81 Tahun Merdeka: Jangan Hanya Menghitung Pertumbuhan, Ukurlah Kualitas Manusia

Pendidikan: Jangan Puas Anak Bisa Sekolah

Kemerdekaan juga seharusnya tercermin dari kesempatan setiap anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Indonesia sudah berhasil memperluas akses pendidikan. Tetapi akses bukanlah akhir. Ia baru permulaan.

Pertanyaan berikutnya adalah: apa yang diperoleh anak setelah bertahun-tahun berada di sekolah? Apakah ia mampu membaca dengan baik? Apakah ia mampu berhitung? Apakah ia mampu berpikir kritis? Apakah ia mempunyai keterampilan yang relevan dengan dunia kerja? Apakah sekolah membentuk manusia yang berkarakter sekaligus kompeten?

Laporan SEA-PLM 2024 yang dikembangkan SEAMEO dan UNICEF menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara masih menghadapi kesenjangan kemampuan dasar membaca dan matematika pada akhir sekolah dasar.

Artinya, persoalan pendidikan bukan lagi semata-mata soal apakah anak masuk sekolah. Persoalannya adalah apa yang terjadi di dalam sekolah. Kita tidak boleh puas dengan angka partisipasi sekolah. Kita harus berani mengukur kualitas pembelajaran.

Vietnam memberi pelajaran menarik. World Bank mencatat Human Capital Index Vietnam sekitar 0,69, sementara Indonesia sekitar 0,54 dalam seri data yang tersedia.

Vietnam tentu bukan negara tanpa persoalan. Tetapi ada sesuatu yang layak dipelajari. Investasi pada manusia dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Ini penting.

Pendidikan jangan ditempatkan sekadar sebagai urusan sosial. Pendidikan adalah strategi produktivitas nasional.

Negara yang mempunyai manusia terdidik akan lebih siap menghadapi perubahan teknologi, menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan bersaing dalam ekonomi global.

Karena itu, memperbaiki sekolah sama pentingnya dengan membangun infrastruktur. Bahkan dalam jangka panjang, manusia yang berkualitas adalah infrastruktur paling penting sebuah negara.

Panjang Umur Saja Tidak Cukup

Hal yang sama berlaku pada kesehatan. Indonesia telah memperluas akses pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Tetapi kesehatan tidak boleh berhenti pada pertanyaan: apakah masyarakat memiliki kartu jaminan kesehatan?

Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah mereka hidup lebih panjang dan lebih sehat?

WHO mencatat UHC Service Coverage Index Indonesia berada pada angka 67 pada 2023. Di sisi lain, healthy life expectancy Indonesia meningkat dari 59,4 tahun pada 2000 menjadi 60,7 tahun pada 2021.

Ada kemajuan. Tetapi kemajuan tersebut masih perlu dipercepat. Sebab hidup panjang belum tentu hidup sehat. Orang bisa berumur panjang, tetapi bertahun-tahun hidup dalam kondisi sakit.

Karena itu, pembangunan kesehatan harus bergeser dari pendekatan yang terlalu berorientasi pada pengobatan menuju pencegahan.

Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia.

Kesehatan bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan. Kesehatan adalah urusan pembangunan nasional. Sebab manusia yang sakit tidak dapat belajar secara optimal. Tidak dapat bekerja secara produktif. Dan tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara penuh.