Profesional atau Pragmatis? Membongkar Wajah Ganda Advokat di Balik Ruang Sidang

Oleh: Anis Zuhriyyah

Mahasiswi Prodi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Menang perkara adalah tujuan, tetapi apakah semua cara dapat dibenarkan? Bagi advokat, pertanyaan ini bukan sekadar wacana teoritis, melainkan realitas yang dihadapi hampir setiap hari di ruang sidang.

Dalam sistem peradilan, advokat dikenal sebagai officium nobile, yakni profesi terhormat yang tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan.

Namun dalam praktiknya, idealisme tersebut kerap berhadapan dengan realitas yang jauh lebih kompleks dan penuh tekanan.

Di ruang sidang, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan hukum yang mumpuni, tetapi juga diuji secara moral. Pilihan antara tetap berpegang pada profesionalitas atau tergelincir ke dalam pragmatisme menjadi dilema yang nyata. Kode etik profesi advokat sejatinya hadir sebagai kompas moral dalam menjalankan tugas.

Ia bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan pedoman nilai yang menuntun advokat untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan profesionalnya.

Berdasarkan hasil penelitian empiris melalui wawancara dengan praktisi advokat, kode etik berfungsi sebagai “rem” dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya, keberhasilan advokat tidak semata-mata diukur dari kemenangan perkara, melainkan juga dari proses dan cara yang ditempuh untuk mencapai kemenangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan profesionalitas tidak dapat dipisahkan dalam praktik advokat yang ideal.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tidak sesederhana itu. Advokat sering kali dihadapkan pada situasi dilematis yang menguji batas integritas mereka. Tekanan dari klien menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik etika.

Tidak jarang klien menuntut hasil yang cepat dan menguntungkan, bahkan jika harus menempuh cara-cara yang berada di wilayah abu-abu secara hukum maupun moral. Dalam kondisi seperti ini, advokat dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan integritas atau mengikuti keinginan klien demi kepentingan ekonomi dan reputasi profesional.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang terjadi dalam kenyataan). Secara normatif, kode etik telah mengatur secara tegas berbagai larangan, seperti tidak menjanjikan kemenangan kepada klien, menjaga kerahasiaan informasi, serta tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi. Namun dalam praktik, kepentingan pragmatis sering kali mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah.

Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa integritas pribadi merupakan faktor paling menentukan dalam menjaga profesionalitas advokat. Aturan hanya berfungsi sebagai pagar normatif, tetapi yang menentukan apakah seseorang tetap berada dalam koridor tersebut adalah moralitas individu.

Tanpa integritas yang kuat, kode etik hanya akan menjadi formalitas yang kehilangan makna substantifnya.

Di sisi lain, efektivitas lembaga pengawas kode etik juga masih menjadi perhatian serius. Penegakan sanksi yang belum konsisten dan kurang tegas menyebabkan pelanggaran etik tidak selalu menimbulkan efek jera. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat serta mencederai kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawas menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan tegaknya standar etika profesi.

Permasalahan etika advokat pada akhirnya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Secara struktural, diperlukan pembenahan institusi pengawas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten dalam menegakkan kode etik.

Sementara secara kultural, perlu dibangun paradigma baru bahwa keberhasilan advokat tidak hanya diukur dari kemenangan perkara, tetapi juga dari integritas dan kejujuran dalam prosesnya.

Lebih dari itu, penanaman nilai-nilai etika harus dimulai sejak dini, terutama dalam pendidikan hukum. Mahasiswa hukum sebagai calon advokat perlu dibekali tidak hanya dengan kemampuan teknis, tetapi juga dengan kesadaran moral dan tanggung jawab profesi.

Pendidikan etika yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam membentuk advokat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi.

Dengan demikian, wajah ganda advokat antara profesionalitas dan pragmatisme bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi.

Melalui penguatan integritas individu, penegakan kode etik yang konsisten, serta pembenahan sistem pendidikan dan pengawasan, profesi advokat dapat kembali pada hakikatnya sebagai officium nobile yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.