Pesta Kemerdekaan dan Sunyi Ruang Kelas yang Retak

Lautan merah putih membanjiri pelosok negeri. Suara gelak tawa riuh terdengar dari lapangan desa tempat lomba balap karung digelar, bersahutan dengan derak panggung karnaval dan derap langkah legap pasukan pengibar bendera.

Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia seolah menjelma menjadi panggung pesta raksasa. Sebuah perayaan tulus dari rakyat yang bersyukur karena terbebas dari belenggu sejarah panjang penjajahan.

Namun, ketika riuh tepuk tangan mereda dan debu-debu karnaval kembali mengendap, sebuah tugu pertanyaan besar berdiri tegak di tengah kita: Sudahkah kita benar-benar merdeka?

Merdeka dalam lembar KBBI mungkin sederhana: bebas, lepas, dan tidak terikat. Namun, filsuf Jerman Immanuel Kant memaknainya lebih dalam merdeka adalah saat akal budi manusia mampu menentukan arah moral dan pikirannya sendiri secara sadar, tanpa disetir oleh paksaan luar. Dan dari mana akal budi itu ditempa jika bukan dari pendidikan?

Aristoteles pernah menyebut pendidikan sebagai penuntun menuju kebajikan, sementara Paulo Freire memandangnya sebagai senjata pembebasan kaum tertindas. Pendidikan adalah lentera yang menyalakan kesadaran kritis.

Sayangnya, jika kita menengok ke dalam ruang-ruang kelas di berbagai sudut negeri hari ini, lentera itu sedang meredup.

Di sebuah sekolah dasar di pinggiran daerah, seorang guru honorer merapikan tumpukan buku di atas meja kayu yang rapuh. Ia telah mengabdi belasan tahun, menyalakan asa di kepala ratusan anak. Namun, saat akhir bulan tiba, amplot gajinya kerap tak cukup untuk membeli beras sebulan.

Data bicara bahwa 74,3% guru honorer kita mengantongi pendapatan di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan seperlimanya harus bertahan hidup dengan penghasilan di bawah Rp500 ribu.

Di atap sekolah yang sama, langit-langit ruang kelas tampak retak menanti waktu untuk roboh gambaran nyata dari 196 ribu satuan pendidikan di Indonesia yang kini terbaring rusak.

Di tengah jerit sunyi para pendidik dan tembok kelas yang merana, sebuah narasi besar diumumkan dari balik meja kekuasaan. Anggaran pendidikan APBN 2026 yang menembus angka spektakuler Rp769 triliun, rupanya harus rela terpotong hampir sepertiganya sekitar Rp223,56 triliun hanya untuk membiayai piring-piring Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini menyisakan ironi yang perih. Pemerintah seolah sibuk memastikan perut rakyatnya kenyang, tetapi membiarkan otak mereka tetap lapar akan ilmu.

Memang benar, perut yang lapar tak bisa diajak berpikir. Namun, jika ruang pikirnya sengaja dibiarkan kerdil dan fasilitas belajarnya dibiarkan hancur, untuk apa perut itu dikenyangkan?

Pemerintah tampaknya lupa pada jejak sejarahnya sendiri. Bangsa ini tidak merebut kemerdekaannya hanya dengan perut kenyang, melainkan dari ruang-ruang kelas kecil STOVIA pada tahun 1902.

Dari sana, benih-benih intelektual dan kesadaran nasional mekar, melahirkan para cendekiawan yang mampu mendobrak meriam penjajah dengan gagasan dan keberanian.

Di usianya yang telah menginjak 81 tahun, Indonesia tidak boleh sekadar pandai menggelar pesta. Kemerdekaan yang sejati tak akan pernah terwujud selama pola pikir bangsa ini masih disetir oleh ketidakbodohan dan keterbelakangan.

Sudah saatnya kita membenahi pendidikan secara nyata bukan sekadar program top-down yang populis, melainkan investasi tulus pada guru, kelas, dan masa depan anak cucu kita.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang hitung-hitungan angka di atas kertas APBN atau pertarungan prioritas antara piring makan dan papan tulis. Ini adalah pertarungan tentang bagaimana kita memandang martabat seorang manusia.

Ketika kesejahteraan guru diabaikan dan ruang belajar mengajar dibiarkan melapuk, secara tidak langsung kita sedang mengirimkan pesan terselubung kepada generasi muda: bahwa ilmu pengetahuan dan daya kritis bukanlah hal yang berharga untuk diperjuangkan di negeri ini.

Ketimpangan ini pun kian melebar di luar pusat-pusat kota. Di pelosok-pelosok daerah, anak-anak bangsa harus menyeberangi sungai deras demi mencapai sekolah yang tak berkaret jendela, diajar oleh guru-guru honorer yang bertaruh nasib demi honor yang kerap tertunggak.

Kebijakan yang terlalu berfokus pada program instan tanpa menyentuh akar permasalahan sarana dan kesejahteraan pendidik hanya akan menciptakan ilusi kemajuan sebuah panggung megah yang berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Kita perlu mengingat kembali pesan para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan sejati tidak pernah diukur dari seberapa riuh kita bersorak di lapangan perayaan, melainkan dari seberapa merdeka cara berpikir rakyatnya.

Negara yang kuat tidak dibentuk oleh kepatuhan tanpa kritis, melainkan oleh warga negara yang mampu bernalar, mempertanyakan realitas, dan membawa perubahan. Pendidikan adalah satu-satunya jembatan yang mampu mengantarkan suatu bangsa menuju kedewasaan berpikir tersebut.

Oleh karena itu, membenahi pendidikan secara mendasar mulai dari menjamin kelayakan hidup para guru hingga merestorasi ruang kelas yang rusak bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kewajiban moral sejarah.

Hanya ketika setiap anak di pelosok negeri dapat belajar di bawah atap yang aman dan dibimbing oleh guru yang dihargai martabatnya, kita baru bisa melangkah dengan dada tegap dan menyatakan bahwa Indonesia benar-benar telah merdeka.(*)