Ada sesuatu yang menarik dari perdebatan menjelang 81 tahun Indonesia merdeka. Kita sering sibuk memperdebatkan angka. Berapa upah seorang pekerja. Berapa angka kemiskinan. Berapa pertumbuhan ekonomi. Berapa investasi yang masuk. Berapa jalan yang dibangun.
Padahal ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Untuk apa semua angka itu jika kualitas hidup manusia belum bergerak secepat yang kita harapkan?
Polemik mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kenegaraan 14 Agustus tentang Suzana, warga sebuah desa di Kabupaten Bogor, menjadi contoh. Pernyataan tentang pekerjaan dan nominal upahnya segera menjadi perdebatan di media sosial.
Perdebatan itu penting. Tetapi jangan sampai kita berhenti pada soal apakah angka Rp700 ribu per kilogram itu benar atau keliru. Ada persoalan yang jauh lebih besar. Bagaimana negara memperoleh data tentang rakyatnya?
Pertanyaan ini bukan soal teknis statistik semata. Ini soal kualitas negara. Sebab data adalah fondasi kebijakan publik. Dari data, negara menentukan siapa yang miskin. Siapa yang membutuhkan bantuan. Di mana sekolah harus diperbaiki. Wilayah mana yang kekurangan tenaga kesehatan. Kelompok masyarakat mana yang paling rentan.
Jika datanya keliru, kebijakannya bisa keliru. Jika datanya tidak akurat, rakyat yang seharusnya mendapatkan perhatian bisa justru terlewat.
Karena itu, perdebatan tentang satu angka semestinya membawa kita kepada perdebatan yang lebih besar: seberapa serius negara mengenali rakyatnya?
Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, Indonesia jelas mengalami kemajuan. Kita tidak sedang berada di titik yang sama dengan puluhan tahun lalu.
Ekonomi tumbuh. Infrastruktur berkembang. Akses pendidikan semakin luas. Teknologi mengubah cara masyarakat bekerja dan berkomunikasi.
Tetapi kemajuan sebuah bangsa tidak cukup diukur dari gedung, jalan, investasi, atau pertumbuhan ekonomi.
Ukuran yang lebih manusiawi adalah kualitas manusianya. Di sinilah Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index menjadi penting. Indeks ini melihat pembangunan dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
Dalam Human Development Report 2025, Indonesia memiliki HDI 0,728 dan berada pada kategori high human development. Indonesia berada di peringkat 113 dari 193 negara.
Angka itu patut diapresiasi. Tetapi jangan buru-buru puas. Ketika Indonesia melihat dirinya di cermin Asia Tenggara, kita menemukan pekerjaan rumah yang masih panjang.
Malaysia memiliki HDI 0,819. Vietnam dan Thailand juga menjadi pembanding penting karena menghadapi problem pembangunan yang relatif lebih dekat dengan Indonesia.
Maka pertanyaannya bukan apakah Indonesia maju. Indonesia jelas maju. Pertanyaan yang lebih penting adalah: Mengapa peningkatan kualitas manusia Indonesia masih harus mengejar sejumlah negara tetangga? Di situlah refleksi kemerdekaan menjadi relevan.
Kemiskinan Bukan Sekadar Angka
BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Ini kabar baik. Penurunan kemiskinan tentu menunjukkan adanya perbaikan. Namun 23,36 juta orang bukan angka kecil. Lebih penting lagi, kemiskinan tidak berhenti pada kemampuan seseorang membeli makanan hari ini. Kemiskinan menyangkut masa depan.
Apakah anaknya bisa sekolah dengan baik? Apakah keluarganya memperoleh layanan kesehatan? Apakah orang tuanya mempunyai pekerjaan yang produktif? Apakah keluarga tersebut memiliki tabungan ketika kehilangan pekerjaan? Apakah mereka mampu bertahan ketika harga pangan naik atau ketika anggota keluarga sakit?
Karena itu, keberhasilan pengentasan kemiskinan jangan hanya diukur dari berapa orang yang berhasil melewati garis kemiskinan.
Kita harus bertanya lebih jauh. Apakah mereka benar-benar keluar dari kerentanan? Sebab seseorang bisa saja secara statistik tidak lagi miskin, tetapi kehidupannya masih sangat rapuh. Sedikit saja terjadi guncangan ekonomi, ia bisa kembali jatuh.
Maka, tugas negara bukan sekadar mengeluarkan rakyat dari garis kemiskinan. Tugas negara adalah menciptakan kehidupan yang membuat mereka tidak mudah kembali miskin. Di sinilah pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bertemu.
0 Tanggapan
Empty Comments