Di tengah masyarakat yang kian terfragmentasi dan dunia yang semakin dikendalikan teknologi cerdas, muncul pertanyaan kritis mengenai relevansi profesi pekerja sosial di era modern saat ini.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam peringatan Hari Pekerja Sosial Internasional yang digelar Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (12/5/2026).
Menjawab tantangan tersebut, UMM menggelar kuliah tamu internasional bertajuk “Co-Building Hope and Harmony: A Harambee Call to Unite a Divided Society” di Aula BAU UMM.
Forum strategis itu menghadirkan sejumlah pakar lintas negara, yakni Dekan FISIP UMM Dr. Fauzik Lendriyono, M.Si., Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Ketua Umum DPP IPSPI Dr. Puji Pujiono, MSW, RSW., serta pakar kesejahteraan sosial Lutfi J. Kurniawan.
Dekan FISIP UMM, Dr. Fauzik Lendriyono, menegaskan bahwa pekerja sosial tidak boleh bersikap anti-teknologi. Menurutnya, pola pelayanan konvensional harus mulai bertransformasi menuju ekosistem hibrida dan digital yang berbasis data, cepat, serta responsif.
“Teknologi itu alat, bukan pengganti manusia. Karena itu, penting membangun smart social service yang mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) dan analisis data. Pekerja sosial kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan pendampingan, tetapi juga keterampilan komunikasi digital, pengelolaan data, hingga asesmen berbasis teknologi,” tegas Fauzik.
Untuk menjawab perubahan zaman tersebut, Fauzik mendorong pembaruan kurikulum pendidikan melalui mata kuliah Digital Social Work.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa modernisasi tidak boleh menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan terbesar di era digital justru terletak pada upaya menjaga empati dan melindungi privasi data klien di tengah layanan yang semakin terotomatisasi.
Dari perspektif regional, Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Bin Mohamad menyoroti ketimpangan struktural dalam profesi pekerja sosial di kawasan Asia Tenggara.
Ia mengungkapkan bahwa praktik kerja sosial di Malaysia masih menghadapi kendala besar akibat belum adanya undang-undang khusus seperti yang telah dimiliki Indonesia. Kondisi tersebut membuat klien maupun pekerja sosial rentan karena belum memiliki payung hukum yang kuat.
“Profesi pekerja sosial membutuhkan pengakuan yang jelas melalui sistem hukum, standardisasi pendidikan, dan legitimasi politik. Mengadaptasi konsep jurisdiksi profesi dari Andrew Abbott, batas ruang kerja dan kewenangan pekerja sosial harus ditegaskan,” paparnya.
Menurutnya, Asia Tenggara kini tengah menghadapi tantangan pergeseran nilai dari kolektivisme menuju individualisme.
Ia juga menawarkan solusi melalui prinsip “Global Standard, Local Practice”, yakni pendekatan praktik kerja sosial berstandar internasional yang tetap relevan dan peka terhadap budaya lokal.
Pendekatan tersebut dinilai perlu didukung kolaborasi lintas negara, standardisasi kurikulum, serta peningkatan jam praktik lapangan.
Melalui forum internasional tersebut, UMM menegaskan bahwa peringatan Hari Pekerja Sosial bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang refleksi mengenai masa depan profesi pekerja sosial di tengah disrupsi teknologi.
Kesimpulan utama dari forum tersebut menegaskan bahwa secepat apa pun perkembangan teknologi dan perubahan sosial terjadi, pekerjaan sosial akan tetap relevan karena dunia masih membutuhkan empati, solidaritas, dan keberpihakan nyata terhadap kemanusiaan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments