Dalam suatu kesempatan, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, menyatakan bahwa konsep kepemimpinan di Persyarikatan adalah kolektif kolegial. “Saya selaku Ketua Umum, posisi saya hanya sejengkal dimajukan dan seinci ditinggikan. Prinsip kepemimpinan Muhammadiyah adalah kolektif kolegial,” tegas Haedar.
Karakter kepemimpinan berasas “kolektif kolegial” menjadi keunikan sekaligus keunggulan yang penting dirawat bersama. Kolektif kolegial dapat dimaknai sebagai sistem kepemimpinan yang melibatkan tanggung jawab bersama dan kesetaraan posisi di antara para pemimpin dalam mengambil keputusan.
Biasanya keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Hampir tidak pernah ada keputusan strategis di Muhammadiyah diambil melalui voting, baik tertutup atau terbuka.
Sistem kolektif kolegial juga menekankan kerjasama, musyawarah, dan mencegah dominasi individu. Prinsip kolektif kolegial di Muhammadiyah diwujudkan dalam sistem kepemimpinan berbasis musyawarah.
Di level pusat, misalnya, 13 Anggota PP terpilih dalam muktamar memiliki kedudukan setara. Ketua Umum terpilih laksana “sejengkal didepankan dan seinci ditinggikan”.
Prinsip ini menegaskan kerjasama tim adalah yang terutama. Semangat kolektif kolegial dapat menjauhkan organisasi dari budaya kultus individu dan personifikasi lembaga. Tegasnya, kolektif kolegial mengutamakan sistem organisasi daripada bertumpu pada figur sentral.
Di Muhammadiyah, seorang pimpinan bisa datang dan pergi. Gaya kepemimpinan juga bisa berbeda untuk setiap pemegang amanah organisasi. Tapi masing-masing pimpinan harus tunduk pada sistem organisasi.
Antropolog sekaligus peneliti Muhammadiyah dari Kangwon National University, Korea Selatan, Prof. Hyung-Jun Kim, mengatakan bahwa kepemimpinan kolektif kolegial di Muhammadiyah adalah sistem di mana kewenangan dan tanggung jawab kepemimpinan dijalankan secara bersama atau kolektif, dengan hak dan kedudukan yang setara di antara para pemimpinnya.
Menurut Kim, sistem ini efektif untuk membatasi konsentrasi otoritas pada satu orang tokoh, serta menekankan kerjasama, musyawarah, dan persamaan di antara anggota pimpinan.
“Muhammadiyah ini perpaduan dari orang-orang, para pemimpin, para kader yang berada dalam sistem kolektif kolegial. Jadi seperti kesebelasan (sepakbola),” kata Haedar. Beliau mengibaratkan konsep kepemimpinan di PP Muhammadiyah layaknya tim sepakbola. Setiap Ketua PP Muhammadiyah memiliki peran masing-masing. Dalam sebuah pertandingan, hal yang penting adalah irama permainannya.
Lalu, kolektif kolegial tersebut di atasnya ada sistem sebagai panglima yang mengatur permainan. “Di atas yang kolegial itu ada sistem, jadi siapapun dia ke depan sampai seterusnya itu kekuatannya pada sistem,” tambah Haedar.
Melalui budaya kepemimpinan kolektif kolegial, permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah sulit diintervensi pihak-pihak yang berkepentingan dari luar. Apalagi dalam permusyawaratan tertinggi, musyawwirin tidak secara langsung memilih Ketua Umum.
Peserta permusyawaratan tertinggi mulai level ranting, cabang, daerah, wilayah, hingga pusat sebatas memilih calon anggota pimpinan. Untuk posisi Ketua di level ranting, cabang, daerah, hingga wilayah, dan Ketua Umum di pusat dipilih berdasarkan musyawarah mufakat di antara anggota pimpinan terpilih.
Dalam perjalanan sejarah panjang Persyarikatan, budaya kolektif kolegial bukan tanpa kritik. Kritik itu bahkan datang dari kalangan insider Muhammadiyah.
Salah satu kritik pernah diutarakan Buya Hamka. Sistem kolektif kolegial dinilai membuat organisasi kurang lincah. Karena semua keputusan harus melibatkan banyak orang sehingga seringkali lambat.
Tetapi harus diakui, di tengah budaya demokrasi yang sangat transaksional dan rentan dengan politik uang, sistem kepemimpinan kolektif kolegial dapat menjadi role model. Yang perlu ditekankan adalah pentingnya mewujudkan kepemimpinan di Muhammadiyah dengan melibatkan orang dari berbagai keahlian, kepakaran, dan latar belakang sosial.
Melalui muktamar ke-49 di Sumatera Utara pada 2027 mendatang, kita berharap terpilih Anggota PP yang mewakili berbagai disiplin ilmu dan latar belakang sosial. Dengan cara ini, setiap anggota pimpinan dapat berkontribusi sesuai keahliannya untuk memajukan Muhammadiyah.
0 Tanggapan
Empty Comments