Setiap musim pendaftaran murid baru, tugas tambahan memilih sekolah untuk anak sering membuat pusing orang tua. Kesibukan setahun sekali ini nyatanya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Apalagi bagi sebagian warga Muhammadiyah, kebingungan tersebut bertambah satu: memilih sekolah umum atau sekolah Muhammadiyah?
Pilihan menitipkan anak ke sekolah Muhammadiyah bukan sekadar urusan administratif. Di dalamnya terselip rasa bangga. Pilihan itu bukan saja karena meneruskan tradisi keluarga, tetapi juga karena ada ukiran warisan sejarah para leluhur di sana.
Tak dapat dimungkiri, orang-orang biasa yang tidak populer di masyarakat justru melahirkan banyak sekolah Muhammadiyah. Semua berawal dari inisiatif jemaah masjid atau musala yang ingin memudahkan anak-anak kalangan bawah di sekitar lingkungan mereka untuk mendapatkan akses pendidikan.
Bermodalkan semangat fastabiqul khairat, jemaah memulai ikhtiar itu dari sepetak tanah wakaf, hasil kotak amal bekas kaleng biskuit yang berputar dari rumah ke rumah, kerja bakti Ahad pagi, hingga kerelaan ibu-ibu menyisihkan sebagian uang belanja.
Setapak demi setapak, mereka akhirnya mewujudkan bangunan gedung sekolah yang telah menjadi harapan, meskipun sederhana. Proses pendiriannya menyimpan perjuangan yang luar biasa.
Hal ini bisa dimaklumi. Selain karena tidak ada dukungan dari pemilik modal besar, pendiri tidak menjadikan sekolah tersebut sebagai ladang bisnis, melainkan bentuk keberpihakan moral untuk menghidup-hidupi Persyarikatan serta manifestasi dari dakwah bil hal. Pendiri memiliki tujuan yang jelas: membuka kesempatan dan akses pendidikan bagi anak-anak kampung yang kala itu tidak terjangkau oleh sekolah umum.
Romantisme Sejarah dan Realitas
Namun seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut berubah. Sekolah Muhammadiyah kini tumbuh besar, memiliki bangunan mentereng, meraih akreditasi unggul, dan menyediakan fasilitas lengkap. Bahkan, masyarakat sekarang menjadikan sekolah-sekolah ini sebagai pilihan utama, bukan lagi sekadar alternatif.
Lantas, arahnya pelan-pelan ikut bergeser. Dari yang dulunya murni pengabdian umat, sekarang fokusnya beralih ke persaingan institusi dan keberlanjutan pendidikan eksklusif. Demi mampu bersaing dan meningkatkan kesejahteraan guru secara layak, sekolah pun menarik biaya pengembangan gedung dan SPP yang kompetitif.
Wali murid merasakan dampak ini dari dua arah: mereka yang melakukan daftar ulang mulai “ngos-ngosan”, sementara calon wali murid baru harus berpikir ulang karena terbentur besaran uang pangkal. Akhirnya muncul dilema, yaitu keinginan menjaga warisan sejarah keluarga yang berbenturan dengan realitas isi dompet yang tidak bisa diajak kompromi.
Sepasang suami istri muda di Surabaya Utara mengalami gambaran nyata ini. Sebagai alumni, sang orang tua tidak ragu menitipkan dua anaknya belajar di sana agar dapat mengikuti jejaknya. Ia sadar betul, jika nasab keturunan tokoh Muhammadiyah enggan bersekolah di situ, masyarakat tentu akan mulai bertanya-tanya soal marwah dan masa depan sekolah tersebut.
Namun, ketika hendak mendaftarkan anaknya yang bungsu, ia justru menahan langkah. Bukan karena tidak mau, melainkan karena melihat total biaya masuk yang harus ia siapkan. Menurutnya, baru generasi ketiga di keluarganya saja situasinya sudah seperti ini, entah bagaimana dengan generasi berikutnya nanti.
Persoalan ini memang bukan perkara yang bisa diukur dengan pertimbangan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut naluri untuk menjaga agar jejak keluarga tidak putus di tengah jalan. Oleh karena itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pernah menegaskan bahwa terkait isu biaya, mahal atau murahnya pendidikan dan layanan Muhammadiyah itu sangat relatif.
Bahkan, tidak sedikit sekolah Muhammadiyah yang menetapkan biaya lebih rendah daripada sekolah negeri, meskipun APBN membiayai penuh sekolah negeri. Pendidikan swasta, termasuk Muhammadiyah, sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat.
Berpijak pada realitas tersebut, keputusan sekolah mengambil kebijakan penyesuaian biaya memang rasional secara manajerial. Dari sisi sekolah, langkah ini proporsional. Ibarat kata: ada rupa, ada harga. Pergeseran yang mengarah pada komersialisasi sekolah ini tidak terjadi karena niat buruk pengelola, melainkan konsekuensi adaptasi terhadap tekanan pasar pendidikan tanpa diimbangi mekanisme afirmasi.
Perubahan ini membawa dampak sosiologis yang cukup miris. Golongan masyarakat bawah yang dulu menjadi alasan utama pendirian sekolah kini malah tidak mendapatkan aksesibilitas, bahkan pelan-pelan tergeser karena hambatan biaya.
Merajut Kembali Jembatan yang Putus
Lalu, apakah kita harus mempertahankan warisan para perintis itu? Jawabannya tentu saja: Ya. Menjaga warisan bukan berarti sekolah harus murah secara sembarangan, tetapi jangan sampai predikat “unggul” yang disandang justru memutus nasab perjuangan jemaah. Sekolah tidak boleh menjadi menara gading yang hanya bisa dipandang dari jauh oleh warganya sendiri.
Di sinilah kita harus mendorong lembaga filantropi milik Persyarikatan—Lazismu—masuk ke jantung pendidikan. Pengelola perlu mengarahkan dana zakat, infak, dan sedekah dari para donatur secara sistematis untuk pemberian beasiswa bagi para kader dan dhuafa.
Lazismu bisa mewujudkan bentuknya berupa “Program Beasiswa Penerus Perjuangan”, yaitu sebuah program yang memberikan penghargaan nyata bagi keluarga yang kakek buyutnya dulu ikut berkeringat membangun sekolah tersebut.
Namun, keberpihakan ini tidak boleh hanya berhenti pada urusan beasiswa. Pihak sekolah juga perlu berani merumuskan skema subsidi silang yang lebih transparan. Ini bukan sekadar urusan bantuan keuangan, melainkan ikhtiar sistematis agar anak-cucu mereka tetap bisa melewati jembatan yang dibangun para perintis. Jangan sampai urusan administrasi pembiayaan yang kaku malah memutus akses sekolah bagi keluarga yang sudah teruji loyalitasnya kepada Persyarikatan.
Dalam hal ini, pihak sekolah perlu duduk bersama Pimpinan Persyarikatan untuk memastikan tidak ada anak kader maupun generasi penerus perjuangan perintis yang putus sekolah di “rumahnya” sendiri. Jika tidak, kita sedang menampilkan sebuah candaan berjamaah: membangun jembatan agar generasi berikutnya bisa menyeberang, tetapi membebankan biaya yang membuat mereka tidak sanggup melewatinya.
Kita akhirnya hanya menjadikan penghargaan kepada perintis atas warisan yang ditinggalkan sebatas memorabilia. Kita mengenangnya saat momen-momen seremonial Persyarikatan, tetapi melupakannya saat masa pendaftaran dan daftar ulang tiba.
Padahal, para perintis dulu bukan cuma ingin mewariskan sekadar nama di dinding sekolah, melainkan jalan keluar untuk membebaskan keterbatasan akses pendidikan. Jangan biarkan orang tua merasa bersalah karena gagal menjaga warisan para perintis, hanya karena tidak mampu membayar “tiket” masuk ke sekolah Muhammadiyah.
0 Tanggapan
Empty Comments