Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), khususnya melalui dukungan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan di Kabupaten Trenggalek.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Jawa Timur, M. Yasin, menjelaskan bahwa pembangunan JLS di Jawa Timur saat ini telah mencapai sekitar 400 kilometer atau sekitar 60 persen dari total panjang jalur yang diperkirakan mencapai 680 kilometer, membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi.
Sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Pacitan, Suli Da’im menegaskan bahwa percepatan pembangunan JLS merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat kawasan selatan Jawa Timur.
“Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan dukungan anggaran pembebasan lahan di Trenggalek. Ini menunjukkan adanya keberpihakan nyata terhadap wilayah selatan yang selama ini membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Suli Da’im di sela-sela Rakorwil LDK PWM Jatim di Aula Mas Mansur, Minggu (21/6/2026).
Menurut Suli Da’im, keterlambatan pembangunan JLS tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknis pembangunan infrastruktur.
Ia menilai persoalan tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selama bertahun-tahun, kawasan selatan Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum berkembang secara optimal karena keterbatasan akses dan konektivitas.
Wilayah pesisir selatan memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, hingga ekonomi kreatif yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
“JLS bukan sekadar proyek jalan. JLS adalah jalan harapan, jalan pertumbuhan ekonomi, dan jalan keadilan pembangunan bagi masyarakat selatan Jawa Timur,” tegasnya.
Anggota DPRD Jawa Timur empat periode tersebut menilai bantuan Rp19 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Trenggalek menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang sama sehingga dukungan pemerintah provinsi menjadi sangat penting.
“Daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ketika ada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal, maka pemerintah provinsi harus hadir. Apa yang dilakukan Pemprov Jatim dalam membantu pembebasan lahan di Trenggalek patut diapresiasi,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil IX, Suli Da’im menegaskan akan terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan.
Menurutnya, pembangunan jalan harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya dari aspek fisik semata.
“Ketika konektivitas terbuka, biaya logistik menurun, distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih lancar, wisatawan lebih mudah datang, investasi meningkat, dan lapangan pekerjaan terbuka. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kawasan selatan Jawa Timur selama ini masih menghadapi kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah utara. Karena itu, percepatan pembangunan JLS menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan.
“Keberpihakan terhadap masyarakat selatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret. JLS merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Suli.
Suli Da’im menegaskan bahwa amanah sebagai wakil rakyat harus diwujudkan dalam perjuangan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama, termasuk memastikan pembangunan di daerah pemilihan berjalan secara adil dan merata,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur tersebut berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten, dan DPRD dapat terus diperkuat agar pembangunan Jalur Lintas Selatan segera dituntaskan.
0 Tanggapan
Empty Comments