Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada 11 Mei 2026 tentang Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sesungguhnya bukan sekadar agenda administratif tahunan. Di balik dokumen setebal ratusan halaman itu, tersimpan potret yang lebih besar tentang arah tata kelola pemerintahan Jawa Timur: antara capaian yang patut diapresiasi dan pekerjaan rumah besar yang belum selesai.
Secara umum, Jawa Timur masih menjadi salah satu motor ekonomi nasional. Struktur ekonominya kuat, sektor industrinya relatif bertahan, dan konsumsi domestik masih menjadi penyangga pertumbuhan. Di tengah tekanan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga energi, hingga ketidakpastian geopolitik, Jawa Timur tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar “apakah ekonomi tumbuh?”, melainkan: apakah tata kelola pemerintahan sudah cukup kuat untuk memastikan pertumbuhan itu berkelanjutan dan berdampak merata?
Di sinilah rekomendasi Pansus DPRD menjadi menarik untuk dicermati. Sebab, yang dikritisi bukan hanya program, tetapi fondasi manajemen pemerintahan itu sendiri.
Dari Government ke Governance
Dalam teori administrasi publik modern, terjadi pergeseran paradigma dari government menuju governance. Pemerintah tidak lagi cukup hanya hadir sebagai administrator anggaran, tetapi harus menjadi pengelola sistem yang efektif, transparan, berbasis data, dan mampu menghasilkan dampak nyata.
Good governance didefinisikan sebagai tata kelola yang ditopang oleh akuntabilitas, efektivitas, rule of law, transparansi, dan partisipasi. Sementara itu, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran atau tingginya serapan, tetapi dari kualitas manfaat yang dirasakan publik.
Perspektif inilah yang tampak kuat dalam rekomendasi Pansus DPRD Jawa Timur.
Salah satu catatan paling serius adalah SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,383 triliun (un-audited). Dalam praktik keuangan daerah, SILPA memang dapat muncul karena efisiensi atau kehati-hatian fiskal. Namun, jika jumlahnya terlalu besar dan terjadi berulang, hal itu justru menandakan adanya persoalan dalam kualitas perencanaan dan kapasitas eksekusi program.
Ekonom publik menjelaskan bahwa anggaran pemerintah memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketika belanja publik gagal terserap pada sektor strategis, maka fungsi alokasi negara tidak berjalan optimal. Uang daerah ada, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat.
Hal itu terlihat jelas pada sektor infrastruktur. Realisasi belanja Dinas PU Bina Marga hanya mencapai sekitar 80 persen, sementara hampir 48,35 persen jalan provinsi belum memenuhi standar lebar minimal tujuh meter. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kapasitas implementasi.
Dengan kata lain, problem Jawa Timur hari ini bukan sekadar kekurangan anggaran, tetapi bagaimana mengubah anggaran menjadi pembangunan yang benar-benar terasa.
Ketika Data Belum Menjadi Panglima
Pansus juga menyoroti pentingnya penguatan “Satu Data Daerah” dan integrasi data real-time antar-OPD. Kritik ini sangat relevan di era pemerintahan digital saat ini.
Dalam teori data-driven governance, data adalah fondasi utama kebijakan publik. Ada ungkapan yang menyebutkan:
“What gets measured gets managed.”
Masalahnya, birokrasi sering kali sibuk mengumpulkan data, tetapi belum sepenuhnya mampu mengelolanya menjadi kebijakan yang presisi.
Contohnya terlihat pada deviasi pelatihan ASN yang mencapai 364 persen di atas target. Secara administratif mungkin tampak “melampaui target”, tetapi dalam perspektif manajemen modern, hal itu justru menunjukkan lemahnya Training Need Analysis dan buruknya kualitas perencanaan SDM.
Hal serupa juga terlihat dalam pengelolaan hibah daerah. Temuan 141 lembaga penerima hibah yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) senilai lebih dari Rp42 miliar, ditambah 10 lembaga yang belum menyampaikan SPJ senilai Rp15 miliar, menunjukkan bahwa sistem verifikasi dan pengawasan masih memiliki celah serius.
Padahal, dalam tata kelola modern, akuntabilitas bukan sekadar laporan administratif, tetapi kemampuan memastikan bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Pendidikan dan Kemiskinan: Alarm Pembangunan Manusia
Catatan penting lain dari Pansus adalah lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) Jawa Timur yang masih berada di angka 8,81 tahun hingga akhir 2025. Artinya, selama empat tahun terakhir, rata-rata pendidikan penduduk Jawa Timur bahkan belum mampu menembus level setara kelas IX SMP.
Padahal, teori human capital menegaskan bahwa kualitas pendidikan merupakan investasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rendahnya pendidikan akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja, kualitas industri, hingga daya saing daerah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, angka anak tidak sekolah masih tinggi di wilayah seperti Jember, Probolinggo, Bangkalan, dan Sumenep. Fakta ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghadirkan pemerataan pembangunan manusia.
Karena itu, rekomendasi Pansus agar strategi penanggulangan kemiskinan berbasis spasial menjadi sangat penting. Kemiskinan di Madura tentu memiliki akar masalah berbeda dengan kawasan perkotaan atau tapal kuda. Pendekatan seragam justru sering membuat program sosial kehilangan efektivitasnya.
Reformasi Birokrasi Tidak Cukup Seremonial
Pansus juga menyoroti persoalan integritas ASN setelah ditemukannya 16 ASN yang diberhentikan akibat pelanggaran hukum, mulai dari judi online hingga korupsi.
Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada digitalisasi layanan atau peningkatan indeks administratif. Reformasi birokrasi harus menyentuh budaya organisasi, integritas, dan sistem pengawasan internal.
Dalam teori birokrasi modern, birokrasi dibangun atas prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan disiplin organisasi. Ketika pelanggaran etik terus berulang, maka yang perlu dibenahi bukan hanya individunya, tetapi sistem pengendaliannya.
Karena itu, rekomendasi agar BRIDA diperkuat sebagai think tank pembangunan daerah juga menjadi sangat strategis. Jawa Timur membutuhkan birokrasi yang bekerja berdasarkan riset dan eviden, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.
Momentum Pembenahan
Pada akhirnya, rekomendasi Pansus LKPJ Jatim 2025 harus dilihat sebagai momentum pembenahan bersama. Kritik DPRD tidak semestinya dipahami sebagai upaya mencari kelemahan pemerintah, tetapi sebagai mekanisme koreksi dalam demokrasi agar pembangunan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Jawa Timur memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan nasional. Namun, di era kompetisi global saat ini, kekuatan daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya APBD atau banyaknya program, melainkan oleh kualitas tata kelola pemerintahannya.
Publik hari ini tidak sekadar membutuhkan laporan capaian dan angka indikator yang tinggi. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang presisi dalam merencanakan, disiplin dalam mengeksekusi, transparan dalam menggunakan anggaran, dan benar-benar hadir menyelesaikan persoalan nyata rakyat.
Karena itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi Pansus menjadi sangat menentukan. Apakah berbagai catatan kritis ini akan diterjemahkan menjadi reformasi kebijakan yang nyata dalam RKPD dan APBD mendatang, atau kembali menjadi dokumen tahunan yang selesai dibahas di ruang sidang.
Sebab, pada akhirnya ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada tebalnya laporan pertanggungjawaban, tetapi pada seberapa besar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
0 Tanggapan
Empty Comments