Krisis Air Bersih Pacitan, Suli Da’im Desak Pemprov Jatim Siapkan Solusi Permanen

Ancaman Pacitan krisis air bersih pada musim kemarau 2026 mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kabupaten Pacitan itu meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk melindungi masyarakat dari dampak kekeringan.

Perhatian tersebut disampaikan menyusul data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan yang mencatat sedikitnya 34 desa berpotensi mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau tahun ini.

“Kita tentu prihatin melihat ancaman kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat Pacitan. Jangan sampai warga mengalami kesulitan air bersih baru pemerintah bergerak. Antisipasi harus dilakukan sejak dini,” ujar Suli Da’im di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (2/6/2026).

Menurut Suli Da’im, wilayah perbukitan dan kawasan yang selama ini menjadi langganan kekeringan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah. Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Instansi yang dimaksud meliputi BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.

Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak sekarang agar distribusi air bersih dapat berjalan optimal ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

Ketua Umum IKA Umsura tersebut menegaskan bahwa akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan darurat berupa distribusi air bersih saat kekeringan terjadi.

Ia menilai perlu adanya pembangunan infrastruktur yang mampu menjadi solusi permanen bagi masyarakat di wilayah rawan kekeringan.

“Kita perlu memperkuat pembangunan sumur bor, embung, pipanisasi, dan konservasi sumber mata air. Jangan hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga solusi permanen untuk masyarakat,” tegas politisi senior tersebut.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur air bersih harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Pacitan, Suli Da’im menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan kekeringan agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia menekankan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dan kawasan pegunungan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses air bersih yang layak.

“Saya akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat Pacitan, khususnya terkait air bersih, benar-benar menjadi perhatian. Masyarakat di pelosok dan wilayah pegunungan tidak boleh dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri,” pungkas anggota DPRD Jawa Timur empat periode tersebut.

Ancaman Pacitan krisis air bersih pada musim kemarau 2026 menjadi pengingat pentingnya langkah mitigasi yang terencana. Selain penanganan darurat, pembangunan infrastruktur air dan konservasi sumber daya air dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko kekeringan yang setiap tahun mengancam puluhan desa di wilayah tersebut.