Mungkinkah Prabowo Bersedia?

Kritik Dianggap Ancaman

Masalah berikutnya adalah soal kritik. Belakangan ini muncul kesan bahwa kritik kepada pemerintah sering dianggap sebagai serangan politik.

Padahal belum tentu demikian. Banyak kritik justru lahir karena masyarakat peduli.

Kita melihat bagaimana kelompok masyarakat sipil beberapa kali turun ke jalan menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Salah satunya ketika pembahasan revisi Undang-Undang TNI pada 2025.

Polemik muncul karena sebagian kalangan menilai revisi tersebut sarat kepentingan pemerintah.

Ada kekhawatiran bahwa perubahan aturan itu membuka ruang lebih luas bagi militer untuk menduduki jabatan sipil. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan.

Sejarah panjang hubungan sipil-militer di Indonesia penuh dengan polemik.

Bagi sebagian masyarakat sipil, revisi ini dianggap berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil.

Sementara pemerintah beserta para pendukungnya melihat revisi tersebut sebagai kebutuhan untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan zaman.

Perbedaan pandangan itu wajar. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana prosesnya.

Sebagian kritik muncul karena pembahasan dianggap kurang terbuka dan tidak cukup melibatkan publik secara luas.

Di sinilah muncul kesan bahwa kebijakan tersebut lebih mencerminkan kepentingan elite dibandingkan aspirasi masyarakat.

Terlepas siapa yang benar, satu hal tidak bisa dibantah. Masyarakat ingin didengar. Mereka ingin proses penyusunan kebijakan berlangsung terbuka. 

Mereka ingin pemerintah menjelaskan alasan di balik setiap keputusan.

Wajar, bukan? Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak cukup hanya benar menurut dirinya sendiri. Pemerintah juga harus mampu meyakinkan rakyat.

Begitu pula ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan penghematan memang penting. Negara harus menggunakan uang rakyat secara hati-hati.

Namun, ketika muncul kekhawatiran dari masyarakat, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan sekadar meminta masyarakat memahami.

Sebab, tidak semua kritik berarti penolakan. Sering kali kritik justru bertujuan memperbaiki.

Masih Ada Kesempatan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga demikian. Hampir semua orang sepakat bahwa anak-anak Indonesia harus mendapatkan gizi yang baik. Program ini memiliki tujuan yang mulia.

Namun, program ini juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana MBG dapat mencapai sekitar Rp450 triliun per tahun apabila dijalankan secara penuh untuk seluruh sasaran.

Angka itu bukan kecil. Nilainya setara dengan sebagian besar belanja negara untuk sektor-sektor penting lainnya.

Program sebesar ini tentu membutuhkan pengawasan yang tidak kalah besar. Karena itu masyarakat berhak bertanya.

Bagaimana kualitas makanannya dijaga? Bagaimana distribusinya sampai ke daerah terpencil? Bagaimana mencegah korupsi?

Bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan? MBG pun menimbulkan berbagai polemik.

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan bentuk kebencian kepada pemerintah.

Justru sebaliknya. Itu tanda bahwa masyarakat ingin program tersebut berhasil. Pemerintah semestinya melihat kritik sebagai mitra, bukan lawan.

Perusahaan-perusahaan besar di dunia rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk membayar konsultan yang bertugas mencari kelemahan mereka.

Pemerintah memiliki jutaan rakyat yang melakukan hal serupa secara cuma-cuma. Mereka mengingatkan, mengoreksi, memberi alarm ketika ada kebijakan yang dianggap keliru. Jika alarm itu dimatikan, pemerintah kehilangan sistem peringatan dini.

Di sinilah tantangan terbesar Prabowo. Bukan mencari dukungan politik. Dukungan itu sudah ada. Bukan pula memenangkan pemilu. Pemilu telah selesai.

Tantangan yang sesungguhnya adalah berani menggunakan kekuasaan yang besar untuk memperbaiki sistem.

Sejarah tidak pernah mengingat siapa yang memiliki koalisi paling gemuk. Sejarah lebih menghormati pemimpin yang berani melawan kenyamanan politik demi kepentingan rakyat.

Prabowo memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Kesempatan untuk membuat pemerintah lebih terbuka.

Kesempatan untuk menunjukkan bahwa kritik bukan ancaman, melainkan “vitamin” bagi demokrasi. Kesempatan itu tidak datang dua kali.

Kini tinggal satu pertanyaan yang tersisa: “apakah Presiden Prabowo bersedia menggerakkan kemudinya?”***