Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Jatim mulai menyusun standar layanan dan sistem jaringan terintegrasi bagi lebih dari 60 armada ambulans yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.
Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan profesionalisme layanan, memperkuat koordinasi antardaerah, sekaligus memastikan keberlanjutan operasional ambulans yang selama ini menjadi salah satu layanan kesehatan paling dekat dengan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Ambulans Lazismu se-Jawa Timur bertema “Menuju Layanan Ambulans Lazismu se-Jatim Profesional dan Terintegrasi” yang digelar di Kampung Mahasiswa Dau, Kabupaten Malang, Rabu (15/7/2026).
Sebanyak 45 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari 17 Lazismu kabupaten/kota di Jawa Timur, terdiri atas pengurus, pengelola, dan pengemudi ambulans. Hadir sebagai narasumber Jamilatus Sa’diyah dari Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PWM Jawa Timur serta Wakil Sekretaris Lazismu Jatim Zaenal Abidin, PhD.
Ambulans merupakan salah satu layanan dalam program Indonesia Mobile Clinic (IMC) Lazismu yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saat ini, Lazismu Jatim mengoperasikan lebih dari 60 armada ambulans dengan mayoritas berjenis transporter.
Namun, meningkatnya kebutuhan masyarakat juga menghadirkan sejumlah tantangan. Mulai dari perbedaan standar pelayanan, skema pendanaan operasional yang belum seragam, peningkatan kompetensi pengemudi dan fasilitator, hingga koordinasi antardaerah yang masih perlu diperkuat.
Anggota Badan Pengurus Lazismu Jawa Timur Bidang Layanan Ambulans dan Aksi Kemanusiaan, Achmad Saifu, mengatakan FGD tersebut menjadi forum untuk memetakan persoalan sekaligus merumuskan solusi bersama.
“FGD ini diselenggarakan untuk merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) bersama, memetakan berbagai persoalan, dan menyusun strategi pengelolaan ambulans yang lebih unggul di tingkat Jawa Timur,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Menurutnya, penyusunan SOP menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh layanan ambulans Lazismu memiliki standar yang sama, baik dari sisi armada maupun sumber daya manusianya.
“Kami mengidentifikasi berbagai kendala, terutama terkait operasional, pendanaan, dan pemeliharaan ambulans di masing-masing daerah. Karena itu diperlukan standardisasi layanan, termasuk kualifikasi driver, kelengkapan armada, hingga SOP pelayanan pasien maupun jenazah,” jelasnya.
Selain standardisasi layanan, FGD juga membahas pembangunan Sistem Jaringan Ambulans Lazismu se-Jawa Timur berbasis digital. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi dan distribusi armada ketika terjadi permintaan layanan atau rujukan pasien lintas daerah.
“Melalui sistem komando yang terintegrasi, respons terhadap kebutuhan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efektif,” kata Achmad.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan pembiayaan operasional ambulans. Peserta FGD merumuskan berbagai alternatif pendanaan yang mandiri, transparan, dan akuntabel tanpa membebani mustahik maupun masyarakat pengguna layanan.
Melalui forum ini, Lazismu Jawa Timur berharap pengelolaan ambulans di seluruh daerah memiliki standar pelayanan yang sama, jaringan koordinasi yang terintegrasi, serta sistem pendanaan yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan layanan kesehatan dan kemanusiaan yang semakin profesional kepada masyarakat. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments