Devi Kurniawan Tekankan Persatuan dan Peran Kritis Mahasiswa Jatim

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur (DPD IMM Jatim), Devi Kurniawan, menekankan pentingnya persatuan mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga perlu menghadirkan gagasan dan solusi bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Devi dalam Forum Group Discussion (FGD) dan konferensi pers Cipayung Plus Jawa Timur di Bober Cafe, Surabaya, Selasa (24/6/2026).

Forum tersebut dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur, antara lain IMM, GMNI, Badko HMI, GMKI, PMKRI, KMHDI, SEMMI, dan KAMMI Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Devi menyampaikan bahwa forum lintas organisasi mahasiswa perlu terus dirawat sebagai ruang untuk memperkuat komitmen persatuan sekaligus membangun respons terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Bagaimana komitmen kita tetap menjaga persatuan mahasiswa. Forum-forum seperti ini harus bisa melahirkan ide dan gagasan, sekaligus memberikan jawaban terhadap problematika masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya sebagai agent of change, iron stock, social control, dan moral force. Karena itu, mahasiswa perlu menghadirkan nalar kritis melalui ruang-ruang diskusi serta mengambil sikap terhadap persoalan publik.

Namun demikian, Devi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya diwujudkan melalui aksi di jalan. Mahasiswa, menurutnya, juga perlu mengawal setiap kebijakan pemerintah agar pelaksanaannya berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Melihat problematika bangsa tidak hanya cukup dengan turun ke jalan. Sebagai social control, kita juga harus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya.

Devi mencontohkan keterlibatan Cipayung Plus Jawa Timur dalam menyampaikan aspirasi terkait pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu lalu. Ia mengatakan mahasiswa perlu memberikan masukan dan rekomendasi berdasarkan latar belakang keilmuan masing-masing untuk disampaikan kepada para pemangku kebijakan.

Menurutnya, peran mahasiswa tidak berhenti setelah aspirasi disampaikan. Ketika pemerintah telah menetapkan kebijakan, mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengkritisi implementasinya.

“Ketika pemangku kebijakan memberikan keputusan, kita pun harus mengawal. Mahasiswa tidak boleh acuh terhadap gerakan-gerakan dan persoalan yang terjadi,” tegasnya.

Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, Devi mengingatkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Ia menilai mahasiswa saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendiri bangsa dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik dan pandangan kepada pemerintah. Dengan basis intelektual serta latar belakang keilmuan yang dimiliki, mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan gagasan secara argumentatif dan bertanggung jawab.

“Kita memiliki intelektual dan basis keilmuan. Tinggal bagaimana sikap dan cara kita memberikan pandangan, pendapat, serta masukan kepada pemerintah dengan baik dan beretika,” pungkasnya. (*)