Mungkinkah Prabowo Bersedia?

Kapten Poltak berdiri di anjungan KM Samudra Harapan. Angin pagi bertiup pelan, laut tenang, dan mesin kapal berdengung sempurna. Seluruh awak sudah berada di posnya masing-masing. Peta pelayaran terbentang jelas di atas meja kemudi. Suasana sebenarnya bersahabat.

“Perjalanan ini seharusnya mudah,” gumam salah seorang awak kapal. Namun, Poltak justru memilih membiarkan kapal terus melaju lurus, meski di kejauhan karang-karang mulai tampak.

Beberapa anak buah sudah mengingatkan, “Kapten, kita harus sedikit mengubah arah.”

Poltak mendengarnya, tetapi tak segera memutar kemudi. Tidak membutuhkan apa-apa, selain hanya satu hal: kemauan sang kapten untuk menggerakkan kemudi.

Begitulah kepemimpinan. Ada pemimpin yang sejak awal harus berjuang menghadapi badai, pemberontakan, bahkan kekurangan.

Namun, ada pula yang “berlayar” ketika hampir semua keadaan memihaknya.

Dukungan datang dari segala arah. Lengkap. Pada saat seperti itulah sejarah mulai mengajukan pertanyaan paling sederhana sekaligus paling sulit, “Apakah sang pemimpin mau menggunakan semua kemudahan itu untuk membawa kapalnya menuju tujuan yang benar?”

Sebab, sebesar apa pun kapal, sehebat apa pun awaknya, dan semumpuni apa pun perangkat pendukungnya, semuanya akhirnya bergantung pada satu keputusan kecil di ruang kemudi: mau atau tidak.

Sebenarnya, ada satu keuntungan besar pada Presiden ke-8, Prabowo Subianto.

Ia tidak sedang memimpin pemerintahan yang rapuh. Koalisi pendukungnya sangat besar. Mayoritas partai politik berada di belakangnya. Dukungan politik di DPR juga relatif aman.

Kondisi seperti ini seharusnya membuat seorang presiden lebih leluasa mengambil keputusan besar.

Tidak banyak presiden Indonesia yang memulai pemerintahan dengan modal sebesar itu.

Karena itulah harapan publik juga tinggi. Harapan itu sederhana. Rakyat ingin Indonesia lebih bersih. Korupsi berkurang. Hukum lebih adil. Termasuk kritik didengar.

Belum Berbuah Perubahan

Sayangnya, hingga hari ini, persoalan yang dihadapi rakyat masih hampir sama dengan beberapa tahun lalu.

Korupsi masih muncul silih berganti. Kasusnya pun bukan lagi miliaran rupiah. Nilainya sudah mencapai triliunan.

Kasus dugaan korupsi tata niaga timah menjadi salah satu contoh yang menyita perhatian publik.

Nilai kerugian negara yang disebut dalam proses hukum mencapai Rp300 triliun.

Angka sebesar itu sulit dibayangkan. Dengan uang sebanyak itu, berapa sekolah yang bisa dibangun?

Berapa rumah sakit yang bisa diperbaiki? Berapa jalan desa yang bisa diaspal?

Korupsi memang bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Korupsi juga mencuri masa depan.

Ironisnya, persepsi dunia terhadap Indonesia juga belum banyak berubah.

Transparency International dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 memberikan skor 37 dari 100 untuk Indonesia.

Skor itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Semakin rendah skornya, semakin tinggi persepsi korupsi di sektor publik.

Artinya jelas. Dunia masih melihat korupsi sebagai pekerjaan rumah besar Indonesia. Padahal, Prabowo memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mengubah keadaan itu.

Ia tidak perlu sibuk menghitung dukungan politik setiap kali mengambil keputusan. Koalisinya sudah sangat besar.

Kalau Presiden benar-benar ingin memperkuat pemberantasan korupsi, inilah saatnya. Bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem agar peluang korupsi semakin kecil.

Digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, pengawasan proyek pemerintah, hingga promosi jabatan berbasis kompetensi merupakan langkah yang sangat penting.

Jauh lebih berarti daripada sekadar menyampaikan pidato tentang antikorupsi.