Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur menuntaskan rangkaian Kelas Kebijakan Publik Perempuan Aisyiyah Jawa Timur melalui pelaksanaan Seri III yang digelar di Aula Mas Mansur, Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan yang menjadi penutup program sejak Mei 2026 itu mengusung tema “Meningkatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Menyusun Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan”.
Lebih dari 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari Pimpinan Daerah Aisyiyah se-Jawa Timur, Pimpinan Harian PWA Jawa Timur, serta unsur pembantu pimpinan di tingkat wilayah.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, Dr. Nur Mukarromah, S.K.M., M.Kes.
Dalam sambutannya, peserta diajak memperkuat kapasitas dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik sekaligus meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah.
Pada sesi pertama, Dr. Triwahyu Lisnawati, M.Pd., Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, memaparkan materi mengenai mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dengan moderator Ana Aziza, S.Ag., M.E., anggota LPPA Aisyiyah Jawa Timur, Triwahyu menjelaskan pengertian Musrenbang, tahapan pelaksanaan, serta alur penyusunan usulan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.
Ia juga menjelaskan bagaimana aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
Antusiasme peserta terlihat selama sesi berlangsung. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan mengenai strategi memasukkan program organisasi ke dalam agenda pembangunan daerah. Namun, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi hanya dapat mengakomodasi lima penanya.
Sesi berikutnya menghadirkan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedy Irwansyah, S.Pd., dengan moderator Maharina Novia, M.I.Kom., anggota LPPA Aisyiyah Jawa Timur.
Dalam paparannya, Dedy menekankan pentingnya keterlibatan Aisyiyah dalam mengawal berbagai program yang telah diusulkan melalui Musrenbang agar dapat direalisasikan oleh pemerintah.
Menurutnya, organisasi perempuan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mengawal sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah perlu dilakukan secara kritis agar setiap kebijakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain sesi materi, peserta juga mengikuti simulasi advokasi dan proses penyusunan kebijakan dalam Musrenbang.
Melalui simulasi tersebut, peserta mempraktikkan strategi mengawal usulan program sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Panitia juga menghadirkan praktik baik dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bojonegoro yang berhasil mengawal program organisasi hingga masuk dalam agenda pembangunan daerah.
Selain itu, peserta memperoleh pembelajaran dari pengalaman Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Probolinggo yang berhasil mengawal lahirnya peraturan daerah tentang pencegahan pernikahan dini pada anak.
Melalui penyelenggaraan Kelas Kebijakan Publik selama tiga seri, LPPA PWA Jawa Timur berharap kader-kader Aisyiyah semakin memiliki kemampuan dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik, melakukan advokasi, serta mengawal kebijakan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
0 Tanggapan
Empty Comments