas Mansur bukan hanya seorang pemimpin organisasi. Tapi juga sosok yang memberi arah bagi perkembangan Muhammadiyah pada masa-masa awal.

Temuan dari De Locomotief edisi 18 Maret 1927 makin melengkapi mozaik sejarah itu. Jauh sebelum menduduki kursi Ketua Umum PP, ternyata ia telah memperoleh kepercayaan sebagai penasehat PP Muhammadiyah. Sebuah posisi yang mencerminkan pengakuan atas keluasan ilmu, pengalaman internasional, dan kepemimpinannya dalam membesarkan Muhammadiyah.