Presiden ke Luar Negeri saat Krisis Bencana, Dosen Unmuh Jember: Prioritasnya Perlu Dipertanyakan

Perdebatan mengenai prioritas Presiden antara agenda internasional dan krisis domestik menjadi perhatian publik.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, hal ini berkaitan dengan kemampuan Presiden menentukan prioritas, mendelegasikan kewenangan, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Binaridha Kusuma Ningtyas SIP MIP menilai bahwa kunjungan Presiden ke luar negeri perlu dilihat secara proporsional.

Menurutnya, dalam sistem presidensial, Presiden memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Dalam sistem presidensial, Presiden memang memiliki dua fungsi sekaligus, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena itu, ketika Presiden hadir dalam forum internasional, apalagi ketika ada undangan khusus sebagai tamu kehormatan utama, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa kunjungan tersebut tidak penting” jelas Binaridha.

Ruang Publik untuk Bertanya

Meski demikian, menurutnya, publik tetap memiliki ruang untuk mempertanyakan dasar pertimbangan Presiden dalam menentukan agenda yang membutuhkan kehadiran langsung dan agenda yang dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Ia mencontohkan adanya agenda kenegaraan yang sebelumnya pernah didelegasikan Presiden kepada Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR.

Menurutnya, perbandingan tersebut bukan untuk menentukan bahwa salah satu keputusan benar atau salah, melainkan untuk melihat bagaimana prioritas kepemimpinan ditentukan ketika terdapat berbagai agenda yang sama-sama penting.

“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah memang agenda tersebut harus dihadiri langsung atau diwakilkan dan bagaimana Presiden mendelegasikan tugasnya kepada menteri saat beliau di luar negeri ketika ada krisis di dalam negeri” ujarnya.

Dalam menentukan prioritas antara agenda internasional dan persoalan domestik, Binaridha menjelaskan setidaknya terdapat tiga pertanyaan penting yang perlu menjadi pertimbangan Presiden.

Pertama, seberapa besar dampak persoalan tersebut terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat.

Kedua, apa konsekuensinya apabila Presiden tidak memberikan perhatian langsung pada saat itu.

Ketiga, apakah agenda tersebut dapat didelegasikan tanpa mengurangi kepentingan nasional maupun kepentingan domestik.

“Kalau sebuah agenda luar negeri memang hanya efektif jika Presiden sendiri yang hadir, tentu kehadiran Presiden dapat dibenarkan. Tetapi kalau agenda tersebut secara substantif masih bisa diwakilkan, sementara di dalam negeri ada krisis yang membutuhkan keputusan dan political attention Presiden, maka menurut saya prioritasnya perlu dipertanyakan” katanya.

Kekuatan Presiden

Menurutnya, kekuatan seorang Presiden tidak semata-mata diukur dari seberapa sering dirinya hadir secara langsung dalam setiap persoalan.

Kepemimpinan yang kuat justru ditunjukkan melalui kemampuan membangun institusi pemerintahan yang tetap mampu bekerja secara efektif ketika Presiden tidak berada di lokasi.

“Presiden yang kuat bukanlah Presiden yang harus hadir secara fisik atau secara simbolik di semua persoalan. Justru Presiden yang kuat adalah Presiden yang mampu membangun institusi yang tetap bekerja efektif ketika dirinya tidak berada di tempat” ungkapnya.