Rancangan APBD Jawa Timur 2027 mendapat sejumlah catatan dari Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur. Erick Komala, S.H., M.H., yang menjadi juru bicara Fraksi PPP-PSI, menilai anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi kumpulan angka, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.
Hal itu disampaikan Erick Komala saat menjadi juru bicara Fraksi PPP-PSI dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (24/09/2026).
Sekretaris Fraksi PPP-PSI itu mendukung arah pembangunan Jawa Timur 2027 yang menempatkan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama.
Namun, menurutnya, program tersebut perlu diterjemahkan dengan baik hingga tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa agar tidak berhenti sebagai program di atas kertas.
“Jangan sampai program sudah bagus di tingkat provinsi, tetapi tidak dipahami dan tidak berjalan maksimal di tingkat bawah,” ungkap kader Partai Solidaritas Indonesia.
Selain pelaksanaan program, Fraksi PPP-PSI juga memberi perhatian pada kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sekitar Rp17,7 triliun dinilai perlu didukung strategi yang tepat, terlebih ketika daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan.
Karena itu, Erick Komala mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tidak hanya mengandalkan pajak. Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain dengan mengoptimalkan berbagai potensi daerah, termasuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, BUMD harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah. Evaluasi diperlukan, terutama terhadap perusahaan daerah yang telah mendapat dukungan modal dari pemerintah.
Tambahan modal, kata Erick Komala, harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan manfaat yang jelas bagi daerah.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan. Fraksi PPP-PSI menilai masih ada kebutuhan dasar yang perlu mendapat perhatian, mulai dari jalan dan jembatan yang rusak, sekolah yang membutuhkan perbaikan, hingga fasilitas kesehatan yang masih kekurangan dokter di sejumlah wilayah seperti Madura, Tapal Kuda, dan Mataraman.
Karena itu, bagi Erick Komala, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan.
Lalu, yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
0 Tanggapan
Empty Comments